Petugas melakukan pengisian daya ke kendaraan listrik saat peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) IO2 PLN di KFC Taco Bell Artha Gading, Jakarta, Minggu( 24/7/2022). Peluncuran tersebut sebagai bentuk dukungan dan komitmen PLN guna me | ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Jakarta

DKI Mulai Pengadaan Kendaraan Listrik 2023

Marullah belum menyebut besaran anggaran untuk modifikasi dan pengadaan baru kendaraan listrik

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyasar skema modifikasi dan pengadaan baru kendaraan bermotor listrik mulai anggaran 2023. Kebijakan itu diambil untuk mendukung kualitas udara lebih baik di Ibu Kota.

"Ada yang mau ambil modifikasi, ada yang memilih pengadaan baru bergantung dari anggaran masing-masing," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali di Jakarta, Rabu (28/9).

Meskipun begitu, Marullah belum menyebut besaran anggaran untuk modifikasi dan pengadaan baru kendaraan bermotor listrik untuk tahun depan. Rencananya, kendaraan bermotor listrik tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pejabat dan pegawai Pemprov DKI.

"Penyediaan kendaraan listrik akan segera kami sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah," ujar mantan wali kota Jakarta Selatan tersebut.

 

 

Penyediaan kendaraan listrik akan segera kami sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah

 

MARULLAH MATALI Sekda DKI Jakarta 
 
SHARE    



Marullah mengatakan, Pemprov DKI juga bakal membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Dia meyakini, ketika jumlah kendaraan listrik makin banyak, titik SPKLU juga makin mudah diakses. "Ada beberapa yang sudah dimulai (SPKLU). Nanti saya kira akan menjamur, mudah-mudahan dalam waktu dekat," ujarnya.



Pengadaan kendaraan dinas yang memanfaatkan daya listrik itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inipres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Melalui inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyampaikan, Pemprov DKI berencana memiliki 200 unit kendaraan listrik. Menurut dia, kendaraan dinas untuk operasional dengan bahan bakar nonfosil itu pembeliannya dilakukan secara bertahap.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Dinas Perhubungan DKI Jakarta (dishubdkijakarta)

Riza berharap masyarakat juga mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Jakarta, salah satunya dengan beralih menggunakan transportasi umum massal. Saat ini, BUMD DKI bidang jasa transportasi umum, PT Transjakarta sudah memiliki 30 unit bus listrik. Direncanakan, hingga akhir 2022, total armada akan bertambah menjadi 100 unit berbasis listrik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menerangkan, pihaknya sedang mengkaji pembangunan SPKLU di dua terminal Jakarta secara bertahap. "Saat ini dua titik yang sedang dikaji ada di Terminal Grogol dan Pulogebang," katanya.

 

 

Saat ini dua titik yang sedang dikaji ada di Terminal Grogol dan Pulogebang

 

SYAFRIN LIPUTO Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta
 
SHARE    


Menurut dia, kajian yang sudah dilakukan terkait lalu lintas agar tidak mengganggu fungsi terminal dan desain SPKLU. Syafrin menargetkan, dalam jangka panjang, SPKLU dapat terpasang di semua terminal di Ibu Kota. Sehingga, dapat mengakomodasi khususnya pengisian angkutan umum, seperti bus besar dan bus kecil. 

Cokelat Kembali Melekat

Setelah 12 tahun berpisah, momen bersama kembali bukan hal mudah bagi Cokelat

SELENGKAPNYA

Mengenang KH Zainuddin MZ: Amplop Kosong dan Sepeda Ontel

Setelah tiba di rumah dan amplop itu disobek, ternyata tak ada isinya sepeser pun

SELENGKAPNYA

Saat Jenderal Jadi Tumbal

TNI-AD telah kehilangan putra-putra terbaiknya di pagi buta awal Oktober 1965.

SELENGKAPNYA