BANDUNG – Salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), akan menggelar Muktamar ke-14 di Hotel Asrilia, Kota Bandung, dan Dome Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 2-4 Desember 2022. Muktamar NA akan mengusung isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat NA Diyah Puspitarini mengatakan, muktamar seharusnya digelar pada 2020. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, penyelenggaraan muktamar diundur dan ditetapkan akan berlangsung pada 2-4 Desember 2022.

"Ada beberapa pertimbangan Jawa Barat (Bandung) sebagai tuan rumah, ini hasil permusyawaratan sidang tanwir di Palembang pada 2019. Di sisi lain ada historis, Nasyiatul Aisyiyah punya sejarah historis di Bandung," ujarnya saat konferensi pers di Kantor PW Muhammadiyah Jawa Barat, Bandung, Rabu (30/11).

Pada 1965, Diyah mengungkapkan, Muhammadiyah menyelenggarakan Kongres ke-26 di Kota Bandung dan saat itu NA memisahkan diri dari ‘Aisyiyah. NA pun menjadi lembaga otonom.

Muktamar ke-14 NA mengusung tema "Memajukan Perempuan dan Menguatkan Peradaban". Sejalan dengan tema ini, NA diharapkan dapat memfasilitasi perempuan menjadi subjek pembangunan, juga menguatkan dan melindungi perempuan.

 

Memajukan perempuan dilihat dari tiga makna yakni memajukan secara pikir, secara rohani, dan secara kesempatan.

DIYAH PUSPITARINI Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah

 

SHARE    

"Memajukan perempuan dilihat dari tiga makna yakni memajukan secara pikir, secara rohani, dan secara kesempatan, juga akses yang sama dengan laki-laki," ujar.

Lebih lanjut, Diyah menyampaikan, pihaknya juga mendorong agar kader NA dapat berkontribusi pada level internasional. Selain itu, dapat membuka kerja sama dengan luar negeri dan aktif dalam kegiatan perdamaian dunia. "Makna dari tema, mempertegas sebagai putri Muhammadiyah yang tidak hanya maju tapi juga adaptif, Nasyiatul Aisyiyah menjadi organisasi yang modern, adaptif, solutif, inovatif, dan progresif," ujar dia.

Diyah melanjutkan, pihaknya juga mendorong agar kader-kader NA aktif dalam kontestasi pemilu sebagai anggota Bawaslu, KPU, dan Panwascam. NA juga mendorong kader-kadernya untuk menjadi calon legislatif (caleg). Mereka akan diberikan kebijakan cuti khusus dari organisasi saat berkontestasi politik ataupun saat terpilih.

 

Secara AD ART tidak boleh berpolitik seperti ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah, kalau mau caleg cuti dulu.

DIYAH PUSPITARINI Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah

 

SHARE    

"Ada kebijakan khusus yakni diberikan cuti kampanye, silakan. Secara AD ART tidak boleh berpolitik seperti ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah, kalau mau caleg cuti dulu, kalau terpilih fokus dulu," katanya.

Ketua Steering Committee Muktamar ke-14 NA, Nur Wahidatul Muflihah, mengatakan, kegiatan muktamar sudah dimulai pada 13 November lalu dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus secara daring. Para peserta, yaitu pimpinan wilayah menerima 100 persen laporan.

Muktamar ke-14 NA memiliki sejumlah agenda, di antaranya membahas program ke depan, membuat rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, juga membahas isu-isu strategis seperti stunting, lingkungan, dan perdamaian.

Agenda lain yang tak kalah penting, lanjut Nur, yakni pemilihan formatur yang akan memilih ketua umum NA periode 2022-2027. Pada pemilihan ketua dan formatur akan digunakan sistem e-voting. Pada saat yang sama, akan digelar sejumlah kegiatan lain untuk menyemarakkan muktamar seperti seminar, bazar, serta food truck gratis bagi pengunjung di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung.

Muktamar ke-14 NA rencananya dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Muhadjir Effendy, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Hadir pula Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.

Nur mengatakan, peserta muktamar dari perwakilan wilayah dan daerah akan hadir sebanyak 800 orang. Selain itu, sebanyak 2.000-3.000 orang akan ikut menyemarakkan muktamar. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.