JAKARTA -- Realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Perum Bulog dalam sepekan terakhir hanya mencapai 26.500 ton. Jumlah itu masih relatif jauh dari target penyerapan sebesar 600 ribu ton.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR dan pemerintah, Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis dapat menyediakan kebutuhan beras tersebut untuk Bulog.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaluddin Iqbal menuturkan, upaya penyerapan beras telah dilakukan secara maksimal di seluruh daerah yang potensial. "Kita tidak hanya menunggu di gudang, tapi teman-teman melakukan komunikasi mencari barang-barang (beras) itu karena kita prioritas pengadaan dalam negeri dan dibeli secara komersial," kata Awaluddin kepada Republika, Senin (28/11).

Bulog mencatat, jumlah cadangan beras hingga Senin (28/11) sebesar 570 ribu ton. Angka itu jauh dari target pemerintah sebesar 1,2 juta ton.

Awaluddin menuturkan, Bulog siap membeli beras lokal seharga Rp 10.200 per kg atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya Rp 9.700 per kg. Melihat minimnya realisasi ketersediaan beras dalam sepekan terakhir, Awaluddin mengatakan, Bulog siap melakukan seluruh opsi untuk meningkatkan cadangan beras, terutama melalui kebijakan impor.

"Prinsipnya, kita siap semuanya karena sudah disampaikan saat rapat bersama DPR. Hal yang penting akan kita lakukan," kata dia.

Sementara itu, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ismail Wahab, tidak berkomentar banyak. Ia hanya menyatakan, hingga saat ini penyediaan beras dalam negeri untuk diserap oleh Bulog masih dalam proses.

 

 

Prinsipnya, kita siap semuanya karena sudah disampaikan saat rapat bersama DPR. Hal yang penting akan kita lakukan.

 

 

SHARE    

Sebelumnya, Kementan menjamin dapat memenuhi kebutuhan beras Bulog untuk mencapai batas aman CBP. Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono menyatakan sanggup memenuhi CBP tanpa harus impor.

"Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Perum Bulog dengan harga komersial dalam waktu enam hari sejak rapat dengar pendapat (RDP) ini. Jika dalam enam hari sejak RDP ini tidak terpenuhi, data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid," ujar Kasdi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (23/11).

Kasdi menegaskan, pasokan beras sebanyak 600 ribu ton dari dalam negeri masih tersedia. Dia menjelaskan, permasalahan di lapangan adalah harga yang ditawarkan Bulog dengan penggilingan tidak cocok.

 

 

Dari sisi regulasi, ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi data pangan dan informasi pangan. Lalu, dari sisi proses perlu memastikan akuntabilitas neraca komoditas.

 

 

SHARE    

Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menuturkan, persoalan pangan belakangan ini sangat membutuhkan data yang valid. Khususnya, menurut Khudori, terkait neraca komoditas yang telah disusun oleh pemerintah.

"Jadi, dari sisi regulasi, ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi data pangan dan informasi pangan. Lalu, dari sisi proses perlu memastikan akuntabilitas neraca komoditas," kata Khudori.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tatang Yuliono, mengatakan, neraca komoditas adalah data dan informasi situasi konsumsi dan produksi untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri. 

Neraca komoditas telah disusun sejak tahun lalu dan diharapkan dapat membantu perbaikan pendataan neraca pangan dalam setahun. "Dari situ akan muncul angka termasuk yang dapat dipenuhi oleh impor," kata dia.

Tatang menuturkan, pada awal Desember mendatang, pemerintah akan memetakan kuota final neraca pangan 2023. Nantinya, akan diketahui seberapa besar proyeksi produksi dalam negeri dan importasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Bahan pokok yang masuk dalam neraca komoditas, di antaranya gula, garam, daging, ikan, dan beras.