vp,,rm
KEDIRI, 6/6 - LUKISAN BUNG KARNO. Seorang relawan (kiri atas) memasang tali lukisan raksasa Bung Karno di depan Istana Gebang, Blitar, Jawa Timur, Rabu (6/6). Lukisan di atas kanvas berukuran 22 meter x 10 meter tersebut dibuat oleh pelukis Soni Yuliono u | ANTARA

Kronik

Saat Indonesia Menggugat

Sebagai imbalan penyerahan kedaulatan, Belanda mendapat bayaran 4,5 miliar gulden dari Indonesia.

OLEH ALWI SHAHAB

Sudah bukan jadi rahasia umum bahwa Negeri Belanda memperoleh berbagai kenikmatan saat menduduki Kepulauan Indonesia. Boleh dikata selama tiga setengah abad berkuasa di Hindia Belanda, seluruh hasil bumi, bahan tambang, dan berbagai produk lainnya diangkut ke negerinya. Untuk kemudian dipasarkan ke Eropa, Amerika dan pasaran dunia lainnya dengan keuntungan tinggi.

Tahun 1942, Jepang membuat Belanda bertekuk lutut di Indonesia. Sementara negerinya diduduki Nazi Jerman. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa perbaikan dan pembangunan kembali Negeri Belanda yang rusak berat setelah Perang Dunia II justru dibantu oleh bangsa Indonesia.

Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Desember 1949 diputuskan bahwa sebagai imbalan penyerahan kedaulatan, Belanda mendapat bayaran 4,5 miliar gulden dari Indonesia. Lambert Gielbels, sejarawan Belanda dalam sebuah tulisannya yang dikutip sebuah surat kabar di Ibu Kota mengungkapkan bahwa sebenarnya Belanda menuntut 6,5 miliar gulden. Yang berarti uang yang digunakan untuk menindas bangsa Indonesia, termasuk dua agresi militernya selama revolusi fisik, justru harus dibayar pemerintah baru Indonesia.

Pembayaran hasil KMB itu berlangsung terus antara 1950-1956, sampai RI secara sepihak membatalkan persetujuan KMB karena menyadari persetujuan itu berat sebelah. Ketika itu Indonesia telah membayar pada Belanda empat miliar gulden. Periode tersebut, menurut Gieberls disebutkan sebagai 'keajaiban Belanda'. Tetapi, menurutnya, tidak disebutkan sama sekali bahwa hasil itu berkat sumbangan bekas tanah jajahannya.

 
Dalam KMB di Den Haag, Desember 1949 diputuskan bahwa sebagai imbalan penyerahan kedaulatan, Belanda mendapat bayaran 4,5 miliar gulden dari Indonesia.
 
 

Yang menjadi pertanyaan kenapa justru Indonesia yang harus membayar Belanda dan bukan sebaliknya. Pemerintah Indonesia sendiri selama ini tidak pernah menuntut untuk meminta maaf atas kekejaman dan penindasan yang dilakukan selama 350 tahun penjajahan. Apalagi menuntut ganti rugi. Tetapi, di Negeri Belanda sejak lama terdengar banyak kalangan yang meminta agar pemerintahnya mau meminta maaf kepada Indonesia.

Bahkan ada yang berpendapat meminta maaf saja tidak cukup. Karena kerugian dan penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan sangat besar, tidak dapat terhapus hanya sekadar maaf. Seperti di tahun 1995, saat Ratu Beatrix dan suaminya Pangeran Philip berkunjung ke Indonesia.

Ratu didesak oleh rakyatnya agar mau meminta maaf selama ia berada di Indonesia. Memang, permintaan maaf itu tidak disampaikan. Ratu hanya meminta agar kedua negara mau melupakan peristiwa buruk yang pernah terjadi di masa lampau.

Terhadap kekejaman penjajah Belanda itu, Bung Karno mengungkapkan ketika diadili di depan pengadilan kolonial Bandung, 18 Agustus 1930. Ia memberikan judul "Indonesia Menggugat" dalam pembelaannya. Bung Karno yang saat itu berusia 29 tahun telah menggugat politik kolonial Belanda. Termasuk pengurasan 70 persen dari hasil bumi dan tambang Hindia Belanda yang dilarikan ke negerinya.

Data-data kekejaman kolonial yang diungkapkan Bung Karno justru dikutip dari kalangan mereka sendiri. "Tak ada satu negeri pun di dunia kelebihan ekspornya begitu tinggi seperti Hindia Belanda." Pernyataan ini sebagai gugatan Bung Karno karena sedikit sekali barang impor yang masuk negeri jajahan.

 
Terhadap kekejaman penjajah Belanda itu, Bung Karno mengungkapkan ketika diadili di depan pengadilan kolonial Bandung, 18 Agustus 1930.
 
 

"Bagi rakyat Indonesia, baik imperialisme 'tua' maupun imperialisme 'modern', kedua-duanya menyedot habis hasil bumi Indonesia. Pernyataannya ini menunjukkan bahwa sejak masa JP Coen hingga sistem tanah paksa, dan kemudian pada masa modern, teror kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia tiada pernah henti. Mengenai sistem tanam paksa atau cultuurstelsel yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal van der Bosh dan para penggantinya (1830 -1870), Bung Karno menggugatnya sebagai tindakan yang sampai kapan pun sukar dilupakan.

Sistem rodi yang ditakuti ini mengakibatkan puluhan ribu rakyat kita meninggal dunia, baik karena kelaparan maupun penyakit. Van der Bosh sendiri karena dianggap berjasa karena menggemukkan uang pemerintah kolonial telah mendapat gelar bangsawan Graaf, sebuah gelar yang sangat tinggi dari Kerajaan Belanda.

Padahal, ia menari-nari di atas bangkai beribu-ribu rakyat Indonesia yang harus mati di negerinya yang subur. Di Grobongan, Jawa Tengah dari 98 ribu penduduknya, tinggal 9.000 orang akibat sistem ini. Di Demak, dari 336 ribu penduduknya hanya tinggal 120 ribu orang.

Eduard Douwes Dekker alias Multatuli --Asisten Residen Belanda di Lebak (Banten)-- telah menyerang negaranya sendiri akibat sistem ini. "Betul tuan hakim. Kejahatan cultuurstelsel adalah kejahatan kuno, tetapi hati nasional kami tidak gampang untuk melupakannya," tegas Bung Karno di hadapan pengadilan.

Willard A Hanna, mantan pimpinan Kantor Penerangan AS (USIS) di Jakarta dalam buku Hikayat Jakarta mengemukakan betapa besarnya ekspor dari Hindia Belanda selama Perang Dunia I. Lebih dari satu miliar dolar per tahun berupa bahan-bahan mentah.

Bahkan, tulis Hanna, pada zaman malaise atau resesi ekonomi (sekitar 1930-an), waktu nilai ekspor menurun jadi separuh, batas keuntungan masih demikian besarnya, sehingga mereka yang berada dan kaya tidak kekurangan apa-apa. Karena itu, apalah salahnya kalau Belanda meminta maaf.

Disadur dari Harian Republika edisi 20 Agustus 2000. Alwi Shahab adalah wartawan Republika sepanjang zaman yang wafat pada 2020.

Hoegeng, Jenderal Polisi yang Menyejukkan

Hoegeng berani menolak sogokan dan membongkar ketidakbenaran.

SELENGKAPNYA

Ada Harapan Ekonomi Indonesia di Zona Hijau

Banyak negara gagal menjaga fundamental ekonomi mereka.

SELENGKAPNYA