JAKARTA -- Pemerintah disebut siap menebus sandera kelompok separatis bersenjata di Nduga, Papua. Sejumlah pejabat negara juga akan berkantor di Papua dalam waktu dekat.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, Pemerintah siap memenuhi permintaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) demi membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera sejak 7 Februari 2023. Yudo menegaskan untuk mengutamakan keselamatan nyawa pilot asal Selandia Baru tersebut.

Ini disampaikannya setelah ada informasi jika KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan pilot tersebut. "Ya kalau permintaannya itu ya kita penuhi demi keselamatan semuanya," ujar Yudo dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Yudo juga merespon adanya kekhawatiran jika pemberian tebusan menjadi preseden buruk bagi pembebasan sandera. "Kalau kemanusiaan kan nggak ada harganya. Nggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik itu keselamatan pilot maupun masyarakat yang berada di sekitarnya," tambah Yudo.

Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023). - (BPMI/Setwapres)

SHARE    

Namun demikian, Yudo menyebut hingga saat ini belum mengetahui terkait adanya permintaan tersebut. "Saya nggak tahu tadi permintaan itu dari mana. Kami belum tahu itu, tetapi ya itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia. Artinya tidak ada apapun yang seharga itu," ujarnya.

Panglima TNI kemarin juga menyampaikan perkembangan negosiasi Pemerintah dalam upaya membebaskan pilot Susi Air. Yudo menyampaikan, proses negosiasi saat ini dilakukan oleh Penjabat Bupati Nduga Edison Gwijangge.

Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam proses negosiasi tersebut. "Saat ini Pak Bupati dimonitor di Wamena untuk menyiapkan pesawat karena memang ini kesulitan, pada takut menuju ke daerah yang sudah disepakati itu. Karena dari belum percaya tadi itu untuk mengangkut atau pun negosiasi tadi," ujar Panglima TNI.

Meski begitu, Yudo menyebut hingga saat ini mempercayakan proses negosiasi tersebut kepada Pj Bupati Nduga. Dalam proses negosiasi ini juga kata Yudo, aparat keamanan juga mengutamakan jalan damai demi keselamatan seluruh pihak.

"Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu. Jangan sampai menjadi korban sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai, sehingga situasi sekarang kami, Pangdam, Pangko Armada 3 monitor yang dilaksanakan Pj Bupati Nduga," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri berharap kelompok Egianus Kogoya memiliki iktikad baik untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, yang disandera sejak 7 Februari 2023.

"Mudah-mudahan dengan peran serta keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat maka Egianus mau membebaskan pilot Susi Air yang disandera sejak tanggal 7 Februari lalu," kata Irjen Pol Fakhiri seusai upacara HUT ke-77 Bhayangkara di Mako Polda Papua di Koya Koso, Jayapura, Sabtu (1/6/2023).

Kondisi terkini pilot Selandia Baru, Phillip Mark Mahrtens yang disandera separatis di Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (26/5/2023).  - (Dok Republika)

SHARE    

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan akan berkantor selama beberapa hari di Papua pada Agustus mendatang. Mahfud mengatakan, dia dan sejumlah jajaran menteri kabinet lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menempati Dewan Daerah di Papua.

"Dalam waktu dekat kami akan berkantor di sana selama satu hari, dua hari, tiga hari. Kami kan punya kantor di sana dewan daerah," ujar Mahfud usai melaporkan ke Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin soal Papua di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Rencana berkantor di Papua tersebut dilakukan usai kunjungan Wapres ke Bumi Cendrawasih pada 10-16 Juli mendatang. Wapres yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan untuk memantau progres perkembangan di Papua.

"Iya setelah pak Wapres, akan ada kunjungan lagi bersama dewan ada Panglima, Polri, Kemendagri, Menteri Keuangan, kami kan ada kantor di sana. Mungkin bulan depan Insya Allah," kata Mahfud.

Panglima TNI memastikan situasi di Papua saat ini kondusif jelang kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. "Kita sampaikan daerah daerah yang tadi disampaikan ya kita sampaikan bahwa jajaran disana untuk mengamankan dengan protap (prosedur tetap) bahwa presiden, wapres maupun pejabat yang berada di atas ke daerah khususnya daerah rawan akan kita antisipasi," ujarnya.

Yudo juga menyebutkan, daerah yang akan dikunjungi Wapres juga bukan termasuk daerah rawan. Wapres diketahui akan mengunjungi wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. "Tidak, tidak ada (daerah rawan). Yang akan dikunjungi itu Timika, Bintuni, Mimika, Manokwari, Jayapura, dan Sorong," ujar Yudo.

Sebelumnya, dalam lansiran resmi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPN-OPM) yang diteken Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri  Papua Barat Akouboo Amatus Douw, mereka menjamin tak akan membunuh Kapten Mehrtens. 

Kondisi Pilot Selandia Baru Philip Mark Mehrtrens yang disandera separatis Papua di Nduga, Papua Pegunungan sejak Selasa (7/2/2023). - (Dok Republika)

SHARE    

“TPNPB, di bawah Komando Daerah III Ndugama Derakma Brigadir Egianus Kogoya, menangkap Pilot Selandia Baru pada Februari 2023, tetapi tidak membunuhnya,” ujarnya dalam lansiran yang diterima Republika pada Ahad (3/7/2023). Mereka juga menyatakan siap bernegosiasi dengan pihak Indonesia dan Selandia Baru terkait pembebasan pilot tersebut.

Untuk itu, mereka mengajukan sejumlah syarat. “Permintaan Utama Kami untuk Indonesia dan Selandia Baru, meminta kembali kepada Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menarik personel militernya dan membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan permintaan rakyat Papua Barat guna negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional tentang nasib masa depan Papua Barat dan pembebasan ini warga negara asing Phillip Mehrtens,” tulis Amatus Douw.

Selain itu, mereka meminta Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins untuk “membuka hatinya dengan itikad baik mendengarkan permintaan kami untuk negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat