JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Provinsi Papua Barat Daya (RUU PBD). Pengesahan RUU PBD menentukan pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Pemilu. Perppu ini untuk mengakomodasi daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Desakan ini disampaikan Wapres selaku Ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua usai menerima Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bersama tiga penjabat (Pj) gubernur tiga provinsi baru Papua. Mereka yakni Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Selatan  Apolo Safanpo, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nicolaus Kondomo.

"Wapres sangat berharap dalam konteks ini bagaimana agar Papua Barat Daya itu masuk bagian dari rangkaian DOB ini, sehingga dengan demikian semuanya bisa selesai," tutur Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/11).

Peta pembagian wilayah adat Papua. - (Bappenas)

Ia menambahkan, penerbitan Perppu Pemilu juga ditunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dikeluarkan sebelum 6 Desember 2022. Sebab, pada tanggal tersebut dimulai tahapan penyerahan data dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Masduki menyebut, draft Perppu Pemilu sudah selesai dan tinggal menunggu pengesahan RUU PBD. "Ya dibicarakan Perppu itu, dalam draft juga sudah selesai sebenarnya, tinggal menunggu perkembangan politik di DPR terkait dengan Papua Barat Daya," ujar Masduki.

Ia mengaku, Wapres sangat berharap pengesahan RUU PBD harus dilakukan November ini. Wapres juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong DPR segera melakukan pengesahan RUU PBD ini demi kelancaran Pemilu serentak di empat provinsi baru tersebut.

Di sisi lain, tiga penjabat gubernur tiga DOB Papua itu juga melaporkan kepada Wapres terkait persiapan yang akan dilakukan untuk persiapan pemilu. "Sudah dipersiapkan dengan dengan cepat. Oleh karena itu maka sangat penting bulan November itu menjadi kata kunci deadline untuk untuk bisa menyelesaikan semuanya," ujar Masduki.

Desakan pengesahan RUU PBD juga disuarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mendagri khawatir, penundaan pengesahan mengakibatkan provinsi baru itu nantinya tidak bisa ikut serta dalam gelaran Pemilu 2024. "Jadi prinsipnya adalah, kalau memang mau diketok (disahkan) ya secepat mungkin supaya kita tidak ketinggalan dengan tahapan-tahapan Pemilu 2024," kata Tito.

RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah disetujui dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada September lalu. Namun, hingga kini DPR tak kunjung mengesahkan RUU tersebut dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II atau paripurna.

Sementara itu, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan berlangsung mulai 6 Desember 2022.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku, pihaknya bakal segera membawa RUU PBD ke sidang paripurna. Namun, Dasco tak merinci kapan RUU itu bakal dimintakan persetujuan di sidang paripurna. “Dalam waktu dekat (dibawa ke paripurna),” tutur Dasco pada Republika, Senin (14/11).

Dasco menambahkan, Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu 2024 disebutnya memiliki tenggat waktu terkait RUU tersebut. Sebab, Provinsi Papua Barat Daya yang akan disahkan tersebut akan mempengaruhi jumlah daerah pemilihan (dapil) dan kursi legislatif. "Dengan hitungan-hitungan itulah kita akan selesaikan dengan mekanisme yang ada di DPR untuk segera mengesahan UU Papua Barat Daya," ujar Dasco. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat