Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/7/2020). MK menunda semua jadwal persidangan sementara waktu mulai Senin (27/7) untuk dilakukan sterilisasi guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Adit | ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Teraju

Diskon Tiket Pemilu Ala MK, untuk Sembilan Partai Parlemen

Dulu, Mahkamah mengabulkan permohonan Rhoma Irama dan menghapus diskriminasi.

OLEH HARUN HUSEIN

Keadilan dan kesetaraan. Itulah di antara nilai paling dasar dalam demokrasi. Dan, nilai ini telah dijaga oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 dan 2017 lalu. Saat itu, Mahkamah memerintahkan semua partai politik, lama maupun baru, besar maupun kecil, harus menjalani verifikasi faktual, sebelum menjadi peserta pemilu. Tapi, kini, Mahkamah berubah. Mahkamah memberi karpet merah kepada sembilan partai parlemen.

Sembilan partai parlemen tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sembilan partai tersebut memang tetap harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum menjadi peserta Pemilu 2024. Mereka juga harus menjalani verifikasi. Tapi, verifikasinya setengah saja. Sebab, sembilan partai itu hanya akan menjalani verifikasi administrasi, tanpa perlu diverifikasi faktual.

Sembilan partai itu pun bak mendapat tiket pemilu harga diskon. Karena, partai-partai lain --selain kesembilan partai itu-- harus menjalani semua babak. Ya pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Lolos verifikasi administrasi atau pemeriksaan berkas, tak menjamin sebuah partai bisa ikut pemilu. Sebab, kebenaran datanya akan dicek di lapangan, melalui verifikasi faktual. Data tak cocok, bisa dicoret jadi peserta pemilu.

Lalu, partai-partai apa saja yang tak dapat diskon. Semua partai nonparlemen. Mengacu pada pembagian KPU, partai nonparlemen ini ada tiga kelompok. Pertama, partai baru. Kedua, partai peserta Pemilu 2019 yang tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold), tapi masih meraih kursi di DPRD.

Ketiga, partai peserta Pemilu 2019 yang gagal melampaui parliamentary threshold, dan gagal pula meraih kursi DPRD.

Pemilu 2019 lalu diikuti 16 partai peserta pemilu. Sebanyak sembilan partai berhasil melampaui parliamentary threshold, dan menjadi partai parlemen yang bermarkas di Senayan.

Tujuh lainnya menjadi partai nonparlemen, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Digoyang Rhoma Irama

Di antara kelakuan partai-partai pemilik kursi di Senayan yang tak berubah sepanjang Reformasi, adalah membuat aturan main yang berat-berat, tapi hanya ditujukan kepada partai nonparlemen. Baik partai pendatang baru maupun partai gurem. Padahal, mereka sendiri sebenarnya tak cukup bernyali menghadapi aturan main yang mereka buat. Terbukti, mereka selalu berusaha menghindarinya.

Jurus itu, misalnya, kembali mereka selipkan dalam pembuatan aturan main untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Tepatnya, di Pasal 173 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 173 ayat (1) berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.”

Kemudian, pada Pasal 173 ayat (3), tertulis “Partai politik yang telah lulus verifikasi… tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

Alhasil, ada 12 partai peserta Pemilu 2014 yang tak harus menjalani verifikasi akibat pasal privilese tersebut. Ke-12 partai tersebut terdiri atas sepuluh partai parlemen yang berperan besar menyusun aturan main pemilu (PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, Nasdem, dan Hanura), serta dua partai senior yang berada di luar parlemen, yaitu PBB dan PKPI.

Lalu, untuk siapa syarat-syarat berat menjadi peserta pemilu? Ya, hanya untuk partai-partai pendatang baru, atau partai nonparlemen yang tidak ikut Pemilu 2014 tapi ingin ikut Pemilu 2019 (saat itu, berdasarkan data Kemenkumham, ada 73 partai politik berbadan hukum –Red).

Tapi, pasal diskriminatif tersebut tidak diterima, antara lain oleh Partai Islam Damai Aman (Idaman) yang didirikan oleh Rhoma Irama, yang saat itu mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. Maka, Sang Raja Dangdut pun menggoyang pasal diskriminasi itu, dengan menguji materinya ke MK.

Langkah Rhoma Irama berhasil. MK mengabulkannya. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang dibacakan 11 Januari 2018, MK memutuskan bahwa Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Walhasil, semua partai, baik lama maupun baru, besar maupun kecil, harus kena verifikasi.

Dan, saat itu, dua belas partai peserta Pemilu 2014 yang sudah ongkang-ongkang kaki, mendadak panik dan tergopoh-gopoh menyiapkan semua persyaratan verifikasi yang diperintahkan MK, di tengah mepetnya waktu. KPU pun terpaksa memperpanjang jadwal verifikasi partai.

Blunder Partai Garuda?

Mestinya, verifikasi nondiskriminasi yang diputuskan MK tersebut tetap berlaku untuk semua partai calon peserta pemilu. Tapi, sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, MK berubah sikap. Semua itu berawal dari langkah Partai Garuda yang kembali mendatangi MK untuk menguji materi Pasal 173 ayat (1).

Dengan berbagai dalih, Partai Garuda terkesan menghendaki pasal tersebut dihidupkan kembali, dengan maksud agar partai-partai yang sudah pernah diverifikasi, tak perlu diverifikasi lagi menjelang Pemilu 2024.

Dan, umpan dari Partai Garuda itu, langsung disambar. Melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”

Putusan yang dibacakan 4 Mei 2021 itu, tak pelak, memberikan diskon tiket peserta Pemilu 2024 kepada sembilan partai parlemen. Putusan ini bahkan lebih diskriminatif dibanding rumusan pasal awal --sebelum diuji materi Partai Idaman. Sebab, rumusan awal pasal itu justru memberi tiket kepada semua partai peserta pemilu sebelumnya untuk bebas verifikasi. Tapi, putusan MK hanya memberi tiket itu kepada partai parlemen.  

Lalu, di manakah nilai keadilan dan kesetaraan? Mengapa putusan-putusan MK akhir-akhir ini bikin kening berkerut?

***

Putusan MK adalah Kemunduran

Empat tahun lalu, saat partai politik parlemen mendapat keistimewaan dalam verifikasi peserta pemilu, empat mantan anggota KPU, melakukan protes. Mereka adalah Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas.

Tetapi, kini, diskriminasi tersebut kembali naik pentas, setelah turunnya putusan MK. Lalu, apa sikap mereka sekarang? Republika mewawancarai Hadar Nafis Gumay. Berikut petikannya.

photo
Hadar Nafis Gumay. - (Republika/Iman Firmansyah)

Sekarang, partai parlemen kembali diistimewakan. Mereka hanya akan diverifikasi administrasi, tanpa verifikasi faktual. Sementara, partai lain diverifikasi penuh. Komentar Anda?

KPU tidak bisa jalankan lain, karena ada putusan MK nomor 55.

Lalu, apa pendapat Anda tentang putusan MK itu?

Ya, disayangkan sekali. Putusan MK memang bisa berubah-ubah. Tapi, untuk kasus ini, perubahannya adalah kemunduran. Menurut saya keliru. Ini (memberi keistimewaan kepada partai parlemen --Red) adalah cara pandang yang mundur.

Pembedaan verifikasi partai parlemen dan nonparlemen tidak adil?

Ya, itu jelas tidak adil, tidak equal. Dan, sekarang gap-nya makin jauh dengan putusan MK nomor 55.

 
Putusan MK memang bisa berubah-ubah. Tapi, untuk kasus ini, perubahannya adalah kemunduran. 
 
 

Partai parlemen langsung menjadi peserta pemilu itu awalnya ditulis di UU Pemilu, tapi dibatalkan MK tahun 2017. Tapi, MK sekarang malah memulihkan privilese itu….

Saya terus terang juga bingung. Kenapa parliamentary threshold pemilu sebelumnya dianggap prestasi yang harus dihargai. Dasarnya apa? Wong sudah lima tahun!

Sekarang, sistem demokrasi kita menjadi tidak sehat. Karena, kita dikungkung sistem yang itu-itu aja. Lalu, bagaimana rakyat bisa menyatakan ‘kami mau berubah’. Untuk bisa ikut pemilu saja, harus langsung jadi partai besar. Semua itu membatasi tumbuhnya kekuatan baru. Padahal, sistem demokrasi dengan pemilu, mestinya pintunya terbuka.

Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan di tengah kusutnya masalah ini?

Yaa, mari kita berusaha mengisi kemunduran yang cukup besar ini, dengan cara ikuti betul-betul verifikasi administrasi parpol ini (partai-partai parlemen --Red). Kalau administrasinya tidak benar, misalnya syarat KTA/KTP ternyata dicatut, sampaikan ke KPU. Karena, kalau nggak ada masukan masyarakat, semua akan lolos begitu saja.

Partai-partai nonparlemen jelas dirugikan dengan diskriminasi verifikasi itu. Perlukah mereka menggugat juga ke MK?

Untuk satu keadilan yang lebih prinsip, saya kira baik saja (partai-partai yang dirugikan menguji materi UU Pemilu). Dan, kalau ada judicial review , kita berharap MK bisa memproses dengan tepat.

Izinkan Saya Menangis di Depan Ka'bah

Ajini mendapat hadiah pergi haji dari bupati pada 2011 lalu.

SELENGKAPNYA

Upacara 17 Agustus Pertama di Istana Merdeka

Pada 17 Agustus 1950, bendera pusaka untuk pertama kalinya berkibar di halaman Istana Merdeka.

SELENGKAPNYA

Kartini di Mata Agus Salim dan Buya Hamka

Kartini kemudian meminta anggaran beasiswa untuknya dialihkan seluruhnya kepada Agus Salim.

SELENGKAPNYA