Pengungsi Sudan bersiap-saip sebelum berangkat menumpang kapal militer Arab Saudi menuju Jeddah di Port Sudan, Sudan, Selasa malam 2/5/2023. | AP Photo/Amr Nabil
PBB mensinyalir ratusan ribu warga Sudan akan mengungsi akibat konflik bersenjata di negara Afrika Timur ini. | AP Photo/Amr Nabil
Pertempuran antarfaksi militer tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) menyebabkan ratusan orang warga Sudan telah terbunuh | AP Photo/Amr Nabil
PBB merencanakan eksodus 815 ribu orang, termasuk 580 ribu orang Sudan dan juga pengungsi asing. | AP Photo/Amr Nabil
Populasi negara ini berjumlah 46 juta jiwa. Sekitar 73.000 orang telah meninggalkan Sudan, akibat konflik ini . | AP Photo/Amr Nabil
Pemerintah-pemerintah asing menarik keluar warga negaranya selama sepekan terakhir dalam operasi udara, laut, dan darat. | AP Photo/Amr Nabil

Peristiwa

PBB Prediksi 800 Ribu Warga Sipil akan Terdampak Konflik Sudan

Konflik di Sudan, akan menimbulkan 800 ribu pengungsi yang harus meninggalkan negara tersebut.

HARTOUM -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa konflik di Sudan, akan memaksa 800 ribu orang warga sipil menjadi pengungsi dan meninggalkan negara tersebut, karena pertempuran antara faksi-faksi militer yang saling berseteru. Pesan itu disampaikan PBB pada Senin (1/5/2023), pada saat perseteruan antar faksi militer di negara itu masih berlangsung, meskipun terjadi gencatan senjata di Ibu Kota Khartoum.

Akibat dari serangkaian pertempuran antarfaksi militer tersebut, ratusan orang warga Sudan telah terbunuh. Sementara ribuan lainnya terluka dalam 16 hari konflik peperangan, sejak perselisihan antara tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) meletus menjadi konflik pada Sabtu 15 April 2023.

Krisis ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan, merusak sebagian besar wilayah kota Khartoum. Konflik ini juga berisiko menarik kekuatan regional lama, dan menyalakan kembali konflik sipil di wilayah Darfur.

Banyak orang khawatir akan nyawa mereka dalam perebutan kekuasaan antara panglima angkatan darat dan kepala RSF. Kedua faksi ini sempat berbagi kendali pemerintahan setelah kudeta tahun 2021, tetapi berujung dengan perselisihan mengenai rencana transisi ke pemerintahan sipil ';