Suasana Masjidil Haram | republika

Khazanah

Menag: Haji 2023 Harus Lebih Inovatif

Penyelenggaraan haji ke depan juga harus responsif terhadap Visi Saudi 2030.

 

 

JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak jajarannya dan semua pihak terkait untuk menyiapkan penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M sebaik mungkin. Menurut dia, tantangan haji ke depan semakin tidak ringan.

Selain jumlah jamaah yang harus dilayani berpotensi bertambah, penyelenggaraan haji mendatang juga harus responsif terhadap Visi Saudi 2030. "Haji 2022 harus jadi tolok ukur, tapi kita tidak boleh jemawa dan cepat puas. Tantangan ke depan saya yakini jauh lebih berat," ujar Menag saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M, di Batam, Kamis (1/9).

Menag mengatakan, ada kemungkinan kuota jamaah haji Indonesia akan meningkat pada 2023 daripada tahun ini yang hanya 100.051 orang jamaah. Penambahan kuota ini akan berkonsekuensi pada banyaknya energi dan konsentrasi yang harus dikerahkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan.

Untuk itu, Menag berpesan, persiapan pelayanan haji mendatang harus lebih matang dan detail agar tidak banyak hal yang terlewatkan. Mengenai Visi 2030 Saudi, ia meminta pihak-pihak terkait menyiapkan mitigasi yang tepat jika penyelenggaraan haji ke depan tidak lagi banyak melibatkan pihak Kerajaan Arab Saudi. “Untuk itu ke depan saya minta harus ada banyak inovasi,’’ ujar Menag melalui keterangan tertulis.

Menag pun menyebut beberapa contoh inovasi yang bisa dilakukan, di antaranya jaket pendingin yang tahun ini sudah dicoba. Ia menilai jaket itu juga perlu disediakan untuk para petugas di lapangan. Begitu juga dengan layanan fast track, bisa diperbanyak tak hanya di Jakarta, tapi bisa juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

photo
Jamaah haji Indonesia gelombang pertama mulai melaksanakan umrah di Masjidil Haram, Makkah, Senin (13/6/2022). - (Tim MCH)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief berharap Indonesia semakin matang dalam menyiapkan layanan haji. Ia juga berharap agar penyelenggaraan haji mampu dikolaborasikan dengan transformasi besar Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030.

"Output yang ingin dihasilkan dari rakernas ini adalah terwujudnya rumusan terbaik dan rencana aksi terhadap perbaikan haji 2023," ujar Hilman dalam keterangan yang didapat Republika, Jumat (2/9).

Untuk memudahkan klasifikasi persoalan, pembahasan dalam rakernas dibagi dalam enam komisi. Komisi tersebut yaitu dinamika pembiayaan haji, rekrutmen petugas profesional berbasis kompetensi, bimbingan manasik kontemporer, layanan penerbangan yang kompetitif dan pengelolaan asrama haji yang profesional, efektivitas dan efisiensi layanan haji di masyair, serta optimalisasi pelayanan haji khusus dan pengelolaan visa haji mujamalah.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Informasi Haji (informasihaji)

Dalam rakernas tersebut, Sekretaris Jenderal Afiliasi Mandiri Penyelenggaraan Umrah dan Haji Indonesia (AMPUH) Tri Winarto menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan haji tahun 2023. Rekomendasi tersebut, di antaranya, AMPUH meminta agar jamaah yang diberangkatkan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama saat di Arab Saudi.

Selama ini, menurut dia, jamaah haji khusus merasakan pelayanan yang berbeda dari jamaah reguler. Terbatasnya tenaga kesehatan mungkin menjadi salah satu penyebab. Selain itu, ada anggapan bahwa haji khusus memiliki fasilitas yang lebih daripada haji reguler.

photo
Jamaah haji berdoa setibanya di tanah air di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (17/7/2022). Sebanyak 450 jamaah haji kloter pertama asal Tuban kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji. - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Rekomendasi lainnya, untuk memperkuat posisi asosiasi haji dan umrah atau PIHK dalam negosiasi harga Armina dengan muasasah, Ampuh meminta agar PIHK mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Harapannya, PIHK atau asosiasi mendapatkan harga yang baik dalam kontrak-kontrak yang dilakukan.

"Maka dari itu, perlunya pemerintah melalui Kemenag hadir mengawal proses tersebut," kata Tri saat dihubungi Republika, Jumat (2/9).

Ampuh juga merekomendasikan, untuk mengurangi antrian kuota haji nasional, pemerintah sebaiknya memaksimalkan tambahan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Saudi. Menurut Tri, tambahan kuota dapat diperoleh setiap tahun, maka dari itu anggaran yang cukup perlu disiapkan tanpa mengganggu proses pemvisaan haji yang sedang berjalan.

"Dengan antrean haji yang sangat lama, tambahan kuota dapat menjadi solusi," katanya. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Informasi Haji (informasihaji)

Meraih Ketenangan Hati

Ketenangan hati merupakan gerakan awal untuk bisa menguasai dan menyelesaikan persoalan.

SELENGKAPNYA

Inflasi dan Profit yang Tergerus

Pemerintah menghadapi dilema menaikkan harga BBM atau tergerusnya profit harga komoditas global.

SELENGKAPNYA

Mencari Ismail Marzuki, Sang Komposer Legendaris

Dari Kwitang ber-Halo-halo Bandung

SELENGKAPNYA