DENPASAR -- PT Pupuk Indonesia (Persero) meluncurkan implementasi retail management system (RMS) atau aplikasi digital Rekan. Aplikasi ini digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi oleh para petani.

Pupuk Indonesia meyakini penggunaan aplikasi Rekan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mencegah kebocoran pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak berhak. Peluncuran Rekan dilakukan di Bali dan untuk sementara baru bisa diakses para petani di Pulau Dewata, kemudian di Aceh.

“Aplikasi Rekan merupakan sistem digitalisasi terbuka yang dapat meningkatkan layanan. Aplikasi ini membantu kios dalam memonitor penjualan atau memberikan efisiensi pada urusan pencatatan data transaksi,” kata Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruky di Denpasar, Senin (18/7).

Pupuk Indonesia menetapkan beberapa kios pupuk lengkap (KPL) di Bali sebagai pilot project. Panji menjamin, sistem digital itu mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk. Penerapan aplikasi Rekan juga sangat membantu pemilik kios untuk bisa mengontrol penjualan, data para petani yang menjadi pembeli, hingga pencatatan data transaksi lainnya.

 “Rekan merupakan salah satu inisiatif strategis klaster pupuk dan pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Aplikasi Rekan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Panji menambahkan.

Pupuk Indonesia optimistis proses digitalisasi dapat lebih membenahi tata kelola pupuk bersubsidi. “Kita semua tahu, banyak kritik yang telah disampaikan dari banyak pihak terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, salah satunya memastikan ketepatannya,” ujar Panji.

Penggunaan aplikasi oleh kios penyalur akan memudahkan petani yang akan menebus pupuk subsidi. Petani yang sebelumnya harus menggunakan Kartu Tani dan fotokopi KTP kini hanya cukup membawa KTP asli. “Sebelumnya sudah diuji coba di beberapa kecamatan dan kabupaten, tapi kali ini kita uji coba satu provinsi di Bali dan selanjutnya di Aceh,” kata Panji.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdalifah Mahmud mengatakan, implementasi Rekan untuk penebusan pupuk bersubsidi menjadi upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada petani dalam menebus pupuk subsidi di kios penyalur. “Pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi, juga penyusunan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran,” kata dia.

Selain pupuk bersubsidi, aplikasi Rekan juga nantinya dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik ritel maupun komersial. Musdalifah berharap penebusan pupuk bersubsidi secara digital ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem pendataan petani yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Mohammad Hatta, mengatakan, setelah mencermati kasus-kasus penyimpangan pupuk bersubsidi saat ini dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diperlukan langkah perbaikan yang efektif lewat digitalisasi.

“Perubahan (kios) pengecer yang dinamis, mekanisme pembayaran yang tidak akuntabel, hingga dokumen pembayaran yang belum sesuai ketentuan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih, pemberiaan media yang bertubi-tubi harus menjadi acuan langkah strategis,” ujar Hatta.

Di sisi lain, upaya digitalisasi menjadi bentuk antisipasi dampak yang berasal dari dinamika dunia, seperti geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Hatta mengatakan, perang Rusia dengan Ukraina berdampak besar bagi sektor pertanian, salah satunya mengganggu rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang mana salah satunya pada harga dan ketersediaan bahan baku pupuk.

Hatta menambahkan, harga pupuk nonsubsidi terus mengalami kenaikan di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Sejumlah pihak mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur harga eceran tertinggi (HET) demi meredam lonjakan harga. Namun, pemerintah mengakui tak dapat melakukan intervensi terhadap pupuk nonsubsidi.

“Tidak ada regulasi yang mengatur HET karena itu harga pasar, jadi kami tidak bisa,” kata dia.

Hatta menyebutkan, pemerintah sudah melakukan diskusi mengenai penerapan HET pupuk nonsubsidi. Hanya saja, kebijakan itu tak bisa karena pupuk nonsubsidi merupakan barang komersial yang harga jualnya mengikuti keeknomian.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat