JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyebut generasi milenial mendominasi populasi captive market properti di Indonesia. BTN mencatat sebanyak 5,8 juta generasi millenial berusia 21-40 tahun di Indonesia yang belum memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu potensi bisnis perumahan yang sangat menjanjikan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Backlog perumahan sebesar 12,75 juta dan termasuk di dalamnya generasi milenial yang mendominasi populasi saat ini. Diperkirakan, 47 persen di antaranya belum memiliki rumah.

"Ini merupakan potensi yang sangat besar dalam pengembangan properti di Indonesia," ujar Haru, Rabu (7/12).

Selain diuntungkan dengan bonus demografi, Haru menyebut prospek sektor properti di Indonesia juga masih bagus jika dilihat dari total penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) yang terus tumbuh setiap tahunnya. Menurutnya, perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. 

Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuhnya KPR di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi. Per kuartal III 2022, penyaluran KPR secara nasional tumbuh 7,70 persen atau meningkat dibandingkan kuartal II 2022 sebesar 6,81 persen.

BTN masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar dengan porsi 71 persen dari seluruh total penyaluran FLPP dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan survei dari Bank Indonesia per kuartal III 2022, sebanyak 74,53 persen responden yang menyatakan masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah. 

 

 

Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR.

 

 

SHARE    

"Oleh karena itu, BTN akan terus fokus memberikan KPR. Karena, top of mind masyarakat bahwa KPR pasti BTN," ucap Haru.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia Solikin M Juhro menambahkan, pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain, tecermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik.

Menurutnya, Bank Indonesia telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio loan to value dan financing to value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Adapun kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka nol persen atau tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). 

"Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR," ucap Solikin.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tapi juga adil serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subsidi perumahan.

Herry menyebut, ada lima usulan pengembangan KPR subsidi yang akan dijalankan pemerintah. Yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, rent to own (RTO) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal (MBR Informal), KPR dengan skema staircasing shared ownership (SSO), serta pemberian KPR Mikro.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat