BANDUNG — Sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) mengalami kondisi kekurangan pendaftar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022/2023. Di Kota Bandung setidaknya ada empat SD yang minim siswa baru.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menyebut sebanyak empat SD di Kota Bandung minim pendaftar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022/2023 untuk sistem zonasi tahap dua. Pada laman ppdb.bandung.go.id, SD yang paling minim pendaftar yaitu SD Putraco Indah yang berada di Jalan Rajamantri Kaler, Lengkong, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, yang hanya terdapat tiga pendaftar. 

Selain itu di SDN Cidadap hanya enam pendaftar yang lolos seleksi dari kuota 56 kursi. SDN Sukaraja hanya 10 pendaftar saja yang lolos seleksi. Sementara SDN Cilandak terdapat sembilan pendaftar yang lolos seleksi. Sedangkan SDN 217 Sarijadi tujuh pendaftar. Ketua Tim PPDB Kota Bandung Edy Suparjoto mengkonfirmasi bahwa terdapat empat SD yang minim pendaftar. Menurutnya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pendaftar minim. 

"Nah ini Putraco Indah baru tiga orang. Sebelumnya kita sudah mengantisipasi agar pendaftar tidak minim di SDN Putraco Indah ini," kata Edy Suparjoto saat dihubungi Selasa (12/7/2022). 

Beberapa antisipasi yang dilakukan mengurangi rombongan belajar (rombel) sekolah di SD Pelita dan SD Karang Pawulang yang berada di sekitar, kata dia. Namun animo masyarakat untuk mendaftar di sekolah tersebut tetap minim. 

"Kita sudah antisipasi dengan mengurangi rombel sekolah sekitar, SD Pelita dan Karang Pawulang itu sudah dikurangi agar Putraco Indah bisa penuh oleh peserta didik," jelasnya. 

Edy menyebut, lokasi SDN Putraco Indah berdekatan dengan dua SDN besar. Selain itu stigma masyarakat yang menilai sekolah tersebut juga menjadi faktor minimnya peminat, karena sekolah tersebut cukup banyak diisi peserta didik berkebutuhan khusus dan dianggap sebagai sekolah inklusi.

"Putraco itu ada bebeberapa peserta difasilitasi dari peserta didik kebutuhan khusus sebetulnya bukan (khusus) kebutuhan khusus. Stigma masyarakat Putraco itu sekolah inklusi," ujarnya. 

Guru kelas 1, Diyan mengantarkan murid baru Azzam berkeliling sekolah saat hari pertama sekolah di SDN Sriwedari 197, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022). Pada tahun ajaran 2022/2023 SDN Sriwedari 197 hanya menerima satu murid baru. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Dia menegaskan akan terus berupaya agar masyarakat tetap mendaftar ke SDN Putraco, dan bahkan kepala sekolah sudah mengundang berbagai pemangku kepentingan di wilayah. Selain itu para guru yang ada berkualitas.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Ely Suminar, mengatakan, beberapa SMPN melaporkan jumlah peserta didik baru yang mendaftar masih berada di bawah kuota. Laporan itu baru didasari dari data penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring. Namun, angkanya tidak sampai terlalu jauh di bawah kuota yang ditetapkan.

"Contohnya itu SMPN 18 dan SMPN 19. Namun rekapan terakhir bisa juga terpenuhi karena ered-eredan dari kota ke pinggir," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (12/7/2022).

Ia menduga, tak terpenuhinya kuota peserta didik baru SMPN adalah karena banyak siswa yang memilih sekolah swasta. Karena itu, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya berencana melakukan inovasi agar peserta didik baru untuk SMPN sesuai kuota.

Guru kelas 1, Diyan bersama murid baru Azzam saat hari pertama sekolah di SDN Sriwedari 197, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022). - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Inovasi yang akan dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan sekolah swasta agar melaksanakan PPDB berbarengan dengan sekolah negeri. "Selama ini kan sekolah swasta selalu membuka pendaftaran duluan. Ini mau kami rundingkan agar berbarengan," ujar dia.

Sementara untuk tingkatan sekolah dasar (SD), Ely mengatakan, beberapa sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau perbatasan ada yang melaporkan belum terpenuhi kuotanya. Namun, menurut dia, jumlah peserta didik baru yang mendaftar masih memenuhi kebutuhan rombongan belajar (rombel).

"Tidak ada sekolah yang hanya menerima satu atau dua siswa baru doang, seperti di daerah lain. Artinya masih memenuhi kebutuhan rombel," kata dia.

Ely mengaku belum mendapat laporan rekapitulasi secara keseluruhan untuk peserta didim baru tingkat SD. Namun, ia menilai, sekolah yang biasanya kuotanya tak terpenuhi itu berada di wilayah Kecamatan Tamansari atau Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu. "Namun sementara saya belum mendengar laporan ada yang kekurangan murid secara signifikan," kata dia.

Di Solo, faktor geografis menjadi penyebab di SDN 197 Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, sepi peminat. Pada tahun ajaran 2022-2023 hanya ada satu murid yang mendaftar di kelas satu.

Murid baru Azzam (kanan) bersama kakaknya menunggu jemputan saat hari pertama sekolah di SDN Sriwedari 197, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022). - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Kepala SDN 197 Bambang mengatakan faktor geografis jadi penyebabnya. Pasalnya hanya ada dua kampung di dekat sekolah.

Lalu sistem zonasi memperparah penerimaan siswa. Sebab calon murid yang dari luar tidak bisa masuk secara daring. Menurut Bambang sudah sejak tiga tahun lalu SDN Sriwedari 197 sepi peminat dalam PPDB online.

Sedangkan di Kabupaten Sleman terdata 23 SDN minim pendaftar. Jumlah pendaftar sekolah-sekolah tersebut masing-masing di bawah 10 siswa.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pujiriyanto, mengatakan minimnya pendaftaran siswa SDN bisa terjadi akibat kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. “Fenomena ini justru menjadi momentum bagi sekolah-sekolah negeri untuk merefleksikan diri agar kemudian lebih bisa mengembangkan kualitas dan daya tarik,” katanya.

Guru kelas 1, Diyan mendapingi murid baru Azzam saat hari pertama sekolah di SDN Sriwedari 197, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (11/7/2022). - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Sistem sekolah negeri dinilainya sangat terbatas untuk melakukan inovasi. Ada koridor yang sangat ketat yang mengekang guru, contohnya penggunaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). “Saya tidak mengatakan sekolah negeri itu jelek tetapi sekolah negeri otomatis dananya dari pemerintah yang sedikit banyak membatasi kreativitas untuk melakukan inovasi pembelajaran,” katanya.

Ia menambahkan penggabungan sekolah pun bukan solusi. Menurutnya, diperlukan banyak pertimbangan untuk melakukan penggabungan sekolah.

“Pertimbangannya jangan hanya pragmatis. Jangan karena administratif yang membelenggu seperti jam mengajar guru lalu digabungkan tetapi lebih ke depannya apa yang akan kita berikan untuk anak didik,” ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat