JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mempercepat transformasi digital bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, mendorong inovasi produk, dan meningkatkan kolaborasi dengan institusi lainnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK 2022-2027 Dian Ediana Rae mengatakan, tren kolaborasi dan pengembangan bersama antara BPRS dan teknologi finansial (tekfin) dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan harapan baru. Menurutnya, BPRS dapat turut serta dalam era transformasi digital.

"OJK akan mengakselerasi transformasi digital BPR dan BPRS yang mana ini bersifat eksplisit. OJK berkomitmen mempercepat BPR dan BPRS melakukan transformasi digital ini," ujarnya dalam webinar bertajuk "Arah Maju Transformasi Digital BPRS di Indonesia", Kamis (30/6).

Ia menjelaskan, inovasi layanan ditujukan untuk menambah kemampuan BPRS dalam menjangkau, menyediakan, mengelola, dan menyalurkan pembiayaan bagi UMKM di berbagai daerah melalui kemudahan teknologi.

Sebagai regulator, OJK juga mendorong agar BPR/BPRS masuk ke dalam ekosistem sistem pembayaran berbasis digital ataupun melakukan penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum.

Ke depan, OJK berupaya memperkuat struktur BPR dan BPRS melalui peta jalan pengembangan. Dalam peta jalan pengembangan BPR dan BPRS, OJK juga memiliki aspek penguatan peraturan, perizinan, dan pengawasan. Dia mencontohkan, perizinan untuk produk baru BPR dan BPRS akan dibuat lebih mudah dengan berdasarkan pada asesmen mandiri.

“Namanya bisnis tidak akan bisa bebas risiko, tapi saya kira yang paling penting secara individual sebelum mengeluarkan produk-produk tertentu, bank sudah bisa melakukan asesmen terhadap potensi risikonya sendiri,” katanya.

Dian menekankan, BPRS memiliki tantangan untuk melakukan inovasi. Menurutnya, peran BPRS tetap diperlukan untuk melayani kepentingan ekonomi kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Cahyo Kartiko, menyampaikan, tantangan utama BPRS adalah bertumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat. Konsentrasi pendanaan dan bagi hasil tinggi, pemilihan portofolio pembiayaan berisiko tinggi, model bisnis yang kurang jelas, serta masih menggunakan teknologi sederhana menjadi tantangan utama BPRS saat ini.

“Transformasi digital merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari oleh industri, termasuk industri BPR syariah. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi serta dukungan penuh dari otoritas, kebutuhan pasar akan transaksi digital oleh BPR syariah akan lebih cepat terpenuhi,” ucapnya.

Salah satu wujud pengembangan BPRS telah dilakukan oleh Alami Group yang mengakuisisi PT BPRS Cempaka Al Amin dan mengubahnya menjadi Hijra Bank pada Maret 2021.

CEO dan Founder Alami Group Dima Djani mengatakan, kolaborasi ini terdiri atas berbagai aspek, antara lain, peningkatan akses pembiayaan melalui skema channeling atau referral, dukungan teknologi terkait pemanfaatan credit scoring calon penerima pembiayaan berbasis data tekfin, penggunaan produk dana pihak ketiga BPR sebagai rekening dana penerima pembiayaan tekfin, serta pelaksanaan akses transaksi pemindahbukuan dan pembayaran melalui infrastruktur tekfin dan bank.

Proses transformasi dan adopsi teknologi BPRS Hijra Alami (Hijra Bank), ungkap Dima, membawa dampak langsung terhadap pertumbuhan kinerja BPRS. Hal ini mempercepat proses bisnis dan menempatkan nasabah sebagai fokus utama bisnis.

Penambahan modal yang dilakukan Alami Group kepada Hijra Bank menjadi Rp 15 miliar membuat perusahaan tersebut menjadi lebih optimal dalam menjalankan aktivitas bisnis.

"Hasilnya, aset Hijra Bank tumbuh 139 persen (year on year/yoy) hingga lebih dari Rp 92 miliar pada Mei 2022,” ujar Dima. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat