Pasangan sesama jenis berpegangan tangan dalam Gay Pride di Manila, Filipina, SAbtu (27/8/2015). | AP Photo/Bullit Marquez

Kabar Utama

‘Indonesia Jangan Sampai Legalkan LGBT’

Pemerintah disarankan menggandeng organisasi keagamaan guna memantau LGBT di Tanah Air.

JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diharapkan tidak terpengaruh dengan kebijakan sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) yang melegalkan hubungan sesama jenis. Pemerintah juga disarankan menggandeng organisasi keagamaan guna memantau perkembangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Tanah Air.

Imbauan tersebut disampaikan pemuka agama, organisasi massa Islam, hingga legislator menyusul kebijakan di Singapura yang akan melegalkan hubungan sesama jenis. Pada Ahad (21/8), Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengumumkan Pemerintah Singapura akan mencabut Pasal 377A dari KUHP, yaitu sebuah undang-undang era kolonial yang melarang hubungan seksual sesama laki-laki.

Sebelumnya, mereka yang terjerat pasal ini dapat dihukum hingga dua tahun penjara. Jika itu terwujud, mereka bakal menyusul Thailand dan Vietnam yang bahkan sudah resmi melegalkan pernikahan sesama jenis.

Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mengatakan, lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT) merupakan perilaku yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan. LGBT bisa menyebabkan punahnya manusia di atas bumi.

"Karena takdir dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, Yang Maha Pencipta, tak akan ada laki-laki yang kawin dengan laki-laki akan melahirkan keturunan, begitu juga dengan perempuan," kata Buya Anwar, Senin (22/8).

Oleh karena itu, kata Buya Anwar, perilaku LGBT adalah perilaku yang anti-manusia karena akan menyebabkan punahnya manusia dari permukaan bumi. Oleh karena itu, perilaku ini harus ditolak oleh setiap bangsa yang beragama.

Buya Anwar menambahkan, bagi bangsa Indonesia, seperti dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti negara dan/atau pemerintah serta DPR tidak boleh membuat UU dan peraturan yang bertentangan dengan agama dan konstitusi.

"Sepanjang pengetahuan saya dari enam agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu tidak ada satupun yang membenarkan dan mentoleransi praktik LGBT," katanya.

Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PDPAB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, bangsa Indonesia menolak pernikahan sesama jenis.

 
Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki konstitusi berbeda dengan Vietnam dan Singapura, tentu saja tidak boleh latah ikut-ikutan.
 
 

Ketua PDPAB MUI KH Masyhuril Khamis mengatakan, Indonesia adalah negara ber-Ketuhanan dan negara Pancasila. Salah satu yang membuat bangsa Indonesia tidak setuju dengan pernikahan sejenis karena praktik tersebut bertentangan dengan kodrat kemanusiaan.

Kiai Masyhuril mengatakan, manusia fitrahnya menikah dengan lawan jenis. Menikah adalah naluri kehidupan manusia. Di dalam undang-undang juga diatur tentang pernikahan. "Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang mempunyai nilai tatanan budaya dan akhlak, maka praktik menikah sesama jenis bertentangan dengan agama, budaya dan hakikat hidup manusia," kata Kiai Masyhuril yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah.

Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) KH Jeje Zaenudin meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak ikut melegalkan perilaku LGBT.

“Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki konstitusi berbeda dengan Vietnam dan Singapura, tentu saja tidak boleh latah ikut-ikutan melegalkan perilaku LGBT yang terkutuk dalam pandangan semua agama yang dianut di Indonesia,” ujar Kiai Jeje, kemarin.

Menurut dia, pemerintah harus menggandeng organisasi keagamaan untuk memantau perkembangan LGBT di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus terus diberikan edukasi tentang larangan seks di luar ikatan pernikahan. “Penting juga mengedukasi masyarakat tentang bahayanya hubungan seksual sejenis dari sudut norma agama, moral sosial, maupan kesehatan,” kata Ketua MUI tersebut.

photo
Aktivis prodemokrasi membentangkan bendera LGBTQ dalam aksi unjuk rasa di Bangkok, Thailand, Ahad (16/8/2020). - (AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra menegaskan, Partai Demokrat sebagai partai nasionalis-religius akan menentang apabila ada usulan untuk melegalkan LGBT. "Tugas kita harus menyadarkan mereka yang menyimpang untuk kembali kepada kehidupan normal," kata dia, kemarin.

