Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan | ANTARA

News

Jokowi: Pindah Ibu Kota Bisa tanpa APBN

Pemerintah ingin melibatkan masyarakat dengan membeli lahan negara.

JAKARTA - Presiden Joko Wido do (Jokowi) sedang memper timbangkan sejumlah skema pendanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Skema baru yang saat ini muncul di benaknya adalah menjual lahan negara di lokasi ibu kota baru kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat bertemu dengan para pimpinan media di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9). Ia mengatakan, sesuai renca na awal, sebanyak 19 persen dari total kebutuhan biaya pemindahan ibu kota yang mencapai Rp 466 triliun akan berasal dari Anggaran Penda patan dan Belanja Negara (APBN). "Tapi, enggaktertutup kemungkinan bisa tanpa APBN sama sekali," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, lahan yang disiapkan untuk membangun ibu kota ba ru mencapai 40 ribu hektare (ha).

Se ki tar 10 ribu hektare akan dibangun se bagai wilayah inti ibu kota baru. "Ta nah itu, negara tidak beli," tutur dia.

Sisa lahan seluas 30 ribu hektare, menurut dia, bisa dijual langsung oleh pemerintah kepada masyarakat. Pembelian lahan itu diperbolehkan untuk masyarakat sebagai individu, bukan sebagai korporasi.

Jika setiap meter persegi dijual se harga Rp 2 juta, Jokowi mengatakan, pemerintah bisa mendapatkan dana Rp 600 triliun. Dana tersebut di nilainya cukup untuk membiayai proses pemindahan ibu kota.

Ia mengaku sedang menyiapkan tata aturan penjualan lahan di wilayah ibu kota baru agar ma sya rakat benar-benar diun tung kan.

"BUMN minat se mua untuk beli lahan dan me ngelolanya.

Para pe ngem bang juga minat semua," ujar dia. Namun, ia le bih memilih un tuk mem berikan ke un tung an langsung kepada ma sya rakat.

Untuk penyiapan wilayah ibu kota baru, Jokowi juga akan membentuk badan otoritas. Badan inilah nanti yang akan ditugasi untuk menjalankan proses penjualan lahan kepada individu-individu.

Ibu kota baru yang akan dibangunnya nanti diharapkan menjadi area yang benar-benar sehat. Mobilitas masyarakat akan didorong untuk mengutamakan jalan kaki atau naik sepeda serta menggunakan angkutan umum. "Ini bukan sekadar memindah kan kantor pemerintahan dari Jakarta ke sana," tutur Jokowi. Ibu kota baru juga ditargetkan bisa menjadi magnet baru pertumbuhan perekonomian nasional.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kesempatan terpisah mempersilakan investor asing, ter masuk Cina, untuk berinvestasi da lam sektor transportasi di ibu kota ba ru.

Negara-negara asing dapat ber in vestasi melalui skema kerja sama pe merintah dengan badan usaha (KPBU).

Ucapan Budi itu untuk menanggapi kabar yang berkembang bahwa investor Cina siap menanamkan modalnya di lokasi ibu kota baru.

"Welcomesaja kalau mereka ingin ikut dalam proyek KPBU.

Memang transportasi yang ingin kita kembangkan, kita upayakan dengan kendaraan berbasis tenaga listrik,"ujar Budi di gedung Kemenko Polhukam, Selasa (3/9).

Kemenhub telah memiliki konsep transportasi ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Pemerintah mengutamakan angkutan massal untuk digunakan aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, para men teri jika akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya dapat memanfaatkan angkutan umum. Budi menuturkan, lokasi ibu kota baru akan mengom binasikan au to matic guided train(AGT) dan ele va ted.

Budi menjelaskan, kantor-kantor pemerintahan akan dihubungkan satu sama lain, termasuk Istana Kepresidenan, sehingga warga tak perlu membawa mobil sendiri karena ada kereta yang terus-menerus beroperasi secara melingkar di dalam wilayah.

"Sebagai ilustrasi saja kita akan mem buat kereta dari Balikpapan menuju kota baru dan menuju Samar inda. Kalau ini KPBU dan siapa pun itu, termasuk Cina, silakan," katanya.

Namun, ia belum mengetahui ske ma KPBU untuk negara yang akan ber investasi pada sektor transportasi.

Budi pun mempersilakan Cina ataupun negara lain, termasuk pihak dalam negeri, mengusulkan skema KPBU tersebut.

Kemenhub, kata Budi, akan mengupa yakan penggunaan APBN se minimal mungkin dalam mem ba ngun trans por tasi di ibu kota baru. Bu di menargetkan konsep transpor tasi di ibu kota baru selesai dibuat pe kan ini untuk segera dilaporkan ke pada Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Kema ritiman (Menko Maritim) Luhut Bin sar Pandjaitan agak tak sepakat dengan pemikiran Menhub. Menurut Luhut, Indonesia masih mampu menggarap sendiri proyek trans por tasi di ibu kota baru, termasuk me nge nai pendanaannya. (Indonesia-Red)Eggakbutuh sama sekali (pendanaan dari Cina--Red), kata Luhut di gedung Kemenko Maritim, Selasa (3/9).

Luhut mengakui, Cina sudah menya takan kesiapannya untuk mengga rap proyek transportasi. Namun, ia me negaskan, pemerintah akan memba ngun sendiri. Dia bilang kami (Cina-Red) punya kemampuan. Tapi, ki ta punya. Tadi saya bicara dengan ke pala Bappenas, kita bisa kok," ujarnya. (mimi kartika/rahayu subekti ed: satria kartika yudha)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat