JAKARTA - Setelah hampir dua pekan polemik revitalisasi Monumen Nasional (Monas) bergulir antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kini arah polemik tersebut mulai berakhir. Hal ini setelah diadakan pertemuan antara Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada Rabu (5/2) lalu.

Anies mengatakan, pertemuan dengan Kemensetneg sebagai Komisi Pengarah, kemarin, memutuskan revitalisasi Monas tetap dilanjutkan. "Ahamdulillah, revitalisasi Monas jalan terus," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (6/2).

Anies menegaskan, proyek revitalisasi itu tetap berjalan dengan berdasar kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Kawasan Merdeka dan Sekitarnya. Diakui dia, Pemprov DKI selama ini merevitalisasi dengan merujuk pada keppres tersebut.

Ia juga menjelaskan, dalam pertemuan di Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Merdeka di Kemensetneg, hal utama yang dibicarakan adalah rancangan untuk revitalisasi Monas. Kemudian, kesimpulannya, revitalisasi terus jalan selama sejalan dengan keppres.

Keputusan yang kedua, sambung dia, Komisi Pengarah memberikan apresiasi karena telah dijelaskan. Pemprov DKI pun akan menambah area ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Monas. Bahkan, juga ditambahkan RTH baru, seperti tempat parkir IRTI serta area Lenggang Jakarta.

Alhasil, kata Anies, Komisi Pengarah bahkan berharap, revitalisasi Monas ini sesuai target waktu pengerjaannya. "Jadi, itu kesimpulan. Lalu, dari kesimpulan kemarin, kita harus wujudkan dalam bentuk gambar. Gambar itu sudah diserahkan kepada Komisi Pengarah untuk kemudian nanti disepakati sama-sama," kata Anies menjelaskan.

Dia menyebut, gambar itu sudah dikerjakan dan Kamis (6/2) pagi dan dikirimkan ke Setneg. Diakui Anies, gambar tersebut termasuk rencana penghijauan di beberapa area Monas di luar kawasan yang terimbas revitalisasi saat ini. Dia menegaskan, untuk teknis pergantian 191 pohon yang kemarin ditebang, akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan UPT Monas.

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Setya Utama mengatakan, Komisi Pengarah berketetapan untuk mengembalikan rencana revitalisasi Monas kepada Keppres Nomor 25 Tahun 1995. Komisi Pengarah, tambah dia, masih harus menunggu lampiran detail rancangan revitalisasi yang akan disampaikan gubernur DKI Jakarta.

"Nah, kemudian diapprove seluruh anggota Komisi Pengarah, baru DKI akan melanjutkan kembali. Kembali melakukan pengerjaan. Kita tidak mau ada yang mangkrak di situ," kata Setya.

Sekretariat Negara, lanjut dia, ingin agar fungsi Monas bisa kembali sepenuhnya untuk pelayanan publik. Tak hanya itu, fungsi vegetasi harus dikembalikan sesegera mungkin. Prinsipnya, kembali kepada rancangan yang sudah ada pada Keppres 25 tahun 1995. "Nunggu hasil, segera. Kalau sudah, kita akan sampaikan ke semua anggota untuk dipelajari, dan kalau disetujui," kata Setya.

Ganti pohon

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengoreksi jumlah pohon yang terdampak proyek revitalisasi Monas yang dikatakannya 85 batang dan di relokasi di sisi barat dan timur. "Ya, jadi kemarin waktu angka yang saya konpres itu kan 55 dipindahkan ke sisi barat, 30 ke timur, ternyata saat kita rapatkan ada 191 buah," kata Saefullah.

Dia menjelaskan, pohon-pohon yang terdampak itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena ada pohon yang digali kemudian dipindahkan dan ada pohon yang sama sekali tidak bisa dihindari, kemudian ditebang.

Untuk pohon-pohon yang ditebang berjumlah sebanyak 106 buah, kata dia, akan diganti tiga kali lipat karena ada aturan yang mengatur hal tersebut. "Itu rumusnya karena pemerintah yang minta, itu setiap satu pohon wajib diganti tiga pohon. Satu banding tiga ini demi kepentingan masyarakat," kata dia.

Direncanakan, kata Saefullah, Pemprov akan menanam 300 lebih pohon di kawasan Monas dan sekitarnya sebagai pohon pengganti. "Jadi nebang pohon itu bukan pohon di surga. Ini pohon di dunia, kalau ditebang harus diganti. Itu kompensasi, sudah wajib ada aturannya," ujar dia.

Revitalisasi Monas ini menimbulkan perhatian publik karena ada sekitar 190 pohon di Monas sisi selatan yang ditebang. Belakangan, Pemprov DKI menyatakan ratusan pohon itu tidak ditebang, melainkan digeser.

Proyek itu makin menjadi polemik karena dilaksanakan tanpa mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Mensesneg. Mensesneg Pratikno meminta agar Pemprov DKI menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas.

Pratikno menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin revitalisasi Monas dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Lebih lanjut, Pratikno meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengikuti Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

"Menurut Keppres Nomor 25 Tahun 1995 ditegaskan bahwa badan pelaksana, dalam hal ini Pemprov DKI, berkewajiban untuk meminta izin dan harus memperoleh persetujuan dari Komisi Pengarah untuk melakukan hal yang ada di dalam kawasan Monas. kata Pratikno.

Berdasarkan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, Mensesneg memang dipercaya sebagai ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Sedangkan, gubernur DKI sebagai sekretaris merangkap anggota. Namun, untuk meredakan polemik, Pemprov DKI akhirnya mengajukan surat persetujuan permohonan revitalisasi Monas kepada Komisi Pengarah, sesuai ketentuan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 pada Jumat, 24 Januari 2020.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat