Sejumlah anak-anak membaca buku di Taman Nukila, Kota Ternate, Maluku Utara, Ahad (23/10/2022). F | ANTARA FOTO/Andri Saputra

Nusantara

Geografis dan Pendidikan Tantangan Stunting Maluku Utara

Besarnya risiko stunting juga terjadi akibat indikator prasejahtera.

JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan letak geografis dan pendidikan masyarakat yang rendah menjadi tantangan menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara. Salah satu daerah yang mengalami tantangan itu adalah Kabupaten Pulau Taliabu. 

“Saya berharap semua komponen yang terlibat punya komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan pada diskusi audit kasus stunting, sehingga ada keberlanjutan yang dilakukan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (20/10).

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat prevalensi balita stunting di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka 35,2 persen. Hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21), ada 14.638 keluarga tinggal di Kabupaten Pulau Taliabu. 

Dari Pemutakhiran Data PK21 yang dilaksanakan pada tahun ini, jumlah keluarga yang berisiko stunting mencapai 65 persen atau sebanyak 9.654 keluarga dari 92,13 persen keluarga sasaran. Jarak yang jauh dari ibu kota dengan ketinggian relatif curam dan terdapat susunan bukit-bukit serta gunung di 250 meter sampai 1.388 meter di atas permukaan laut membuat Pulau Taliabu memiliki keterbatasan untuk mengembangkan sanitasi di wilayahnya.

photo
Sejumlah anak-anak membaca buku di Taman Nukila, Kota Ternate, Maluku Utara, Ahad (23/10/2022). Forum Studi Independensia bersama Komunitas literasi Ternate mengadakan ruang baca geratis dengan menghadirkan sejumlah buku mulai dari buku sosial, sains, sejarah, agama, dan buku cerita anak yang dilaksanakan setiap dua pekan sekali yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca pada anak. - (ANTARA FOTO/Andri Saputra)

Karenanya, 1.901 keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, 3.730 keluarga tidak mempunyai jamban yang layak dan sebanyak 6.464 Keluarga tidak mempunyai rumah layak huni.

“Pada prinsipnya, tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan wilayah ini, namun dari segi pengembangan sanitasi faktor kemiringan dan ketinggian dari permukaan laut sangat berpengaruh terhadap opsi teknologi yang akan dikembangkan dalam pengembangan infrastruktur sanitasi,” ujarnya.

Selain keadaan geografis, besarnya risiko stunting juga terjadi akibat indikator prasejahtera yang menunjukan terdapat 703 anak usia 7-15 tahun yang tidak sekolah. Ada 805 keluarga tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulannya. 

Hal tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Data itu memproyeksikan penduduk Pulau Taliabu ada 58.744 jiwa pada 2021 dengan indeks keparahan kemiskinan sebesar 10 persen. 

photo
Sejumlah warga membawa motor mereka untuk menyebrang menggunakan kapal kayu di Pelabuhan Rum, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kamis (17/2/2022). Kapal kayu selama ini menjadi alat transportasi andalan mayoritas warga dari Kota Ternate ke Kota Tidore Kepulauan dengan tarif Rp 30ribu per orang. - (ANTARA FOTO/Harmoko Minggu)

Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan drg Widyawati mengatakan, perlu perhatian khusus dari semua pihak untuk mengatasi persoalan stunting atau tengkes di Tanah Air.

"Sebagai salah satu masalah kesehatan nasional, stunting perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga tingkat keluarga," kata dia, Sabtu (29/10).

Stunting merupakan kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata akibat asupan gizi yang didapatkan dalam waktu panjang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGBI) 2019, tercatat 27,67 persen anak di Indonesia mengalami stunting atau sekitar satu dari empat anak. 

Meskipun angka itu sudah turun dari 37,2 persen pada 2013, kondisi saat ini masih membutuhkan percepatan terlebih mengingat amanah Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 agar stunting bisa diturunkan ke angka 14 persen pada 2024. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Hoaks Seputar Kongres Pemuda Indonesia Kedua

Hingga awal 1970-an, hoaks mengenai Kongres Pemuda Indonesia Kedua terus berkembang.

SELENGKAPNYA

Makna Kesederhanaan

Agama merupakan tuntunan ke arah kesederhanaan dan kewajaran

SELENGKAPNYA

Sederhana Bukan Berarti Miskin

Pejabat yang kerap menampilkan gaya hidup //hedon// disebabkan kurangnya pemahaman agama

SELENGKAPNYA