Seorang gadis Afghanistan mempelajari keterampilan pelatihan kejuruan di bengkel menjahit di Kabul, Afghanistan, 06 Maret 2023. Banyak perempuan Afghanistan mengambil kursus keterampilan karena tak boleh bersekolah. | EPA-EFE/SAMIULLAH POPAL

Internasional

Beda Nasib Perempuan di Saudi dan Afghanistan

10 Mar 2023, 09:00 WIB

Ajaran sejati Islam diyakini mendukung hak perempuan.

Oleh UMAR MUKHTAR, DWINA AGUSTIN, MABRUROH

Kedua negara, Saudi dan Afghanistan, sama-sama mengeklaim menjalankan pemerintahan sesuai syariat Islam. Kendati demikian, nasib para Muslimah di dua negara itu belakangan semakin jauh berbeda.

Arab Saudi merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Hari tersebut dirayakan ketika perempuan Saudi mencapai tingkat kualitas hidup dan pemberdayaan yang tinggi di hampir semua lapisan masyarakat, terutama di bidang diplomatik dan olahraga.

Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Pusat Dialog Nasional Raja Abdulaziz, dilansir Saudi Gazette, Kamis (9/3), kualitas hidup perempuan Saudi saat ini lebih baik daripada lima tahun lalu. Survei juga menunjukkan, lima tahun mendatang kondisi kaum perempuan Saudi akan menjadi yang terbaik di regional.

Wakil Kepala Pusat Dialog Nasional Raja Abdulaziz, Abdullah Al-Fawzan, menuturkan, studi tersebut juga menunjukkan pangsa perempuan di pasar tenaga kerja mencapai 35 persen. Sementara tingkat pengangguran di kalangan perempuan turun menjadi 20 persen, dan persentase partisipasi perempuan di posisi administratif tinggi dan menengah diperkirakan mencapai 39 persen.

Polisi wanita Saudi, yang baru-baru ini dikerahkan untuk bertugas, bersiaga di depan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Pada musim Haji 2021. - (AP/Amr Nabil)

Lompatan besar dalam pemberdayaan perempuan dimulai di Saudi pada 2017. Lalu dipercepat dengan adanya keputusan bersejarah untuk mengizinkan perempuan mengemudi pada 2018. Disusul dengan pengesahan UU Pelecehan, yang menekankan perlindungan perempuan dan peningkatan status mereka.

Kemudian datanglah keputusan penting lainnya seperti mengizinkan olahraga untuk anak perempuan di sekolah, dan mengizinkan keluarga untuk menghadiri pertandingan sepak bola di stadion. Wanita Saudi juga telah memperoleh izin untuk berpartisipasi dalam Olimpiade. Para wanita tersebut juga mendapatkan lisensi untuk menerbangkan pesawat untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi.

Tahun 2019 menyaksikan tonggak sejarah lain dalam pemberdayaan perempuan Saudi ketika Putri Reema bint Bandar ditunjuk sebagai duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Ini untuk pertama kalinya seorang wanita Saudi mengambil posisi duta besar untuk suatu negara. Saat ini pun ada lima wanita Saudi yang menjabat sebagai duta besar.

Kepemimpinan Kerajaan Saudi telah mengambil banyak langkah untuk memungkinkan perempuan Saudi mengambil posisi kepemimpinan di negara tersebut. Di antaranya dengan munculnya keputusan bersejarah Raja Abdullah untuk mengangkat perempuan ke Dewan Syura.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (kanan) dan Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat Putri Reema Bint Bandar dalam pertemuan pada 2020. - (Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP)

Kemudian pada Januari 2013, total 30 perempuan diangkat ke dewan konsultatif yang sebelumnya dipenuhi laki-laki semata. Menurut dekrit kerajaan, perempuan harus selalu memegang setidaknya seperlima dari 150 kursi dewan.

Wanita Saudi juga telah diizinkan untuk mengikuti pemilihan perwakilan kota. Visi Kerajaan 2030 membayangkan peran perintis bagi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Visi Kerajaan mengadopsi pemberdayaan perempuan sebagai tujuan strategis dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka di pasar tenaga kerja.

Pangsa wanita Saudi di pasar tenaga kerja meningkat selama periode 2017-2022 dari 21,2 persen menjadi 34,7 persen. Tingkat partisipasi ekonomi mereka meningkat selama periode yang sama dari 17 persen menjadi 37 persen. Persentase keterwakilan perempuan di posisi administratif menengah dan tinggi melonjak dari 28,6 persen menjadi 39 persen antara tahun 2017 dan 2022.

Rayyanah Barnawi, astronot perempuan yang akan diberangkatkan Komisi Luar Angkasa Saudi tahun ini. - (Komisi Luar Angkasa saudi)

Kondisi Afghanistan

Sebaliknya, sejak Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021, negara itu telah menjadi yang paling represif di dunia bagi perempuan dan anak perempuan. Hasil itu berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Hari Perempuan Internasional.

"Afghanistan di bawah Taliban tetap menjadi negara paling represif di dunia terkait hak-hak perempuan,” kata perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB dan kepala misi politik PBB di Afghanistan Roza Otunbayeva.

Misi PBB mengatakan pada Rabu (8/3), bahwa penguasa baru Afghanistan telah menunjukkan dalam memaksakan aturan, mereka membuat sebagian besar perempuan dan anak perempuan terperangkap secara efektif di dalam rumah.

Krisis Afghanistan - (Republika)

Terlepas dari janji awal sikap yang lebih moderat, Taliban telah memberlakukan tindakan keras sejak merebut kekuasaan. Anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan di atas kelas enam. Perempuan dilarang bekerja, belajar, bepergian tanpa pendamping laki-laki, dan bahkan pergi ke taman atau pemandian. Perempuan juga dilarang bekerja di lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional, sehingga mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan.

Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB di New York, bahwa Taliban mengklaim telah mempersatukan negara, tetapi membaginya berdasarkan jenis kelamin. Taliban mengklaim pemisahan gender bukan masalah yang signifikan dan sedang ditangani. "Mereka mengatakan mereka harus dinilai berdasarkan pencapaian lain," kata Otunbayeva.

Pada saat Afghanistan perlu pulih dari puluhan tahun perang, menurut Otunbayeva, setengah dari calon dokter, ilmuwan, jurnalis, dan politisi negara itu dikurung di rumah. Impian para perempuan hancur dan bakatnya disita.

Ruang kelas yang sebelumnya digunakan untuk anak perempuan kini kosong di Kabul, Afghanistan, Kamis (22/12/2023). - (AP/Ebrahim Noroozi)

“Sangat menyedihkan menyaksikan upaya metodis, disengaja, dan sistematis mereka untuk mendorong perempuan dan anak perempuan Afghanistan keluar dari ruang publik,” ujar Otunbayeva.

Pembatasan terutama larangan pendidikan dan pekerjaan kepada lembaga masyarakat telah menuai kecaman internasional yang keras. Namun Taliban tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan menegaskan larangan tersebut adalah penangguhan sementara. Tindakan itu dinilai harus dilakukan karena dugaan perempuan tidak mengenakan jilbab dengan benar dan karena aturan pemisahan gender tidak diikuti.

Adapun terkait larangan pendidikan universitas, pemerintah Taliban mengatakan bahwa beberapa mata pelajaran yang diajarkan tidak sejalan dengan nilai-nilai Afghanistan dan Islam. “Membatasi setengah dari populasi negara untuk di rumah di salah satu krisis kemanusiaan dan ekonomi terbesar di dunia adalah tindakan kolosal yang merugikan diri sendiri secara nasional,” kata Otunbayeva.

Pelajar perempuan Afghanistan meninggalkan Universitas Kabul, Afghanistan, Rabu (21/12/2022). Taliban mulai menerapkan larangan berkuliah bagi perempuan hari itu. - (EPA-EFE/STRINGER)

“Itu tidak hanya akan mengutuk perempuan dan anak perempuan, tetapi semua warga Afghanistan, untuk kemiskinan dan ketergantungan bantuan untuk generasi yang akan datang,” dia memperingatkan. “Itu akan semakin mengisolasi Afghanistan dari warganya sendiri dan dari seluruh dunia," ujar perwakilan PBB itu.

Juru kampanye hak-hak perempuan Afghanistan Zubaida Akbar, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, sejak Taliban merebut kekuasaan, hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan telah dihancurkan melalui lebih dari 40 keputusan.

“Taliban tidak hanya berusaha untuk menghapus perempuan dari kehidupan publik, tetapi untuk menghilangkan kemanusiaan dasar kami,” kata sosok yang terlibat dalam kelompok hak asasi Freedom Now yang berurusan dengan 20 gerakan akar rumput yang sebagian besar dipimpin perempuan di Afghanistan.

Anak-anak Afghanistan mengikuti kelas terakhir mereka di sebuah fasilitas yang didanai oleh PBB dan lembaga mitra, sebelum ditutup karena larangan oleh Taliban yang melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk LSM, di distrik Dand di Kandahar, Afghanistan, 1 Januari 2023. - (EPA-EFE/STRINGER)

“Ada satu istilah yang tepat menggambarkan situasi perempuan Afghanistan saat ini, apartheid gender," ujar Zubaida.

Perwakilan khusus untuk UN Women di Afghanistan Alison Davidian mengatakan, implikasi kerugian yang ditimbulkan Taliban terhadap warga negara sendiri melampaui perempuan dan anak perempuan. Sebanyak 10 dari 15 anggota Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut agar Taliban segera membatalkan semua tindakan penindasannya terhadap perempuan dan anak perempuan.

“Pemulihan di Afghanistan tidak dapat terjadi tanpa partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial,” ujar pernyataan Albania, Brasil, Ekuador, Prancis, Gabon, Jepang, Malta, Swiss, Uni Emirat Arab, dan Inggris.

Islam dan Perempuan

Wakil perwakilan tetap Saudi untuk PBB Mohammed Abdulaziz Alateek, mengatakan pada hari Rabu (8/3), bahwa negaranya telah memberlakukan sejumlah reformasi yang melarang semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, secara legislatif, profesional dan dalam domain keluarga.

Penampilan seni dan budaya yang dibawakan oleh para perempuan saat Gelar Karya Perempuan Jabar yang digelar Dharma Wanita Persatuan Dinas Parawisata dan Kebudayaan Jawa Barat (Jabar) bersama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, di Taman Budaya Jabar, Dago, Kota Bandung, Kamis (9/3/2023). - (Edi Yusuf/Republika)

Alateek mengatakan bahwa Islam adalah kekuatan positif yang besar bagi kesejahteraan ekonomi, sosial dan politik perempuan, dan sangat penting bagi negara-negara untuk mengembangkan undang-undang nasional mereka berdasarkan pemahaman itu.

Utusan itu berbicara selama acara di markas besar PBB di New York berjudul "Wanita dalam Islam," yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama Islam untuk menandai Hari Perempuan Internasional.

“Di Arab Saudi sejumlah komitmen dan tujuan telah diproklamasikan untuk memberdayakan perempuan, dan sejumlah undang-undang khusus telah diberlakukan, atau undang-undang yang lebih tua telah diubah, untuk menjamin kesetaraan perempuan dan laki-laki," kata Alateek dilansir dari Arab News, Kamis (9/3).

Sejumlah massa aksi melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Mereka menuntut pemerintah mengabulkan hak-hak perempuan, salah satunya hak cuti selama haid atau menstruasi. - (Republika/Putra M. Akbar)

Dia menyerukan peningkatan kerja sama internasional dan regional dalam upaya untuk memberdayakan perempuan, dan menjanjikan komitmen Riyadh untuk mencapai hal ini.

Sejumlah besar pejabat dari dunia Arab dan organisasi internasional berbicara di acara tersebut dan banyak yang menyerukan stereotip negatif tentang Islam, dan wanita Muslim khususnya, untuk dibantah, dengan beberapa peringatan bahwa ekstremisme dan Islamofobia adalah dua sisi dari koin yang sama.

Alateek mengatakan bahwa teks-teks suci Islam justru sangat menghormati dan menghargai perempuan dan menjamin mereka dengan hak yang sama.

"Siapapun yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan merupakan orang beriman, kami pasti akan membuat hidup mereka bahagia dan memberi mereka hadiah untuk yang terbaik dari apa yang telah mereka lakukan," katanya, mengutip Alquran secara langsung.

“Islam selama lebih dari 1.400 tahun menjadi pelopor dalam seruannya agar hak-hak perempuan dihormati dan ditegakkan,” tambah Alateek lagi.

Menurutnya, definisi Sadhak (atau mahar) dalam Alquran sudah begitu jelas, ada referensi untuk berharap kehidupan yang bahagia dan terpenuhi untuk semua wanita dan memberi mereka hak untuk mengelola urusan keuangan dan mendapatkan keuntungan dari semua yang baik di dunia ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat