Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berdiskusi dengan panitera pengganti saat memimpin sidang putusan sengketa pilkada di ruang sidang utama gedung MK, Jakarta, Senin (15/2/2021). | Republika/Thoudy Badai

Teraju

Di Mana Mengadili Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024?

Meneruskan dikotomi rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

OLEH HARUN HUSEIN

Apakah pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pemilu? Sampai saat ini, soal itu belum firm seratus persen. Karena itu, di mana mengadili sengketa pilkada, masih pula simpang siur.

Lalu, di mana kelak mengadili sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 mendatang? Apakah tetap di Mahkamah Konstitusi seperti pilkada-pilkada sebelumnya?

Khusus untuk Pilkada Serentak 2024, berbeda dengan dengan pilkada-pilkada sebelum --termasuk berbeda dengan tiga gelombang pilkada serentak pada 2015, 2017, dan 2018 lalu. Sebab, Pilkada Serentak 2024 adalah pilkada serentak nasional, dan sudah ada pengaturan khusus di level undang-undang terkait siapa yang kelak mengadili sengketa hasilnya.

Peradilan khusus pilkada

Pengaturan khusus itu termaktub eksplisit dalam Pasal 157 Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

photo
Pemohon Machfud Arifin (kanan) saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota Surabaya (Pilwali Surabaya) di ruang sidang panel III Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

Pasal 157 ayat (1) berbunyi: “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.”

Sedangkan, Pasal 157 ayat (2) berbunyi: “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.”

Persoalannya, sampai kini belum ada tanda-tanda pembentukan badan peradilan khusus pilkada. Bahkan, di tingkat wacana pun, soal badan peradilan khusus pilkada ini nyaris tak terdengar. Padahal, tahapan pilkada serentak nasional akan dimulai pada akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024, sedangkan pemungutan suara pilkada serentak nasional, akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang.

Hal itu seperti tertulis dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, yang berbunyi: “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

photo
Pemohon saat mendaftarkan gugatan Hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

Melepas kewenangan

Adanya Pasa1 157 yang mengatur badan peradilan khusus pilkada itu, tak terlepas dari peristiwa pelepasan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. MK melepaskan kewenangan itu pada Mei 2014, melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal uji materi UU No 28/2008 dan UU No 48/2009.

Langkah berlepas diri tersebut, berkaitan dengan persoalan besar yang menimpa MK kala itu. Yaitu, tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar, gara-gara menerima suap dalam penanganan sengketa hasil pilkada di sejumlah daerah. Tertangkapnya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu, menjadi pukulan telak bagi MK, yang ketika itu merupakan salah satu lembaga paling dipercaya publik.

Pada 1 November 2013, atau tepat sebulan setelah Akil ditangkap, masuk permohonan uji materi UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32/2004 dan UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mempersoalkan kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pilkada. Permohonan diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta.

Dan, rupanya, permohonan itu menjadi pintu masuk bagi MK untuk melepaskan kewenangan menangani sengketa pemilukada. MK menyampaikan salam perpisahan kepada sengketa hasil pilkada pada 19 Mei 2014, lewat Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013.

photo
Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) saat memimpin sidang panel pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (29/1/2021). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Putusan ini diiringi dissenting opinion dua hakim konstitusi, Arif Hidayat dan Anwar Usman. Arif Hidayat menyatakan, “Sejak 2008 hingga 2014, MK telah memutus PHPU-kada sebanyak 689 perkara. Sebanyak itu pulalah Mahkamah secara konsisten menyatakan dalam putusannya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU-kada. Adalah sungguh sebuah kenaifan jikalau dalam perkara a quo Mahkamah justru menyatakan bahwa Pasal 236C UU No 12/2008 serta Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No 48/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Padahal, di sisi lain, Mahkamah telah beratus kali menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili PHPU Kada.”

Dari MA ke MK 

Sebelum ditangani MK, sengketa hasil pilkada –sejak pilkada serentak pertama tahun 2005--ditangani oleh Mahkamah Agung. Tapi, karena saat itu banyak protes kepada MA, kemudian dialihkan ke MK.

Pengalihan sengketa hasil pilkada ke MK itu, bermula dari Putusan MK Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005 lalu, yang menyatakan: “...pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Namun, pembentuk undang-undang dapat juga menentukan bahwa pilkada langsung itu bukan pemilu dalam arti formal yang disebut Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung....”

photo
Suasana sidang putusan terkait perselisihan sengketa Pilkada 2020 di ruang sidang utama gedung MK, Jakarta, Senin (15/2/2021). MK membacakan sejumlah putusan atau ketetapan permohonan para pemohon terkait perkara perselisihan sengketa Pilkada 2020 yang dihadiri sejumlah pihak terkait secara virtual. - (Republika/Thoudy Badai)

Tapi, pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) kemudian memilih memasukkan pilkada sebagai pemilu, lewat UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang kemudian dilanjutkan dengan pengalihan sengketa hasil pilkada dari MA ke MK lewat UU No 12/2008.

Tapi, setelah Ketua MK ditangkap, MK melepas kewenangan itu. Dan, sejak itu tidak jelas kepada lembaga mana sengketa itu kelak akan ditangani, MK menyerahkannya kepada pembuat UU. Dan, pembuat UU kemudian merencanakan membuat badan peradilan khusus melalui UU No 10/2016.

Namun, selama badan peradilan khusus itu belum terbentuk, MK tetap menangani sengketa hasil pilkada. Hal tu seperti diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No 10/2016: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

Kembalikan ke MK?

Menyikapi persoalan pelik tersebut, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melayangkan permohonan uji materi Pasal 157 UU No 10/2016 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu dilayangkan pada 25 Agustus 2022 lalu, dan diregistrasi sebagai perkara Nomor 85/PUU-XX/2022.

photo
Pemohon saat mendaftarkan gugatan Hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

Karena badan peradilan khusus pilkada tersebut masih ‘ghaib’, Perludem meminta MK tetap menangani sengketa hasil Pilkada Serentak 2024. Perludem menilai terlalu berisiko bila kewenangan menangani sengketa hasil pilkada, yang merupakan salah satu tahapan krusial pilkada, langsung diberikan kepada lembaga yang belum ada eksistensinya, serta belum jelas pula kewenangan dan mekanisme kerjanya.

Kedua, Perludem memandang ada pula situasi hukum baru yang membuat MK perlu mengambil kewenangan tersebut. Yaitu, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam pertimbangan hukum putusan itu, MK merujuk kembali ide-ide yang berkembang terkait konsepsi pemiu serentak yang berkembang dalam masa amandemen konstitusi. Antara lain tentang gagasan pemilu serentak, di mana para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Terbukti, di antara varian pemilu serentak yang dibahas kala itu, adalah turut memasukkan pilkada.

Dan, ide-ide tersebut, menurut Perludem, kemudian turut termuat dalam enam model keserentakan pemilu yang konstitusional dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Di mana, di antara model pemilu serentak yang konstitusional itu, adalah yang memasukkan pilkada di dalamnya.

Alhasil, Perludem menilai, jika ide pembedaan rezim pemilihan diterus-teruskan, justru akan terjadi ketidakpsatian hukum. Sebab di satu sisi UU Pilkada menempatkan pilkada sebagai rezim pemerintahan daerah, sementara putusan-putusan MK menempatkan pilkada dalam rezim pemilu.

Karena itulah, Perludem memandang, Pasal 157 UU Pilkada perlu dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, begitu pun dengan badan peradilan khusus pilkada.

Lagipula, kalau pembedaan rezim diteruskan, siapa yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, juga akan turut problematis. Sebab, KPU adalah lembaga lembaga penyelenggara pemilu, bukan lembaga penyelenggara pilkada. Pembedaan rezim itu, pada akhirnya memang lebih banyak menimbulkan pertanyaan dan masaah, daripada jawaban dan solusi.

Ade Irma Suryani: Anak Periang Korban G30S

Walaupun Ade luka parah, tapi dia tidak pingsan sama sekali.

SELENGKAPNYA

Misteri Cakra Madura pada G30S

Mengapa Kompi Pasopati yang dipimpin Lettu Dul Arief yang ditugaskan menculik para jenderal?

SELENGKAPNYA

Kekejaman PKI dari Masa ke Masa

Penyiksaan sebelum pembunuhan juga terjadi terhadap sejumlah orang di Solo pada 1965.

SELENGKAPNYA