PM Singapura Lee Hsien Loong mengumumkan sebuah langkah mengejutkan dalam pidatonya di Hari Nasional pada Ahad (21/8) lalu. Dalam pidatonya, Lee mengatakan,  pemerintah akan mencabut Pasal 377A dari KUHP, yaitu sebuah undang-undang era kolonial yang melarang hubungan seksual sesama laki-laki.  Upaya untuk menghapus Pasal 377A telah menjadi perdebatan di parlemen sejak 2007. 

Lee mengatakan, alasan pemerintah mencabut pasal tersebut karena norma-norma sosial telah banyak berubah.

Lee menjelaskan, pencabutan akan berlaku terbatas dan tidak mengganggu nilai-nilai keluarga tradisional Singapura, serta norma-norma sosial. Termasuk bagaimana pernikahan didefinisikan, apa yang diajarkan anak-anak di sekolah, apa yang ditampilkan di televisi dan perilaku masyarakat umum. Namun, Lee tidak mengungkapkan kapan pencabutan atau perubahan konstitusi akan berlaku.

"Pemerintah akan mengamendemen konstitusi untuk menjaga institusi pernikahan, dan mencegah tantangan konstitusional untuk mengizinkan penyatuan sesama jenis," ujar Lee.

 
Lee menjelaskan, pencabutan akan berlaku terbatas dan tidak mengganggu nilai-nilai keluarga tradisional Singapura, serta norma-norma sosial.
 
 

Rencana Singapura mencabut aturan larangan hubungan seksual sesama laki-laki menuai protes keras dari pemuka agama di sana. Pemuka agama meminta agar pernikahan heteroseksual harus dilindungi dalam konstitusi sebelum Pasal 377A dicabut. Mereka menegaskan tidak boleh ada liberalisasi kebijakan lebih lanjut.

"Kami mencari jaminan pemerintah bahwa kebebasan beragama gereja akan dilindungi karena kami terus melawan pembentukan undang-undang yang mendukung hubungan seksual sesama jenis dan menyoroti tindakan semacam itu," kata Dewan Gereja Nasional dalam sebuah pernyataan.

Dewan Gereja Nasional menambahkan, pendeta dan pekerja gereja harus dilindungi dari tuduhan ujaran kebencian dan tidak dipaksa untuk mengadopsi strategi yang mendukung LGBTQ dalam konseling mereka. Dewan menyatakan keprihatinan terkait langkah pemerintah yang mencabut Pasal 377A.

Menurut mereka, pencabutan ini menyebabkan budaya LGBTQ berkembang. Dewan Gereja menyerukan ada kompensasi bagi orang-orang Kristen yang menghadapi “diskriminasi terbalik.”

Keuskupan Agung Katolik Roma Singapura mengatakan, gereja tidak berusaha untuk mengkriminalisasi komunitas LGBQT, tetapi untuk melindungi keluarga dan pernikahan. Sementara, Aliansi Gereja Pantekosta dan Karismatik Singapura, yang mewakili lebih dari 80 gereja lokal, menyesalkan keputusan pemerintah yang membuka jalan menuju legalisasi LGBTQ.

"Keputusan untuk menghapus Pasal 377A berarti merayakan homoseksualitas sebagai karakteristik lingkungan sosial arus utama," kata pernyataan Aliansi Gereja Pantekosta dan Karismatik Singapura.

Pemimpin Islam terkemuka Singapura, Mufti Nazirudin Mohd Nasir, mengatakan, langkah-langkah untuk melestarikan nilai-nilai tradisional sangat penting. "Saat kita berpegang pada nilai, aspirasi, dan orientasi yang berbeda, saya tidak berpikir kita harus membiarkan kebencian dan penghinaan atas perbedaan menang,” katanya kepada Channel News Asia

Daya Tular Cacar Monyet Sangat Rendah

Kasus konfirmasi cacar monyet di Indonesia jalani isolasi di rumah.

SELENGKAPNYA

Praktik Judi di Kamar Kos Hingga Pasar Hewan

Penindakan masif terhadap perjudian dilakukan di sejumlah kota di Sumatra Utara hingga NTT.

SELENGKAPNYA