JAKARTA – Kasus gagal ginjal akut kembali ditemukan setelah sempat mereda pascaledakan kasus beberapa waktu lalu yang membuat ratusan anak meninggal dunia. Berulangnya kasus yang disebabkan obat sirop mengandung cemaran etilen glikol ini dinilai menjadi bukti lemahnya deteksi dini kesehatan.

“Ini alasan klasik dari dulu yang tidak pernah diperbaiki. Artinya, belum ada komitmen yang kuat untuk memperbaiki regulasi. Tidak seperti semangat melakukan revisi atau membuat regulasi baru di sektor lain,” kata pakar keamanan dan ketahanan kesehatan global dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, Selasa (7/2).

Dicky menuturkan, deteksi yang lemah berpotensi memicu temuan kasus baru lain yang serupa ataupun serupa dalam bentuk yang tidak sama sesuai dengan logika ilmiah. Terlebih, kasus gagal ginjal akut berbicara mengenai obat yang diedarkan secara bebas di masyarakat.

Karena deteksi yang lemah, setiap kasus tidak bisa terpantau dengan baik. Ia menilai hal tersebut sangat berbahaya karena satu kasus yang ditemukan bisa menggambarkan fenomena gunung es yang sebenarnya ada dalam masyarakat.

Apoteker menunjukkan obat sirop di salah satu apotek di Kudus, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

SHARE    

Dicky menilai sistem deteksi semua penyakit di Indonesia tidak banyak berubah dalam 20 hingga 30 tahun terakhir. Dalam konteks memastikan tiap obat maupun makanan yang aman dan berkualitas saja, Indonesia masih lemah, bahkan hanya dalam skala ASEAN.

Seharusnya, kata dia, penemuan kembali kasus gagal ginjal akut pada anak dijadikan sebagai pelajaran berharga sekaligus momentum untuk memperbaiki regulasi kesehatan yang masih lemah. Hal itu sangat penting dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas kualitas kesehatan masyarakat.

“Pendekatan kita harus berbasis sains, bukan politik ekonomi karena itu masalah besar. Jika tidak, ini tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa melahirkan masalah baru,” ujarnya.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk segera menetapkan status gagal ginjal akut sebagai kejadian luar biasa (KLB). Dengan begitu, semua regulasi, penanganan, dan pergerakan dari pusat hingga daerah dapat dilakukan secara serentak dan merata.

Kepala BPOM Penny K Lukito menunjukkan daftar obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol saat keterangan pers hasil pengawasan BPOM tentang obat sirop di kantor BPOM, Jakarta, Ahad (23/10/2022). - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

SHARE    

Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang terjadi di Indonesia telah membuat pemerintah menyetop penyebaran sejumlah obat. Teranyar, pemerintah melakukan tindakan antisipatif dengan menyetop peredaran produk obat sirop pereda demam dan nyeri bermerek Praxion sembari melakukan penyelidikan epidemiologi mengenai penyebab pasti dua kasus GGAPA terbaru di DKI Jakarta.

Republika mengecek langsung keberadaan obat itu di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, yang menjadi tempat penjualan berbagai macam obat dan alat kesehatan. Berdasarkan pantauan, obat Praxion tak ada di etalase toko-toko obat di sana. Para penjual pun mengaku sudah tidak lagi menjual obat tersebut di tokonya.

Seorang penjaga salah satu toko obat di pasar tersebut, Kalalo (22 tahun), menjelaskan, Praxion merupakan obat bebas yang memang kerap berada di etalase toko. Setelah mendengar berita yang beredar soal obat tersebut, tokonya langsung menarik obat-obat itu dari etalase dan tidak menjualnya lagi. “Enggak mau ambil risiko sampai nanti suratnya keluar juga,” ujar Kalalo.

Keterangan serupa juga Republika dapatkan dari dua penjual obat di dua toko lainnya, yakni Aldi (50) dan Iqbal (40). Menurut Aldi, karena sudah diperintahkan untuk ditarik, tokonya menyetop penjualan obat tersebut. Sementara itu, Iqbal mengatakan, obat tersebut sudah langsung ditarik oleh pihak toko dan distributor.

“Sudah ditarik langsung semua. Mungkin itu dalam proses langsung pengambilan semua dari distributor. Distributor juga sudah gerak cepat,” kata Iqbal sembari merapikan dus-dus jualannya.

Iqbal mengakui, penarikan obat yang dilakukan oleh pemerintah beberapa kali membuat repot pedagang karena harus membereskan obat tersebut sesegera mungkin untuk kemudian dikembalikan ke distributor agar tak membahayakan konsumen. Agar tak membuat repot pedagang dan konsumen bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dia menilai pemerintah harus lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan.

“Pengawasan lebih diperketat lagi untuk masalah obat. Apalagi dengan banyak macam produk obat, dengan satu sisi merek kan ada berapa ratus obat dia mengeluarkan. Itu memang harus ditingkatkan pengawasannya,” ujar Iqbal.

Produsen Praxion, PT Pharos Indonesia, menyatakan telah mengambil langkah-langkah terhadap kejadian kali ini. Dalam keterangan resminya, Director of Corporate Communication PT Pharos Indonesia Ida Nurtika mengatakan, PT Pharos Indonesia telah melakukan penarikan produk secara sukarela terhadap produk Praxion dari batch terkait dan telah melakukan pemeriksaan ulang keamanan produk di laboratorium internal.

 

Dalam konteks memastikan tiap obat maupun makanan yang aman dan berkualitas saja, Indonesia masih lemah, bahkan hanya dalam skala ASEAN.

 

 

SHARE    

Pengujian dilakukan sesuai dengan aturan Farmakope Indonesia edisi VI suplemen II. Ida mengeklaim, hasil pemeriksaan internal menunjukkan, produk masih memenuhi spesifikasi Farmakope Indonesia. PT Pharos Indonesia telah meminta seluruh mitra distribusi dan penjualan untuk sementara waktu tidak menjual produk Praxion sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Untuk memastikan mutu dan keamanan produk, PT Pharos Indonesia melakukan pemeriksaan pada tiga laboratorium eksternal yang terakreditasi. Hasil pemeriksaan akan diperoleh dalam beberapa hari yang akan datang.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) Piprim Basarah Yanuarso meminta semua pihak menunggu hasil investigasi soal obat sirop Praxion. Dia meminta, apabila ada efek demam ringan pada anak, orang tua bisa mengutamakan tindakan mengompres anak dan memakaikan baju tipis.

IDAI mengimbau seluruh dokter anak untuk sementara menghindari Praxion sirop atau lainnya. Menurut dia, IDAI akan mendorong pemerintah dan lembaga terkait seperti BPOM untuk terus menindaklanjuti kabar terbaru. “IDAI terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga berwenang terkait pengusutan kasus,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat