JAKARTA – Angka kasus gangguan ginjal akut di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hingga kini, total 269 anak di 27 provinsi terkonfirmasi gangguan ginjal akut yang disebut dipicu oleh obat sirop mengandung etilen glikol. Kematian akibat penyakit itu pun tercatat terus bertambah.

“Ada kenaikan 18 kasus. Namun, hanya ada tiga kasus baru. (Sebanyak) 157 di antaranya meninggal dunia atau sekitar 58 persen, kemudian yang masih menjalani perawatan sebanyak 27 persen atau 73 pasien. Untuk kesembuhan, 14 persen atau 39 kasus,” ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril di Jakarta, Kamis (27/10).

Pada Selasa (25/10), Kemenkes mencatat kasus gagal ginjal akut pada 255 anak yang tersebar di 26 provinsi. Saat itu, kasus meninggal terdata sebanyak 143 pasien anak dengan case fatality rate atau persentase kematian sebesar 56 persen. Distribusi dari tabulasi paling banyak ada di Jakarta dengan angka mencapai 57 kasus, Jawa Barat 36 kasus, Aceh 30 kasus, Jawa Timur 25 kasus, dan Sumatra Barat 19 kasus.

Syahril mengatakan, penyebab penyakit gangguan ginjal akut terus dilakukan. Penelitian bukan hanya dilakukan pada pasien yang masih hidup. Ginjal dari pasien anak yang sudah meninggal juga diperiksa dengan biopsi. Hasilnya terbukti bahwa kerusakan pada ginjal disebabkan oleh senyawa etilen glikol.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyediakan rumah sakit (RS) khusus penanganan gagal ginjal akut menyusul maraknya kasus tersebut belakangan ini. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang per Rabu (26/10), ada enam kasus atau enam anak yang mengalami gagal ginjal akut di Kota Tangerang. Empat orang anak di antaranya meninggal dunia sejak Juni hingga Agustus 2022, satu orang anak sudah sembuh, dan satu orang anak lainnya masih menjalani perawatan.

Kepala Dinkes Kota Tangerang Dini Anggraeni mengatakan, pihaknya sudah menetapkan beberapa RS sebagai RS khusus penanganan gagal ginjal akut jika sewaktu-waktu kasus mengalami peningkatan. Langkah itu merupakan upaya untuk meminimalkan risiko kesehatan bagi penderita gagal ginjal akut yang diketahui menjangkiti kalangan anak-anak itu.

“Kami sudah menetapkan rumah sakit khusus, yaitu RSUD Kota Tangerang, RSUP Sitanala, RS EMC, RS Sari Asih Karawaci, dan RS Primaya. Ini kami persiapkan dengan melihat fasilitas dan dokter spesialis anak yang ada,” kata Dini.

Dini mengimbau masyarakat agar waspada dan tidak panik dengan adanya kasus gagal ginjal akut yang tengah marak saat ini. Dia meminta masyarakat yang memiliki anak dengan masalah gejala demam untuk tidak sembarangan memberikan obat-obatan. Dan jika gejala tidak juga reda, langsung bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Sejumlah pedagang menutup dengan kain lemari yang menyimpan obat sirup di apotek usai inspeksi mendadak (sidak) di Bekasi, Jawa Barat, Senin (24/10/2022). Sidak tersebut untuk mengawasi peredaran obat-obatan dalam bentuk cair/sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glukol berbahaya yang berdampak terhadap penyakit gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak-anak. - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

SHARE    

“Sebaiknya untuk sementara tidak menggunakan obat-obatan. Misalnya jika demam, kompres dengan air hangat, gunakan baju yang tipis, dan yang paling utama menjaga asupan gizi anak-anak, imunitas, dan perilaku hidup bersih dan sehat,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merespons adanya permintaan untuk meningkatkan kapasitas unit perawatan khusus anak dalam penanganan penyakit gangguan ginjal akut. Menurut dia, keterbatasan jumlah ruangan intensif khusus anak masih bisa diatasi.

“Ruang intensif yang terbatas, saya kira, sebatas-batasnya ruang intensif, dilihat dengan jumlah kasusnya, masih bisa teratasi. Tidak ada, saya belum mendengar ada komplain pasien yang tidak memadai dalam kaitannya dengan gagal ginjal ini,” ujar Muhadjir.

 

Saya kira, sebatas-batasnya ruang intensif, dilihat dengan jumlah kasusnya, masih bisa teratasi.

 

 

SHARE    

Muhadjir mengatakan, meski kasus gangguan ginjal mengalami peningkatan, jumlahnya masih terpetakan. Menurut dia, kasus gangguan ginjal ini berbeda dengan penyakit menular yang langsung menyebar di beberapa wilayah. Selain itu, kata Muhadjir, dalam penanganannya, tidak semua pasien langsung mendapatkan perawatan hemodialisis atau cuci darah.

“Harus diingat bahwa gagal ginjal ini kita kan coba sisihkan siapa yang memang terkena akibat dari gagal ginjal akut kan. Termasuk kemarin dipertanyakan ketersediaan hemodialisa. Hemodialisa itu hampir semua rumah sakit punya sehingga tidak ada masalah,” ujar dia.

Obat didatangkan

Indonesia telah mendatangkan obat antidotum fomepizol sebagai penawar gangguan ginjal akut dari Singapura dan Australia. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyebut sebanyak 200 vial fomepizol dari Jepang juga diperkirakan akan tiba pada pekan depan.

“Direncanakan juga sebanyak tambahan 70 vial dari Singapura. Mudah-mudahan mempercepat jadi obat penawar bagi pasien gagal ginjal dan, perlu diingat, obat ini diberikan secara gratis,” kata Syahril.

Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat serta personel kepolisian Polres Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) apotek di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (22/10/2022). - (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

SHARE    

Lebih lanjut Syahril menuturkan, pemerintah sudah mendatangkan fomepizol dari Singapura sebanyak 30 vial dan dari Australia sebanyak 16 vial. Obat-obatan itu juga telah digunakan untuk pasien di RSCM.

Sementara itu, Muhadjir Effendy memastikan biaya pengobatan pasien gagal ginjal akut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Selain itu, eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya, harus dilakukan. Pemerintah berkomitmen akan terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengobatan kasus gagal ginjal akut pada anak.

“Presiden juga setuju untuk segera menindak hukum pidana kepada produsen obat dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol di luar ambang batas. Kita harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar mereka mendapatkan kepastian dan rasa aman dan nyaman, tidak hanya pendekatan akademik saja, tapi juga memahami suasana kebatinan masyarakat,” ujar dia.

Harus Ada yang Tanggung Jawab

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut, yang menelan korban jiwa ratusan anak di Indonesia. Komnas HAM mendukung dan mendorong setiap pihak yang terlibat atau terindikasi melanggar unsur pidana untuk diusut.

“Karena ini bisa disebut kasus kejadian luar biasa, maka harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini,” kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM Munafrizal Manan, di Jakarta, Kamis (27/10).

Manan sependapat agar para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit dibebaskan dari biaya perawatan. Tidak hanya itu, bagi keluarga korban kasus gagal ginjal akut yang anaknya meninggal dunia, Komnas HAM berpandangan pemerintah atau kementerian/lembaga terkait sebaiknya memberikan santunan.

Komnas HAM meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar selalu menyampaikan perkembangan atau informasi kepada publik karena hal itu menyangkut hak masyarakat luas. “Kami berharap penyampaian setransparan mungkin dan apa adanya, tanpa ditutupi. Ini menyangkut hak hidup, hak kesehatan, dan hak jaminan sosial,” ujar dia.

Kepala BPOM, Penny Lukito mengatakan, sistem keamanan mutu dan obat bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab industri farmasi.

“Sistem jaminan mutu dan khasiat obat dan makanan dalam hal ini terkait dengan obat dari segala pihak, bukan hanya BPOM dan ada juga industri farmasi (terkait) CPOB (cara produksi obat yang baik),” kata Penny.

Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengumpulkan obat jenis sirop yang dihentikan sementara distribusinya di gudang farmasi, Banda Aceh, Aceh, Senin (24/10/2022). - (ANTARA FOTO / Irwansyah Putra)

SHARE    

Penny mengatakan, CPOB menjadi syarat atau penentu bahwa obat tersebut layak diproduksi. Apabila ada efek yang sangat besar merugikan konsumen atau unsur kesengajaan dalam pengawasan, sangat mungkin untuk dibawa ke ranah hukum.

“Industri yang punya kewajiban kontrol kualitas dari bahan masuk sampai produksinya. Kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Penny mengeklaim, selama ini BPOM telah membangun sistem yang kuat dalam menetapkan standar dan melakukan pengawasan. Bahkan, pengawasan obat disebut lebih ketat ketimbang pengawasan terhadap produk pangan dan kosmetik.

BPOM, lanjut Penny, saat ini telah menemukan produsen yang produk obatnya mengandung pencemar sangat tinggi. Saat ini, sanksi administrasi, seperti penarikan izin juga disiapkan BPOM. Termasuk kemungkinan untuk menyeret produsen ke ranah pidana jika ditemukan unsur kesengajaan.

Penny juga memastikan BPOM telah menjalankan tugasnya. Ke depan, BPOM akan memperketat pengawasan terhadap industri farmasi. Terutama terkait kontrol kualitas dari bahan baku obat.

“Kewajiban industri mencermati kualitas kontrol akan kami perketat. Mungkin industri akan menjerit. Tapi akan kami lakukan karena kepercayaan tidak hanya dibuktikan, tetapi harus ada inspeksi-inspeksi,” ujar Penny.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat