JAKARTA – Ombudsman RI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, keputusan impor beras belum memenuhi seluruh indikator.

Sedangkan, Badan Pangan Nasional (NFA) menyatakan impor beras dibutuhkan dan dipastikan tidak mengganggu beras produksi para petani. Yeka mengatakan, hanya ada beberapa indikator yang dipenuhi, yakni antisipasi krisis pangan dan minimnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. “Hal ini berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam pengambilan keputusan impor beras,” kata Yeka dalam keterangan pers, Kamis (8/12).  

Pemerintah melalui Perum Bulog tengah memproses importasi beras sebanyak 200 ribu ton dari total kuota impor yang disepakati 500 ribu ton. Beras impor tersebut diupayakan tiba pada akhir bulan ini.

Pedagang menata beras di kawasan Simprug, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Badan Pusat statistik menyatakan stok beras surplus 1,7 juta ton dan cukup untuk meemenuhi kebutuhan nasional. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Yeka mengatakan, merujuk pada Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah tahun 2021, terdapat 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras maupun besaran CBP sesuai UU tentang Pangan.

Indikator tersebut adalah perkembangan luas lahan, perkembangan potensi produksi padi dan beras nasional, proyeksi ketersediaan CBP, ketersediaan stok CBP pada Perum Bulog, ketersediaan stok beras di rumah tangga, penggilingan dan pedagang, perkembangan konsumsi beras per kapita, dan perkembangan ekspor dan impor beras.

Indikator lainnya adalah perkembangan harga beras/stabilisasi harga beras, target penyerapan dan penyaluran Perum Bulog atas produksi beras dalam negeri, kalender masa tanam dan masa panen, ancaman produksi pangan, dan keadaan darurat dan krisis pangan.

Ombudsman menyayangkan adanya perbedaan data antara kementerian dan lembaga mengenai stok beras. Badan Pangan Nasional (NFA) menyatakan CBP yang dikelola oleh Perum Bulog berkurang 50 persen dari batas aman stok beras sebanyak 1,2 juta ton per tahun, sedangkan Kementerian Pertanian menyatakan stok beras surplus. 

Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman hingga 6 Desember, total stok beras yang dimiliki oleh Bulog mencapai 503 ribu ton. Sebanyak 61 persen dari stok tersebut merupakan CBP. Pihak Bulog memperkirakan bahwa pada Desember tahun ini masih harus mengeluarkan stok sebanyak 200 ribu ton, sehingga sisa stok yang ada hanya sekitar 300 ribu ton.

Yeka tak menampik, pemenuhan kekurangan stok beras dihadapkan pada pilihan yang cukup krusial. "Ketika pilihan dijatuhkan kepada penyerapan dalam negeri, maka akan dihadapkan pada kondisi tingginya harga gabah,” kata dia.

Yeka menambahkan, meskipun keputusan impor tidak selalu berdampak buruk, pemerintah harus mengedepankan aspek tata kelola yang baik dan tetap perlu mengkaji ulang urgensi impor beras CBP.

Pedagang menata beras di kawasan Simprug, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Badan Pusat statistik menyatakan stok beras surplus 1,7 juta ton dan cukup untuk meemenuhi kebutuhan nasional. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemerintah perlu memperhatikan penetapan waktu impor. "Jangan sampai barang impor tersebut justru tiba di Indonesia pada saat panen raya awal tahun 2023, sehingga tidak memberikan perlindungan kepada kepentingan dan kesejahteraan petani,” kata Yeka.

Badan Pangan Nasional menjamin kebijakan impor beras pemerintah tidak akan menganggu tingkat harga beras produksi lokal. Petani akan tetap dilindungi, sehingga dipastikan tak terdampak dari impor beras yang akan masuk dalam waktu dekat.

"Kalau ada isu (impor) menekan harga petani, tidak. Ini akan sangat terukur.Jadi isu merugikan petani itu tidak benar," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, kemarin.

Arief mengatakan, pendistribusian beras impor akan dikawal secara ketat. NFA bersama Bulog akan mengontrol penggunaan beras impor yang akan dijadikan CBP khusus untuk operasi pasar. NFA juga melibatkan Satgas Pangan dan Bareskrim untuk mencegah penyelewengan penggnaan beras simpor.

Ia mengatakan, Indonesia dalam tiga tahun terakhir tidak melakukan impor beras karena produksi dalam negeri mencukupi. Namun pada tahun ini, impor harus ditempuh untuk menambah CBP di Bulog yang menipis karena ketersediaan dalam negeri belum mampu memenuhi sepenuhnya.

Selain digunakan untuk operasi pasar, CBP akan didistribusikan jika terjadi kondisi luar biasa, seperti bencana alam. Saat ini, total cadangan beras Bulog hanya sekitar 494,2 ribu ton dari batas aman 1,2 juta ton.

Menurut dia, akan sangat berbahaya jika negara tidak memiliki cadangan yang cukup, terlebih dalam beberapa waktu terakhir terjadi sejumlah bencana alam yang memerlukan bantuan beras dari pemerintah.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan impor beras. Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI Mujahid Widian mengatakan, impor beras merupakan dampak belum ditanganinya persoalan pangan di Indonesia secara komprehensif. Dia mengatakan, pangkal permasalahan beras cukup klasik, yaitu perbedaan data antara kementerian maupun lembaga.

Pedagang menunjukkan beras kualitas premium di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Senin (7/11/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Padahal, persoalan itu sudah diantisipasi dengan perbaikan-perbaikan data, seperti penggunaan data tunggal, sehingga terhindari dari tarik-menarik kepentingan. "Kalau sudah impor, yang harus diperhatikan ya nasib petani bagaimana? Terlebih lagi pada awal 2023 nanti beberapa wilayah akan panen raya,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan cadangan beras pemerintah seharusnya dapat diantisipasi lebih baik dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Pertama, perubahan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras yang sudah tidak relevan.

"Ini harus segera direvisi, karena dengan harga yang sekarang, beserta persyaratannya yang cukup ketat, petani lebih memilih menjual ke tempat lain, apakah itu tengkulak ataupun sejenisnya," ujarnya.

Kedua, mengenai ketersediaan lahan pangan di Indonesia. Ia mengatakan, petani dihadapkan pada laju konversi lahan pangan yang masif. Perlu  upaya serius untuk mempertahankan lahan pangan yang ada.

Mujahid menambahkan, SPI mendorong pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria, tanah untuk petani, dan produsen pangan skala kecil lainnya di perdesaan. "Hal yang harus digaris-bawahi adalah produsen pangan di Indonesia, bahkan dunia, adalah petani, bukan korporasi,” kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat