JAKARTA -- Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk barang milik negara (BMN) berupa lima kapal kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi memastikan, akan memanfaatkan operasional lima kapal tersebut di rute perintis.

"PMN ini mayoritas beroperasi di wilayah keperintisan yang tidak dijangkau perusahaan swasta, tapi BUMN," kata Ira dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/11).

Total nilai BMN tersebut mencapai sekitar Rp 204 miliar. Kelima kepal tersebut, yakni KMP Drajat Paciran senilai Rp 109,4 miliar, KMP Mamberamo Foja senilai Rp 17,02 miliar, KMP Kokonao senilai Rp 17,1 miliar, KMP Lakaan senilai Rp 34,4 miliar, dan KMP Lompa senilai Rp 26,5 miliar.

Ira memerinci, KMP Drajat Paciran beroperasi di lintasan cabang Jepara dengan rute Paciran (Lamongan)-Bahaur (Kalimantan Tengah), KMP Kokonao beroperasi di cabang Merauke dengan rute Poumako-Atsy-Eci-Sawaema, dan KMP Lakaan beroperasi di cabang Kupang dengan rute Bolok (Kupang)-Aimere. Lalu, KMP Lompa beroperasi di cabang Ternate dengan rute Bastiong-Moti-Makian-Kayoa dan KMP Memberamo Foja beroperasi di cabang Biak dengan rute Biak-Teba-Bagusa-Trimuris-Kasonaweja.

"Proyeksi pemberian dampak penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP) yang mungkin bisa dilihat naik signifikan itu ekuitas. Yang lainnya ada kenaikan, tapi tidak besar," ucap Ira.

 

 

Ada nilai sosial yang diciptakan dengan adanya PMN. Ini menjadi proximity kenaikan secara ekonomi di daerah itu.

 

 

SHARE    

Ira menegaskan, dengan adanya penyerahan BMN tersebut, tidak langsung memberikan keuntungan besar untuk ASDP. Hanya saja, Ira memastikan, operasional lima kapal tersebut akan menjaga kelangsungan pelayaran di wilayah terdepan, terluas, terpencil, dan perbatasan (3TP).

"Ada nilai sosial yang diciptakan dengan adanya PMN. Ini menjadi proximity kenaikan secara ekonomi di daerah itu," kata Ira.

Untuk itu, Ira mengatakan, rangkaian penugasan negara kepada ASDP dilakukan untuk menjalankan fungsi keperintisan. Selain itu, juga membuka lintasan baru untuk mendukung pemerintah serta memperlancar mobilisasi orang dan barang antarpulau.

 

 

Ini untuk layanan masyarakat sekaligus meningkatkan struktur permodalan dalam kapasitas ASDP.

 

 

SHARE    

Sebelumnya, Ira juga pernah mengatakan, dari dari 311 lintasan yang dilayani ASDP, sekitar 71 persen merupakan lintasan perintis. ASDP mencatat, sejak 2018 hingga 2022, tren layanan lintasan perintis terus meningkat. Rata-rata pertumbuhannya 8,8 persen per tahun.

Pemberian PMN nontunai kepada ASDP sudah mengantongi persetujuan dari Komisi XI DPR. Dalam rapat yang sama di Komisi XI DPR, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, BMN untuk ASDP berasal dari Kementerian Perhubungan berupa kapal penumpang.

Rionald menjelaskan, tujuan PMN tersebut untuk mengoptimalkan BMN kapal milik Kementerian Perhubungan. "Ini untuk layanan masyarakat sekaligus meningkatkan struktur permodalan dalam kapasitas ASDP," ucap Rionald.

Secara manfaat, lanjut dia, PMN tersebut akan mendukung operasional perusahaan dan memperjelas status aset. Sedangkan bagi pemerintah, Rionald menyebut, pemberian BMN tersebut akan mengurangi beban APBN terhadap biaya pemeliharaan kapal.

Rionald menambahkan, manfaat bagi publik yakni dalam menyediakan dan meningkatkan layanan transportasi penyeberangan. Termasuk layanan penyeberangan penumpang dan logistik antarpulau.