JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti Kabupaten Sumenep menjadi salah satu daerah yang memiliki angka stunting tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumenep sebesar 29 persen yang merupakan tertinggi ke-5 di Provinsi Jawa Timur. Muhadjir mengatakan Kabupaten Sumenep seharusnya tidak memiliki angka stunting tinggi.

"Kabupaten sumenep ini untuk ketersediaan bahan pangan saya kira sudah cukup. Cuma mungkin pola makannya yang harus dibenahi," ujar Muhadjir dikutip dari website Kemenko PMK, Ahad (3/7).

Dia mengatakan, Kabupaten Sumenep memiliki kekayaan alam dan kekayaan laut yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting pada anak. Namun, menurutnya, kesalahan yang menyebabkan stunting tinggi adalah kesalahan pola makan pada anak.

Karenanya, dia meminta agar orang tua dapat mendorong dan membiasakan anak-anak mengonsumsi makanan yang lebih bergizi seperti hasil ikan laut. "Termasuk mendorong membiasakan anak-anak untuk makan ikan, baik cakalang, teri, kakap, tuna. Yang penting makan ikan laut. Karena itu mengandung asam folat yang tinggi. Asam folat itu sangat penting untuk pertumbuhan otak," ujarnya.

Kader PKK mengukur berat badan bayi di Posyandu Bougenvile, Pemancar, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengejar target Jabar zero stunting pada 2023 dan terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes, diantaranya dengan meningkatkan pola asuh, pola makan, dan sanitasi. - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.)

SHARE    

Muhadjir mengatakan, pengakuan dari orang tua yang dikunjunginya, banyak anak-anak yang lebih suka makan makanan ringan kemasan. Padahal, kata Muhadjir, makanan ringan ini sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jangka panjang.

Sementara, Tim pendamping gizi Aksi Stop Stunting Pemprov Sulsel melakukan aksi dari rumah ke rumah untuk melakukan edukasi kepada para ibu balita agar rutin mengecek tumbuh kembang anak di posyandu. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel Andi Nurseha mengatakan, tim gizi stop stunting menjadi ujung tombak di lapangan dengan melakukan edukasi langsung pada masyarakat khususnya ibu yang memiliki balita (bayi di bawah lima tahun).

"Di sinilah peran tim pendamping gizi Aksi Stop Stunting melakukan edukasi ke masyarakat, khususnya bagi yang memiliki balita. Bahkan tim melakukan door to door untuk melakukan pemeriksaan kepada balita, sekaligus mengedukasi orang tua balita," kata Andi, Ahad.

Bidan desa menyuntikkan vaksin polio kepada balita di Desa Pamayahan, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (14/5/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerahkan 1,4 juta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka menurunkan angka Prevalensi Stunting guna mengejar target Jabar Zero Stunting pada 2023. - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.)

SHARE    

Tim Pendamping Gizi, kata Nurseha, juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil untuk desa lokus stunting di 24 kabupaten/kota.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatra Barat juga melakukan intervensi kasus stunting dalam tiga tahapan mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, dan setelah persalinan selama 1.000 hari pertama kehidupan.

Koordinator Bidang KBKR BKKBN Sumbar Rismiati mengatakan, intervensi audit dimulai dari calon pengantin dan setelah menikah menjadi pasangan usia subur yang nantinya akan merencanakan kehamilan sampai dengan melahirkan. "Jika dipandang perlu dapat dilakukan wawancara mendalam antara tim pakar dan tim teknis melalui telekonsultasi. Hasil kajian dituangkan dalam kertas kerja audit," kata Rismiati.

Kader PKK mengukur lingkar kepala balita di Posyandu Bougenvile, Pemancar, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengejar target Jabar zero stunting pada 2023 dan terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes, diantaranya dengan meningkatkan pola asuh, pola makan, dan sanitasi. - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.)

SHARE    

Cuti diperpanjang

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyambut baik usulan cuti melahirkan selama enam bulan yang tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) guna mewujudkan generasi unggul dan berkualitas.

"RUU KIA sangat bermanfaat dan berdampak positif utamanya dari mulai mempersiapkan kelahiran, pemulihan kesehatan ibu, dan pemberian ASI bagi sang bayi secara eksklusif," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri, Sabtu (2/7).

Femmy Eka Kartika Putri menambahkan dengan pemberian ASI eksklusif maka diharapkan akan mencegah terjadinya masalah kekerdilan atau stunting. Pemberian ASI eksklusif enam bulan, kata dia, diharapkan juga dapat mendukung program percepatan penurunan prevalensi stunting.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat