Massa aksi berunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo segera mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

BPKP Awasi Pendataan Ulang Honorer

Pemerintah menyadari adanya potensi manipulasi pendataan ulang tenaga honorer di masing-masing daerah.

JAKARTA – Pemerintah menyadari adanya potensi manipulasi dalam pendataan ulang tenaga honorer di masing-masing daerah. Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan yakni dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi langsung data-data tersebut agar sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, setiap kecurangan dalam pendataan ulang honorer akan memiliki konsekuensi hukum. Untuk memastikan data tersebut benar dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah, kepala daerah akan diminta menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Jika data yang diusulkan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak sesuai dengan syarat yang ada, BPKP akan mengaudit data tersebut. “Kemenpan-RB akan kirim surat untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekretaris daerah dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan SPTJM. Jika nanti yang diusulkan ternyata tidak seusai dengan surat yang kami kirim, nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum,” ujar Anas, Ahad (25/9).

Mantan bupati Banyuwangi, Jawa Timur, ini meminta kepala daerah selaku PPK bertanggung jawab atas akuntabilitas data tenaga honorer. Selain melalui SPTJM yang ditandatangani oleh PPK, data yang akan diserahkan ke pemerintah pusat harus diumumkan dan dilakukan audit oleh BPKP.

Anas menegaskan, pendataan honorer hanya untuk mengetahui jumlah dan potensi tenaga honorer, bukan pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, langkah penandatanganan SPTJM dan audit oleh lembaga yang berwenang penting untuk dilakukan agar data honorer yang ada lebih akurat.

Data sebanyak 1,1 juta tenaga honorer yang ada saat ini ditengarai tidak masuk kriteria. Hal itu yang menjadi landasan Kemenpan-RB meminta daerah melakukan pendataan ulang yang diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat untuk dijadikan basis keputusan mekanisme pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Pada prinsipnya pendataan ini bukan untuk pengangkatan jadi ASN, tapi hanya untuk mengetahui jumlah dan potensi tenaga non-ASN, walaupun isunya jadi kurang pas seolah-olah mereka akan diangkat. Namun demikian walaupun ini sifatnya pendataan, memungkinkan dimanipulasi,” ujar dia.

Peringatan potensi manipulasi dalam pendataan ulang ini sebelumnya diungkapkan Ketua Forum Honorer Kategori 2 (K2) Sulawesi Tenggara, Andi Melyani Kahar. Dia meminta Kemenpan-RB mewaspadai dan mengantisipasi potensi kecurangan tersebut. Jangan sampai ada nama-nama baru yang dimasukkan sehingga merugikan honorer yang sudah ada saat ini.

“Kalau serius, daerah bakal berikan data honorer yang riil bekerja dan masih aktif. Kalau daerah nakal, mereka akan memanipulasi data. Banyak siluman bodong yang dimasukkan entah itu dari saudaranya, dari kerabatnya, atau titipan pejabat,” kata dia.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan, tenaga honorer kategori dua (K2) yang ada di pangkalan data BKN saat ini berjumlah 366.220 orang. Dari data yang ada itu, hanya 74.832 orang di antaranya yang didaftarkan kembali oleh kepala daerah ke pemerintah pusat.

“Ada selisih banyak. Mungkin mereka tidak ada lagi di sana, atau mungkin sudah meninggal atau sudah menjadi ASN. Itu perlu diverifikasi lagi seberapa besar sebetulnya sisa tenaga honorer K2 yang ada dalam database yang masih bekerja di masing-masing kabupaten,” kata Bima.

Di samping itu, lanjut Bima, ada sebanyak 963.699 orang tenaga honorer yang juga dilaporkan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Data tersebut dia nilai janggal, karena jika melihat unit kerja yang ada, kebutuhan tenaga honorer hanya berkisar di angka 400 hingga 500 ribu orang.

photo
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. - (Republika/Putra M. Akbar)

“Banyak aduan ke kami. Aduannya, kami sudah menjadi honorer tiga, empat, lima tahun. Tapi tidak didaftarkan. Yang didaftarkan adalah orang-orang baru entah dari mana. Jadi yang sudah ada tidak didaftarkan, yang baru-baru masuk ke dalam database,” kata Bima.

Selain itu, ada juga kasus lain. Salah satunya, pihaknya telah memperhitungkan tenaga honorer dan ASN yang dibutuhkan suatu unit kerja maksimal 50 orang saja. Tapi, tenaga honorer yang diusulkan mencapai hampir 160 orang. Bima menyebut, kasus-kasus tersebut tidak masuk akal dan banyak terjadi.

“Data-data ini akan kami kembalikan. Kemudian diverifikasi lagi dan dikembalikan kepada kami dengan SPTJM. Karena kami ingin data yang benar di sana dan data-data itulah yang kami nanti akan proses untuk mencari solusi bagaimana penyelesaiannya,” ujar Bima.

Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) berharap pemerintah bisa mengangkat para nakes menjadi ASN. Ketua FKHN Indonesia Sefri Latifan mengatakan, sebanyak 70 persen nakes di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. Artinya, upaya penanganan Covid-19 di Indonesia sebagian besar karena jasa besar tenaga nakes non-ASN.

 
photo
Massa aksi  berunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo segera mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

“Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN,” kata Sefri.

Salah seorang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, Tanri, berharap dirinya bersama tenaga honorer lainnya dapat diprioritaskan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau CPNS. Dia meminta pemerintah bijak jika ingin menghapus tenaga honorer.

“Boleh dihapus, asal para tenaga honorer ini betul-betul diprioritaskan untuk mengikuti seleksi PPPK atau CPNS. Apa tidak kasihan sama mereka yang selama ini sudah mengabdi menjadi honorer. Jika hanya dihapus saja tanpa memberikan solusi yang ada malah menimbulkan masalah baru, yaitu pengangguran,” ujar dia.

Tanti berharap, seleksi PPPK atau CPNS yang digelar pemerintah dikhususkan untuk tenaga honorer. Sejauh ini, ia mengaku belum mendapatkan tawaran kontrak untuk tahun 2023. “Tahun sebelumnya tawaran kontrak itu di akhir tahun yaitu bulan Desember,” ujar dia.

Daerah Mulai Lakukan Pendataan Ulang

Pemerintah daerah (pemda) mulai melakukan pendataan ulang tenaga honorer sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah meminta seluruh instansi memulai pendataan honorer di lingkungan masing-masing, dari tingkat pemprov hingga di pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Papua, Marthen Kogoya, berharap pemerintah kabupaten/kota secepat mungkin menyelesaikan pendataan tenaga honorer di Bumi Cenderawasih. Ia menargetkan, akhir tahun ini pendataan sudah rampung dan keseluruhan hasilnya sudah bisa dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kepala BKD di kabupaten/kota ataupun di provinsi fokus menyelesaikan data honorer. Kami berharap, tahun ini sudah selesai sehingga tahun depan tidak ada lagi data tambahan,” kata Marthen, di Jayapura, Sabtu (24/9).

Kemenpan-RB memutuskan untuk melakukan audit ulang jumlah honorer di Tanah Air. Data sebanyak 1,1 juta tenaga honorer yang dilaporkan kepala daerah kepada pusat ditengarai tidak masuk kriteria sesuai aturan yang ada. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyebut ada indikasi data yang diinput tidak sesuai kriteria pada Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. 

photo
Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Data yang sudah masuk saat ini akan dikembalikan untuk diverifikasi dan diaudit ulang serta diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan nama-nama yang ada di dalam data tersebut memenuhi syarat yang ada.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Adnan Purichta Ichsan mengatakan, menpan-RB memberikan arahan kepada para bupati agar melakukan pengawasan dalam pendataan tenaga honorer. Pengawasan ini menjadi krusial karena ada potensi manipulasi dalam proses pendataan.

“Pak Menteri sudah memberikan arahan dan ini menjadi perhatian bagi kami semua di Apkasi,” ujar dia.

Adnan yang juga bupati Gowa, Sulawesi Selatan, itu menyatakan, pendataan untuk tenaga honorer berbeda-beda. Karena itu, pemerintah pusat meminta permasalahan mengenai perbedaan data itu diselesaikan dengan melakukan pendataan ulang bagi para tenaga non-ASN tersebut.

“Menurut menpan-RB, saat ini terjadi perbedaan data honorer, setiap melakukan pendataan ada perbedaan yang cukup besar. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga honorer,” kata dia.

photo
Sejumlah Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) mengikuti pembukaan orientasi di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (14/9/2022). - (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Selain itu, lanjut Adnan, menpan-RB meminta agar para bupati atau kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan audit terhadap kebenaran data honorer. Hasil audit ulang akan dikirim ke pusat dengan disertai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelamar prioritas

Pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani mengatakan, seleksi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022 segera dibuka. Dalam seleksi, Kemendikbudristek akan mendahulukan pelamar prioritas.

“Yang menjadi pelamar prioritas satu adalah mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK pada 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas,” ujar Nunuk.

Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas satu dilakukan berdasarkan urutan, yakni Tenaga Honorer Kontrak (THK) II yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK pada 2021, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK guru tahun 2021, lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK guru pada 2021, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK guru 2021.

Sementara pelamar prioritas kedua, yakni THK II yang tidak termasuk dalam THK II pada kategori pelamar prioritas satu. Kemudian, pelamar prioritas ketiga, yakni guru non-ASN yang tidak termasuk guru non-ASN kategori pelamar prioritas satu di satuan pendidikan, yang diselenggarakan oleh pemda dan memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester pada data pokok pendidikan (Dapodik). 

Nunuk mengatakan, seleksi tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru dan permasalahan guru honorer. Menurut dia, sejumlah daerah sudah mengajukan formasi guru PPPK pada pemerintah pusat. “Saat ini sudah masuk usulan formasi sebanyak 316 ribu (orang) dari pemda. Kebutuhan kami lebih dari 700 ribu formasi,” ujar Nunuk.

Dia menjelaskan, dari masing-masing provinsi tersebut ada yang mengusulkan sesuai dengan formasi yang ada. Namun, ada juga yang kurang. Misalnya, menurut dia, Pemprov Jawa Barat yang usulannya hanya sekitar 4.500 formasi, sementara kebutuhannya 50 ribu formasi.

“Kami juga memastikan untuk kebutuhan guru mata pelajaran tersebar merata. Jadi, tidak ada mata pelajaran tertentu yang formasinya banyak dan tidak ada yang kurang,” kata dia.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Suharmen mengatakan, pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan semuanya dilakukan berbasiskan sistem yang ada. Dengan demikian, Suharmen berharap, peserta seleksi untuk tidak percaya jika ada pihak-pihak yang menyatakan bisa meloloskan peserta dengan mudah.

Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Adrianto mengatakan, pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp 14 triliun untuk seleksi PPPK tahun 2022. Selain dari pemerintah pusat, untuk penggajian guru PPPK tersebut juga ada kontribusi dari pemda. “Pemda juga memiliki kewajiban untuk menganggarkannya. Jadi, tidak ada lagi kekhawatiran guru PPPK yang diangkat, nanti mereka digaji dari mana, karena pusat dan daerah yang menganggarkannya,” kata Adrianto.

Waspadai Manipulasi Pendataan Honorer

Semua pihak harus memikirkan persoalan kemanusiaan terkait tenaga honorer.

SELENGKAPNYA

Tenaga Honorer Diaudit Ulang

Pemda khawatir pengangkatan honorer menjadi PPPK akan membebani APBD.

SELENGKAPNYA

Pemerintah Harus Pikirkan ‘Obat Mujarab’ untuk Honorer

Banyak tenaga honorer teknis dan nonteknis yang telah mengabdi berpuluh-puluh tahun.

SELENGKAPNYA