Seorang pengemudi mengisi daya mobil listrik dengan memanfaatkan aplikasi PLN Charge.IN di di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di Kantor PLN Disjaya, Gambir, Jakarta, Jumat (29/1). PLN meluncurkan aplikasi charge.IN yang memudahkan par | Prayogi/Republika.

Bodetabek

Pemkot Bogor Siapkan Rp 1,8 Miliar untuk Kendaraan Listrik

04 Oct 2022, 10:57 WIB

Evan meyakini pengadaan mobil dan motor listrik ini sudah sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022

BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara resmi menganggarkan dana senilai Rp 1,8 miliar untuk pembelian mobil dan motor listrik berbasis baterai pada 2022. Anggaran senilai Rp 1,8 miliar diketahui sudah masuk ke dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022 Kota Bogor yang baru disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor pada Rabu (28/9).

Pengguna mobil listrik mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Padang, Selasa (26/7/2022). PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yang telah mengoperasikan satu unit layanan SPKLU di Padang menargetkan penambahan pembangunan SPKLU di Kota Solok, Bukittinggi, dan Payakumbuh dalam tahun ini untuk mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. - (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/WS)

Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Evandy Dhani, mengatakan dana senilai Rp 1,8 miliar tersebut, terbagi untuk pembelian dua unit mobil dan lima sepeda motor listrik.

“Dana itu untuk dua mobil dan lima motor listrik. Anggarannya Rp 1,75 miliar dan Rp 137,5 juta,” kata Evan kepada Republika, Senin (3/10).

Evan meyakini pengadaan mobil dan motor listrik ini sudah sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Dimana acuan ini salah satunya mengatur tentang jenis atau merek kendaraan tersebut.

Pembelian kendaraan mobil dan motor listrik itu pun dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Menurutnya, penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah sendiri tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

"Jadi ya ini lebih kepada semangat dari Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena kita ingin mengurangi penggunaan atau ketergantungan kepada BBM dan itu dilakukan di semua daerah," kata Syarifah.

Kita ingin mengurangi penggunaan atau ketergantungan kepada BBM dan itu dilakukan di semua daerah

EVANDY DHANI Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor

SHARE

Menurut dia, Pemkot Bogor bakal mencoba penggunaan mobil listrik yang akan diterapkan untuk kepala daerah. Mobil tersebut akan digunakan oleh Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota.