Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Nasional

'RUU Sisdiknas Tunggu Keputusan DPR'

Proses penyusunan RUU Sisdiknas masih berada di tahap perencanaan.

JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengaku tidak memaksakan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Mereka tinggal menunggu keputusan DPR sembari berdialog dengan berbagai pihak untuk meminta masukan. "Posisi pemerintah sekarang menunggu apakah DPR menyetujui atau tidak, keputusan DPR apakah dibahas tahun ini, dibahas tahun depan, itu kewenangan dari DPR. Jadi posisi pemerintah menunggu. Tapi sembari menunggu kami terus melakukan dialog-dialog dengan berbagai pihak," ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, kemarin.

Anindito menjelaskan, karena masih menunggu, maka proses penyusunan RUU Sisdiknas masih berada di tahap perencanaan. Dia berani menjamin kekhawatiran sejumlah pihak terkait proses pembahasan yang terburu-buru tanpa keterlibatan publik tidak akan terjadi. Kemendikbudristek, kata dia, berkomitmen menjalankan proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka.

"Kami bahkan membuat sebuah website yang memungkinkan semua orang mengunduh semua materi yang terkait dan memberikan masukan bab per bab pasal per pasal dari RUU ini. Masukan-masukan itu kami kumpulkan," terang dia.

Sejauh ini, kata Anindito, sudah ada lebih dari 1.500 masukan yang terkumpul melalui website itu. Masukan itu dirangkum dan dibahas untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di tahap-tahap selanjutnya. Jika sudah disetujui oleh DPR, pemerintah akan membahasnya dengan Komisi X.

Ketua Komisi X, Syaiful Huda pada Ahad (11/9) meminta Kemendikbudristek melibatkan publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Menurut dia, akan percuma mengeluarkan kebijakan yang tidak lahir dari partisipasi publik. "Ini yang menurut saya perlu di jadi konsen kita bersama,” ujar Huda.

Dia menilai, inisiatif pemerintah yang menerima masukan melalui laman website bukanlah langkah yang tepat. Pelibatan para pemangku kepentingan dunia pendidikan secara langsung dengan membuka ruang dialog seluas-luasnya itu lebih tegas karena akan ada tanya-jawab sehingga melahirkan diskusi.

“Jangan hanya membuka website untuk RUU Sisdiknas itu, lalu dianggap sudah melibatkan publik. Saya harap terjadi diskusi, perdebatan dan gagasan dalam satu forum. Utamanya stakeholder pendidikan, sehingga pelibatan partisipasi publik itu maksimal,” kata Huda.

RUU tersebut telah ditolak oleh mayoritas pegiat dan organisisasi profesi pendidikan. RUU itu dinilai memiliki banyak kecatatan, terutama karena tidak banyak melibatkan publik dalam perancangannya dan hilangnya frasa tunjangan profesi guru di dalamnya.

Menteri Dikbudristek, Nadiem Makarim membatah hilangnya tunjangan guru dalam RUU tersebut. Menurut dia, tunjangan termaktub dalam Pasal 145 ayat (1) RUU Sisdiknas. Artinya, kata dia, sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi dijamin akan tetap menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan hingga pensiun.

"Secara eksplisit, ini sudah ada jaminannya. Ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari Undang-Undang yang dicabut. Jadi itu aman,” ujar Nadiem dalam siaran pers, Senin (12/9).

Dalam pasal tersebut tertulis, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan sebelum UU Sisdiknas diundangkan akan tetap menerima tunjangan tersebut. Tunjangan diterima sepanjang masih memenuhi persyaratan.

Tim Khusus Dibentuk Atasi Kebocoran Data

Data-data yang dibocorkan Bjorka diklaim merupakan data yang bersifat umum.

SELENGKAPNYA

Aturan Baru Masuk PTN Resahkan Orang Tua

Aturan baru ini dinilai akan berdampak pada skema mengajar yang dilakukan guru-guru di sekolah.

SELENGKAPNYA

Yellen Prediksi Harga BBM di Amerika Naik

Minyak Rusia dibiarkan tetap mengalir ke pasar global untuk menjaga pasokan agar harga tetap terkendali.

SELENGKAPNYA