Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi salam sebelum melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (8/4/2023). | Republika/Prayogi.

Kabar Utama

Prabowo Disarankan tak Ikut Koalisi Besar Jika Dipaksa Jadi Cawapres

PDIP tetap menyaratkan posisi capres jika bergabung dalam koalisi besar.

JAKARTA — Wacana koalisi besar yang sedang dijajaki Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) disebut juga hendak menyertakan PDIP. Namun, hal yang bisa menjadi kendala adalah keinginan PDIP yang ingin mengusung calon presiden dari kadernya sendiri.

Sementara itu, di koalisi KIB sudah terdapat nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah mendeklarasikan diri akan maju sebagai capres pada 2024 mendatang. Prabowo pun disarankan untuk membangun koalisi sendiri agar dapat maju sebagai capres daripada harus menjadi cawapres dalam koalisi besar karena PDIP kemungkinan akan tetap memaksakan posisi capres dari internal mereka.

“Pertama, koalisi tidak menjadi keharusan bagi Gerindra jika tidak terusung sebagai capres, Prabowo lebih baik bangun koalisi tanpa PDIP, mengingat koalisi besar tidak menjamin kemenangan,” ujar pengamat politik Dedi Kurnia Syah kepada Republika, akhir pekan kemarin.

photo
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar konferensi pers bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023). - (Republika/Febryan A)

Dedi mengatakan, tren kemenangan di pilpres lebih banyak dipengaruhi faktor ketokohan, bukan seberapa besar koalisi. Sementara itu, Prabowo, kata Dedi, memiliki modal keterpilihan yang baik tanpa harus ada sokongan dari PDIP. Begitu juga PDIP, kata dia, sudah benar dengan memastikan akan mengusung capres kadernya sendiri jika bergabung koalisi. Ini karena PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 lalu dan juga memiliki kader potensial.

“Sehingga, cukup mengganggu malah PDIP jika harus duduk di cawapres. Andaipun itu terjadi dipastikan posisi cawapres milik Puan Maharani, bukan Ganjar,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.

Karena itu, Dedi menilai, secara struktur, akan sulit koalisi besar ini menyertakan PDIP dan Gerindra dalam satu koalisi saat ini jika keduanya hendak mengusung capres dari kadernya sendiri. Selain itu, dia menilai koalisi besar lebih terlihat sebagai ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) daripada ambisi para partai yang berencana bergabung.

“Jika lebih banyak Jokowi yang bermanuver, ini pun bisa bermasalah dengan PDIP karena Jokowi bisa saja akan meredupkan ketokohan Megawati sebagai pengatur taktik politik koalisi,” ujarnya.

photo
Elektabilitas Capres - (Republika)

Prabowo menanggapi soal kemungkinan dirinya diusung menjadi capres oleh koalisi besar. Hal itu disampaikan Prabowo seusai bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Awak media awalnya bertanya apakah pertemuan ini berarti bentuk dukungan dari PAN agar Prabowo jadi capres koalisi besar dan mengajak partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk turut mendukung menteri pertahanan itu. KIB yang berisikan PAN, Golkar, dan PPP diwacanakan akan bergabung membentuk koalisi besar dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri atas Gerindra dan PKB.

Adapun PAN pernah mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo pun mempersilakan awak media menafsirkan pertemuannya dengan Ketum PAN sebagai bentuk dukungan di Pilpres 2024. “Kalau kesimpulan Anda seperti itu, ya, kira-kira,” ucap Prabowo menjawab pertanyaan tersebut sembari tertawa.

Prabowo pun merespons tentang PDIP yang meminta agar kadernya dijadikan capres apabila partai berlambang banteng moncong putih itu bergabung dengan koalisi besar. “Ini kan proses (pembentukan koalisi besar),” kata Prabowo.

photo
Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat menghadiri silaturahim Ramadhan yang diselenggarakan Partai Amanat Nasional (PAN) di kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023). - (Dok Tangkapan Layar/Fauziah Mursid)

Seusai pertemuan itu, baik Zulhas maupun Prabowo belum menyatakan bahwa koalisi besar tersebut sah terbentuk. Mereka menyebut bahwa akan terus berkomunikasi untuk mencari format koalisi besar ini. “Jadi ini kan bicara proses. Pembicaraan tentu nanti berkunjung juga ke PDIP, nanti juga Koalisi Indonesia Bersatu bertemu dengan Gerindra,” ujarnya.

Koalisi besar ini awalnya dibicarakan saat ketua umum Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di kantor DPP PAN, Ahad (2/4) pekan lalu. Jokowi menyebut kelima partai itu "cocok" untuk bergabung.

PDIP yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut, mengaku membuka peluang bergabung dengan koalisi tersebut. Namun, PDIP meminta capres yang diusung adalah kader mereka. “PDIP kalau ngambil posisi capres, ya, wajar-wajar saja, make sense lah. Logic. Sangat rasional,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut sejumlah partai nonparlemen siap bergabung dengan koalisi besar yang akan dibentuk. Ia pun mengeklaim seluruh partai yang akan bergabung untuk membentuk koalisi besar dipastikan tetap solid. “Masih ada partai non-DPR siap bergabung dengan koalisi besar,” ujarnya.

 
PDIP kalau ngambil posisi capres, ya, wajar-wajar saja.
 
 

Ia mengatakan, sebanyak lima partai yang akan membentuk koalisi partai telah bertemu dan berbicara. Selain konsolidasi yang dilakukan, Airlangga memastikan bahwa seluruh anggota koalisi dalam kondisi solid. “Koalisi besar sudah bicara dengan lima partai, tentu kita konsolidasikan dulu. Koalisi besar tentu nanti di antara anggota semakin solid,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat