Pedagang menata telur ayam pada Bazar Sembako di halaman Kantor Gubernur Sumatra Barat di Padang, Selasa (20/9/2022). Pemprov Sumatra Barat menyelenggarakan Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) salah satunya dengan membuka baza | ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Nusantara

Dana Insentif Daerah Disalurkan

Penyaluran DID diharapkan mempercepat penurunan inflasi di daerah.

JAKARTA -- Kementerian Keuangan akan kembali menyalurkan dana insentif daerah (DID) kepada sekitar 125 provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan kinerja tahun berjalan 2022. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, DID dengan total Rp 3 triliun akan disalurkan pada September dan Oktober mendatang.

Astera berharap DID yang telah disalurkan digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di daerah, tambahan perlindungan sosial bagi masyarakat, dukungan kepada UMKM, serta penurunan inflasi.

“DID yang didapatkan tidak boleh digunakan untuk menambah penghasilan, honor, dan perjalanan dinas pegawai pemda, sehingga dana betul-betul bisa digunakan program daerah,” kata Astera dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (20/9).

Ia mengatakan, pada 2022 pemerintah pusat menganggarkan DID senilai Rp 7 triliun untuk pemerintah daerah (pemda). Dana itu disalurkan dalam dua tahap, senilai Rp 4 triliun telah disalurkan dan Rp 3 triliun untuk tahun berjalan kedua.

Pemda di Sumatra paling banyak mendapatkan DID tahap kedua berdasarkan capaian kinerjanya. Selanjutnya, diikuti daerah di Jawa dan Sulawesi. “Sebanyak 37 pemerintah daerah di Pulau Sumatra akan mendapatkan DID dengan total keseluruhan Rp 427,45 miliar,” ujarnya.

photo
Pengendara ojek daring menurunkan penumpang seorang ASN di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/9/2022). Pemkot Makassar mulai menerapkan program Hari Transportasi Daring dengan mengimbau kepada seluruh pegawai dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah agar menggunakan jasa transportasi daring setiap hari Selasa sebagai bagian dari upaya menekan inflasi atas dampak kenaikan harga BBM. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Sementara, 33 pemerintah di Pulau Jawa akan mendapatkan total Rp 403,62 miliar,17 pemda di Sulawesi akan mendapatkan Rp 238,87 miliar, dan 15 pemerintah di Kalimantan mendapatkan Rp 176,73 miliar.

“Sebanyak 12 pemerintah daerah di Bali dan Nusa Tenggara akan mendapatkan DID dengan total Rp 136,56 miliar, dan terakhir 11 pemerintah Maluku dan Papua akan mendapatkan DID Rp 116,77 miliar,” kata dia.

Selain itu, Kemenkeu telah menerima laporan penganggaran belanja wajib dari 502 pemda sebagai syarat penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Sementara, laporan 40 pemda belum masuk. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), laporan tersebut harusnya telah diterima sebelum 15 September 2022 sebagai syarat penyaluran DAU bulan selanjutnya.

"Ini modelnya, kalau laporan dia sudah masuk, DAU bisa dibayarkan, jadi ini bukan tenggat batas mati,” kata dia.

Menurutnya, pemda juga wajib menggunakan dua persen dari dana transfer umum (DTU) Oktober sampai Desember 2022 untuk menambah anggaran perlindungan sosial. Kemenkeu berharap daerah mengalokasikan lebih dari dua persen.

Pemda, kata dia, juga memiliki dua pos anggaran di APBD yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak inflasi, yakni pos bantuan sosial dan pos anggaran belanja tidak terduga (BTT). Selain untuk menambah perlindungan sosial, anggaran wajib pengendalian inflasi juga bisa digunakan berbagai macam program lain selama tujuan akhirnya pengendalian inflasi dapat tercapai.

Kementerian Dalam Negeri juga meminta daerah tidak ragu menggunakan anggaran BTT untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

photo
Pengunjung memilih bawang yang dijual pada gelaran bazar pangan murah dan produk UMKM di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (19/9/2022). Bazar yang digelar oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng tersebut menyediakan berbagai bahan pokok sembako dan memamerkan olahan pangan UMKM lokal sebagai upaya mengendalikan inflasi pada tingkat level wajar. - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Agus menegaskan, penjelasan pemanfaatan anggaran BTT sudah sangat jelas diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tertanggal 19 Agustus 2022. "Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan, terutama dengan kerja sama antardaerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah," kata dia dalam siaran persnya, Selasa (20/9).

Agus mengingatkan seluruh Pemda agar mengoptimalkan penggunaan BTT dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah. Hal ini karena kondisi tersebut kini masuk dalam kategori mendesak. Dalam keadaan darurat, kata dia, pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

"Termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran," kata Agus.

Sama dengan Kemenkeu, Kemendagri juga meminta daerah memanfaatkan 2 persen DTU untuk mengintensifkan jaring pengaman sosial. 

Jual Beli Buket Uang Dalam Syariah Islam

Apakah diperbolehkan jika nominal uang di buket berbeda dengan harga jual?

SELENGKAPNYA

Jalan Keluar dari Kegagalan

Surah Ali Imran memberikan jalan keluar dari kegagalan dengan mengajarkan beberapa hal.

SELENGKAPNYA

Jejak Romusha di Bayah

Sebagian besar jejak berdarah pembangunan rel kereta api Saketi-Bayah tersisa dalam cerita yang memudar.

SELENGKAPNYA