JAKARTA – Deraan pandemi sejak Maret 2020 di Tanah Air hampir pasti segera berakhir. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi instrumen utama pengendalian penularan Covid-19 akan dihentikan.

Keputusan pencabutan tersebut kemungkinan besar akan diumumkan secara resmi di pengujung tahun 2022. "Hari ini (dan) kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 (orang), dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PPKM kita,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara ‘Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023’, di Jakarta, Rabu (21/12).

Presiden mengatakan, saat ini masih menunggu finalisasi seluruh kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali sebelum mengakhiri PPKM. Mantan wali kota Solo itu meminta jajarannya menyelesaikan kajian dan kalkulasi mengenai PPKM pada pekan ini.

“Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya. Sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan presiden (keppres) mengenai penghentian PSBB-PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam pekan-pekan ini,” kata dia.

Menurut Jokowi, penghentian PPKM ini didasarkan pada kasus harian Covid-19 yang terus menurun pada bulan ini. Pada pekan pertama Desember, kasus harian tercatat masih di atas 3.000 hingga hampir 5.000 kasus per hari.

Tetapi di pekan kedua, kasus harian berada di bawah 3.000 kasus per hari, dan mencapai titik terendah di 1.200-an kasus. Sedangkan pada pekan ketiga, kasus harian konsisten di bawah 2.000 kasus. Bahkan pada 18-19 Desember, kasus terkonfirmasi positif di bawah 1.000 orang.

Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto menyatakan telah melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai berbagai kesiapan setelah PPKM nantinya dicabut. Menteri koordinator bidang perekonomian itu mengatakan, sudah hampir satu tahun ini pandemi Covid-19 di Indonesia melandai. Indonesia pun dinilai sudah mulai masuk fase endemi.

“Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1, dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, program vaksinasi menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. ‘Diplomasi vaksin’ atau upaya Pemerintah Indonesia dalam mendapatkan vaksin Covid-19 di awal-awal produksi juga menjadi langkah krusial dan strategis. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Indonesia sudah siap memasuki masa endemi. Dia menyebut, meski PPKM masih diberlakukan sampai hari ini, pada praktiknya Indonesia sebenarnya seperti sudah keluar dari pandemi Covid-19.

“Selalu saya katakan bahwa de facto kita ini sebetulnya sudah keluar dari pandemi, ini tinggal untuk menetapkan kapan berakhirnya pandemi itu kan keputusan dari WHO bukan dari kita,” ujar Muhadjir.

Dia mengatakan, kebijakan PPKM saat ini level satu di seluruh Indonesia. Artinya, aktivitas masyarakat saat ini sudah sangat longgar. “Sebetulnya praktik sehari-hari kita ini kan juga sudah, sudah, sudah tidak ada PPKM ya, kan gitu,” ujar dia.

Namun demikian, Muhadjir menyebut pemerintah tetap waspada dengan ancaman varian baru.

Kejar booster

Ahli Epidemiologi FKM UI Pandu Riono menyambut baik kebijakan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir 2022. Menurut Pandu, tidak ada korelasi antara tren kenaikan Covid-19 dengan pencabutan PPKM.

"PPKM dicabut sudah lama diusulkan sejak beberapa bulan ya. Sudah lama PPKM tidak diterapkan, kasus naik tidak apa-apa, asal tidak diikuti kenaikan keparahan angka perawatan di rumah sakit," kata Pandu saat dikonfirmasi, Rabu (21/12).

Berbeda dengan Pandu, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, alangkah baiknya pemerintah menunda pencabutan PPKM hingga tahun 2023. Karena, pemerintah harus melihat apakah Indonesia berhasil melewati periode libur Natal dan Tahun Baru 2023 tanpa harus kembali mencatat tren kenaikan kasus Covid-19 akibat adanya peningkatan mobilitas masyarakat.

"Saya kira kita harus tunggu sampai situasi awal tahun, Januari 2023 nanti. Kita lihat dulu apakah situasi nanti terkendali atau tidak usai Nataru," kata Dicky kepada Republika.

Terlebih, penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang dijalankan oleh pemerintah hingga kini masih terbilang lemah. Padahal,3T adalah salah satu aspek penting dalam langkah pengendalian kasus Covid-19.

Namun, Dicky dan Pandu sepakat, pemerintah harus mengejar untuk percepatan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Pasalnya, selama ini cakupan booster masih stagnan.

"Yang perlu dikejar bukan pilihan jenis vaksinasinya, karena apapun jenis vaksinnya efek peningkatan imunitasnya tidak berbeda. Perlu kebijakan yang pas dengan kebutuhan yang mendesak," kata Pandu.

Adapun, vaksin Covid-19 telah menjadi salah satu syarat awal bagi Indonesia untuk akhirnya dapat keluar dari status pandemi Covid-19. Rendahnya cakupan vaksinasi yang dicapai Indonesia justru akan membuat negara ini berkontribusi terhadap perlambatan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kalau belum disiapkan modal proteksi, kemudian dicabut PPKM-nya, ini akan membuat banyak pengabaian. Akhirnya membuat kita berkontribusi lagi dalam kemunduran dari akhir status pandemi," tutur Dicky.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat