RAMALLAH – Serangan Israel di pengungsian Jenin di Tepi Barat membuat berang seluruh faksi di Palestina. Mereka mengadakan pertemuan darurat untuk menanggapi serangan itu.

Saat ini, Palestina terbagi menjadi sejumlah faksi besar, yakni Hamas yang menguasai Jalur Gaza, Fatah yang menguasai Tepi Barat dan jadi ujung tombak diplomatik, serta Jihad Islam Palestina yang berjuang sepenuhnya secara militer.

Namun, di Tepi Barat muncul juga sejumlah gerakan perlawanan baru, terutama Brigade Jenin dan Lion’s Den alias Kandang Singa. Kedua gerakan itu merupakan perlawanan bersenjata yang tak terafiliasi dengan faksi-faksi utama di atas, tapi mendapatkan sokongan dari mereka.

Dalam pertemuan darurat, para pimpinan Palestina memutuskan untuk menangguhkan semua kontak dan pertemuan dengan Israel, termasuk menyetop koordinasi keamanan. Keputusan itu diambil setelah para pemimpin Palestina menggelar pertemuan darurat untuk membahas aksi penyerbuan pasukan Israel ke kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat, pada Senin (3/7/2023).

Demonstran Palestina mengibarkan bendera nasional mereka, sementara yang lain membakar ban, selama protes terhadap serangan militer Israel di Jenin di sepanjang pagar perbatasan dengan Israel, timur Kota Gaza, Senin, 3 Juli 2023. - (AP Photo/Adel Hana)

SHARE    

Dalam pertemuan darurat, para kepala faksi politik turut diundang untuk berpartisipasi. Pada pertemuan itu, para pemimpin Palestina menegaskan, hak rakyat Palestina untuk mempertahankan diri dari agresi. Ditegaskan pula bahwa misi Otoritas Palestina adalah melindungi rakyat Palestina dan harus mengerahkan semua kemampuannya untuk tujuan tersebut.

Pertemuan darurat para pemimpin Palestina juga menghasilkan 18 poin resolusi. Dikutip dari laman kantor berita Palestina, WAFA, poin pertama menyerukan sekretaris jenderal faksi-faksi Palestina untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas dan menyepakati visi nasional yang komprehensif sambil menyatukan barisan untuk menghadapi serta menanggapi agresi Israel. Selanjutnya, seluruh faksi di Palestina menghentikan semua kontak dengan pihak Israel dan mempertahankan penghentian koordinasi keamanan.

Poin lainnya adalah mempertahankan kegiatan komite kerakyatan dalam mempertahankan kota, desa, dan kamp. Semua departemen Palestina harus menjunjung tinggi peran mereka dalam membela rakyat Palestina.

“Kepemimpinan menegaskan hak rakyat kami untuk membela diri, dan menugaskan lembaga Otoritas Palestina dengan perlindungan rakyat Palestina, serta memanfaatkan semua sumber dayanya untuk tujuan ini sambil menekankan bahwa semua harus memikul tanggung jawab mereka di bidang ini, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap hukum internasional,” bunyi poin selanjutnya.

Pertemuan juga membatalkan Kesepakatan Aqaba dan Sharm el-Sheikh karena pelanggaran Israel yang terus-menerus. Perjanjian yang dimediasi Yordania, Mesir, dan Amerika Serikat pada Februari dan Maret lalu itu sedianya diniatkan untuk mengurangi kekerasan dan mencari solusi jangka panjang. 

Para pimpinan Palestina juga mendesak agar Israel diseret ke Mahkamah Internasional dan keanggotaannya di PBB dicabut. Mereka juga menegaskan akan membatasi hubungan dengan Amerika Serikat yang mendukung serangan Israel ke Jenin. Terakhir, mereka mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk terus mendukung Palestina. 

Israel Makin Ganas - (Republika)

Kedutaan Besar Palestina di Jakarta juga mengutuk keras serangan udara dan serangan darat oleh militer Israel di Kota Jenin, wilayah pendudukan Tepi Barat. Serangan ini telah menewaskan 10 orang dan melukai ratusan lainnya.

"Tindakan tersebut secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang besar," ujar pernyataan Kedutaan Besar Palestina dalam siaran pers, Selasa (4/7/2023).

Kedutaan Besar Palestina mengatakan, penyerangan terhadap penduduk dan infrastruktur vital oleh pasukan Israel telah mencapai puncaknya. Buldoser menghancurkan jalan dan bangunan milik Palestina. Hal itu makin mempersulit kehidupan sehari-hari warga Palestina di Jenin. 

Oleh karena itu, Palestina mendesak komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, dan pendukung keadilan untuk segera bertindak mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap rakyat Palestina. 

Warga Palestina mencari perlindungan di tengah bentrokan selama operasi militer Israel di Jenin, Tepi Barat, 03 Juli 2023. - (EPA-EFE/ALAA BADARNEH)

SHARE    

"Kami dengan tegas menuntut diakhirinya agresi Pemerintah Israel, perlindungan terhadap penduduk setempat, pemulihan perdamaian di Jenin dan di seluruh Palestina," ujar Kedutaan Besar Palestina.

Kedutaan Besar Palestina mengatakan, tindakan Israel tersebut secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan kejahatan kemanusiaan yang besar. Kedutaan Besar Palestina juga memohon kepada Pemerintah Indonesia dan seluruh pendukung Palestina untuk bersuara mendukung aktifnya mekanisme hukum internasional dan hukum humaniter internasional. 

Termasuk meminta pertanggungjawaban otoritas Israel atas kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina. "Komunitas internasional harus mengambil langkah segera untuk membantu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang oleh Israel," kata Kedutaan Besar Palestina. 

Indonesia telah mengecam keras serangan tersebut dan meminta Dewan Keamanan PBB mengambil sikap tegas. "Indonesia mengecam keras serangan militer Israel di Jenin, Tepi Barat, yang menyebabkan puluhan warga sipil Palestina tewas dan luka-luka," kata pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dikutip Twitter resmi @Kemlu_RI, Selasa (4/7/2023).

Indonesia menegaskan, serangan Israel justru memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina serta mempersulit upaya perdamaian. "Tindakan Israel ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil sikap tegas dalam jalankan semua Resolusi DK PBB secara konsisten," kata Kemenlu RI.

Sejak awal tahun ini, Israel beberapa kali melakukan operasi penyerbuan dan penggerebekan ke wilayah Jenin. Kamp pengungsi Jenin diyakini dihuni ratusan anggota dari berbagai kelompok perlawanan Palestina, mulai dari Hamas, Jihad Islam, hingga Fatah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat