Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). | Republika/Thoudy Badai

Nasional

AKBP Bambang Diduga Terima Miliaran Rupiah Terkait Perkara

KPK hingga kini masih melakukan penyidikan kasus tersebut dengan mengumpulkan barang bukti.

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menetapkan tersangka terhadap anggota Polri AKBP Bambang Kayun Bagus PS. Bambang diduga menerima suap miliaran rupiah dan mobil mewah dalam penanganan perkara pemalsuan surat hak ahli waris PT Aria Citra Mulia yang ditangani Mabes Polri.

"Diduga tersangka (Bambang Kayun) terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah (mobil Fortuner)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (23/11).

KPK hingga kini masih melakukan penyidikan kasus tersebut dengan mengumpulkan barang bukti. "KPK akan terbuka untuk menyampaikan setiap perkembangan perkara ini pada publik dan berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk membawa perkara ini sampai ke tahap persidangan," ujarnya.

Ali meyakini, Polri akan memberikan dukungan terhadap KPK dalam proses penyidikan kasus tersebut. Polri, kata dia, berkepentingan menjaga marwah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi. 

Selain Bambang, KPK juga telah menetapkan pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus itu. Namun, Ali belum membeberkan identitas tersangka dari pihak swasta tersebut. 

"KPK secara resmi akan menyampaikan identitas dari pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidananya dan pasal yang disangkakan tentunya setelah proses penyidikan ini kami nyatakan cukup," ujarnya.

Terkait penetapan tersangka, Bambang telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dikutip dari laman http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Bambang mendaftarkan permohonan praperadilan pada Senin (21/11) dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Permohonan praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Dalam gugatannya, Bambang menyebut, KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019. Uang itu disebutkan berasal dari Emylia Said dan Hermansyah.

Bambang pun meminta hakim praperadilan memerintahkan KPK mencabut upaya pemblokiran seluruh rekeningnya. Sebab, Bambang mengeklaim telah mengalami kerugian akibat statusnya sebagai tersangka oleh KPK.

"Perbuatan termohon yang menetapkan pemohon selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 25 juta per bulan terhitung mulai Oktober hingga diajukannya permohonan ini," demikian dikutip dari gugatan tersebut.

Bambang pun berharap gugatan ini diterima. Sehingga, penetapan tersangka yang dilakukan komisi antirasuah bisa dianulir. "Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," bunyi gugatan tersebut.

KPK mengaku siap menghadapi gugatan Bambang Kayun tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan, pihaknya yakin proses penetapan status Bambang sudah sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, KPK tidak melanggar hukum.

"Kalau yang bersangkutan sudah melayangkan gugatan praperadilan, bagi kami tidak ada masalah. Kami siap menghadapi," kata dia, Rabu (23/11).

Ali mengatakan, KPK optimis akan memenangkan gugatan itu lantaran memiliki bukti yang kuat dalam penetapan status tersangka terhadap Bambang. KPK, kata dia, akan membuktikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara tersebut telah sesuai mekanisme hukum.

"KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu setelah sebelumnya memiliki alat bukti yang cukup," kata dia. 

Praperadilan, kata dia, ajang uji dan kontrol atas proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum. Namun, ia yakin hakim akan menolak gugatan Bambang. "Namun demikian, kami sangat yakin permohonan tersebut akan ditolak hakim yang memeriksa perkara praperadilan tersebut," kata dia.'

Status cekal 

Saat ini, Bambang berstatus sebagai cegah tangkal (cekal) ke luar negeri. Ali mengungkapkan, permintaan pencekalan tersebut dikirim ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk waktu 6 bulan pertama sejak 3 November 2022. 

"Cegah ini dilakukan agar pihak dimaksud tidak bepergian keluar negeri sehingga pada saat keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK ia tetap berada di dalam negeri dan kooperatif hadir memenuhi pemeriksaan," kata Ali.

Syekh Abdul Karim, Pembawa Muhammadiyah ke Sumatra

Beliau merupakan yang pertama memperkenalkan Muhammadiyah ke Sumatra Barat.

SELENGKAPNYA

Menengok Gerbang Karier Steven Spielberg

Spielberg menggunakan bahasa film dan konvensi secara sejarah untuk mengangkat kehidupannya.

SELENGKAPNYA

DKI Diminta Naikkan Hibah Ormas Keagamaan

Ketimpangan pagu yang ada antara PWNU dan MUI DKI karena ada program pemulasaran jenazah di MUI

SELENGKAPNYA