JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan terus mengguyur pasar dengan beras murah. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan harga beras di pasar.

Pemerintah juga sudah menyalurkan beras medium di Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC) dengan harga Rp 8.900 per kilogram melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). 

"Kita bisa menyaksikan secara langsung bahwa stok beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang tersedia dengan harga Rp 8.900 per kilogram (kg), sedangkan untuk beras premium harganya bervariasi," kata Mendag melalui keterangan resmi, Selasa (8/11). 

Zulkifli menyampaikan, stabilisasi harga beras tidak hanya dilakukan di Jakarta. Saat memantau langsung ke sejumlah daerah seperti Makassar, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah di Jawa Tengah, dia mengeklaim beras medium tersedia di pasar tradisional dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). 

Perum Bulog bertugas melaksanakan program KPSH beras medium dengan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP). Realisasi KPSH beras medium di seluruh Indonesia per 4 November 2022 telah mencapai 845.310 ton. 

"Saat ini, harga beras yang terjangkau sudah tersedia di pasar rakyat melalui pasokan yang berasal dari CBP," ungkap Mendag. 

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras kualitas medium II masih bertengger di level Rp 12.050 per kg pada Selasa (8/11). Angka itu tidak bergerak sejak 1 November 2022. Secara keseluruhan, rata-rata harga beras mencapai Rp 12.200 per kg. Angka itu juga tidak bergerak sejak awal bulan ini. 

BPS juga mencatat harga beras pada Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 1,13 persen dari bulan sebelumnya. Hal itu kemudian memberikan andil inflasi sebesar 0,03 pada bulan lalu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, harga beras di tingkat produsen memang masih cukup tinggi. Pemerintah akan terus berupaya menyediakan beras khususnya beras medium dengan harga terjangkau. 

"Sebentar lagi Jakarta akan kebanjiran stok. Hal ini karena Bapanas akan memobilisasi stok beras dari beberapa tempat, yaitu Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 6.000 ton, Nusa Tenggara Barat sebesar 9.845 ton, dan Perum Bulog sebanyak 14 ribu ton," ujar Arief. 

Selanjutnya, Bapanas akan mengguyur stok beras di 153 pasar. Bapanas juga meminta bantuan Satgas Pangan untuk mengawal distribusi hingga hilir.

 

 

Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas dunia sehingga embargo ekonomi menyebabkan berkurangnya pasokan energi secara global.

 

 

SHARE    

Rakor Pupuk

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan rapat koordinasi mengenai perubahan kebijakan pupuk bersubsidi. Rakor itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Tim Panitia Kerja Pupuk Komisi IV DPR.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dunia sedang mengalami berbagai masa sulit. Di antaranya harga pangan global naik selama pandemi Covid-19 dan diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina.

“Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas dunia sehingga embargo ekonomi menyebabkan berkurangnya pasokan energi secara global. Ini tentu berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dan gas yang ikut memicu kenaikan harga pupuk,” kata Syahrul.

Selain itu, kata dia, pembatasan ekspor bahan baku pupuk, salah satunya dari Cina, seperti fosfor dan kalium, juga turut memicu kelangkaan di pasar global. Hal itu menyebabkan kenaikan harga pupuk secara global.

“Mencermati kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan pupuk, dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi, terutama bagi petani,” ujarnya.

Syahrul mengatakan, salah satu langkah yang diambil dengan melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi. Perubahan kebijakan pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 meliputi perubahan jenis pupuk semula urea, SP36, ZA, NPK, dan organik menjadi hanya urea dan NPK.

"Kemudian, perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 2 hektare untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao,” ujarnya.

Mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial atau data luas lahan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan) dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B). Penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan akan lebih tepat sasaran dan akurat.