JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong bekerja transparan menyusul adanya kecurigaan sebagian pihak mengenai terjadinya kecurangan pada pemilu. Kecurigaan itu menjadi salah satu pemicu tingginya tensi situasi politik. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, tensi politik yang tinggi di tengah penyelenggaraan beberapa tahapan pemilu dapat diminimalisasi dengan adanya keterbukaan data kepemiluan dari pihak penyelenggara, khususnya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ia menambahkan, keterbukaan data pemilu serta para penyelenggara pemilu yang bekerja secara transparan dapat memunculkan kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik adalah mendorong mereka (penyelenggara pemilu) bekerja secara transparan. Buat apa ditutup-tutupi karena yang namanya pemilu, publik berhak tahu tahapan pemilu sudah sampai mana," kata dia, Selasa (13/12).

Peneliti Senior Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Jino Putra juga berpendapat KPU perlu menjawab tudingan dengan bersikap profesional dan transparan. Jika tidak direspons, tudingan itu akan mendegradasi kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyampaikan dugaan tentang  kekuatan besar yang berusaha untuk menyingkirkan partainya sebagai peserta Pemilu 2024. Amien mendapatkan informasi KPU melakukan manipulasi dalam proses verifikasi dan administrasi partai politik. 

"Kami mendapatkan informasi valid bahwa pada 14 Desember nanti, seluruh partai baru dan partai nonparlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat,” kata dia.

Karena itu, Amien mengatakan, partainya mengajukan tiga tuntutan. Pertama, ada tim independen yang mengaudit hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan partai nonparlemen.

Kedua, melakukan audit terhadap hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlemen. Terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar memeriksa seluruh jajaran KPU pusat. 

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengeklaim partainya telah mengantongi bukti yang menunjukkan kecurangan KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat. Partai Ummat akan melihat hasil penetapa partai politik peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember mendatang. 

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi memberikan keterangan pers terkait sikap Partai Ummat terhadap dugaan intervensi KPU Pusat kepada KPU Provinsi/Daerah untuk meloloskan partai-partai tertentu dan menyingkirkan Partai Ummat di kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Selasa (13/12/2022). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Jika tak lolos, Partai Ummat akan melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Ini satu proses yang InsyaAllah juga sedang kita siapkan,” kata dia.

Selain itu, KPU disomasi terkait dugaan kecurangan dalam tahap verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Somasi ini dilayangkan Tim Hukum Advokasi Pemilu Bersih 2024 yang terdiri atas Themis Indonesia Law Firm dan AMAR Law Firm. 

Tim hukum ini mewakili kliennya yang dirahasiakan identitasnya demi alasan keamanan. Perwakilan tim hukum ini, yakni Ibnu Syamsu dan Airlangga Julio, menyerahkan langsung surat somasi kliennya ke Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/12). 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, pihaknya bakal menelusuri dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. "Ada laporan seperti ini, nanti kami akan mempersiapkan, katakanlah menelusuri informasi atau data yang berkembang di media," kata Hasyim, Selasa. n amri amrullah/antara ed: ratna puspita

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat