YERUSALEM -- Komite Kepresidenan Tinggi Urusan Gereja di Palestina mengutuk keputusan Israel untuk mendaftarkan tanah Palestina yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa digunakan oleh orang Yahudi.

Kantor Berita Petra melaporkan, komite tersebut mengatakan tindakan ini adalah bagian dari rencana Israel untuk mengontrol kota suci dan upaya Yahudisasi. "Israel dan pemukim ekstremisnya mengadopsi taktik gangland untuk memaksakan kendali mereka atas lingkungan kota suci itu. Ini adalah eskalasi berbahaya yang merusak upaya regional dan internasional untuk membawa perdamaian," ujar Komite Kepresidenan Tinggi Urusan Gereja di Palestina, dilansir Middle East Monitor, Kamis (30/6).

Para pejabat gereja menuduh Israel menggunakan "cara ilegal" untuk mengontrol daerah-daerah vital di Kota Tua Yerusalem, di antaranya Gerbang Al-Khalil, Alun-Alun Omar Bin Al-Khattab, serta Hotel Petra dan Imperial. Mereka mengutip rencana dan upaya Israel untuk mengusir penduduk Palestina di Jabal Al-Mukabber, Silwan, dan Sheikh Jarrah.

Pasangan mempelai Palestina Rabiha al-Rajby dan Mohyeldin Nasrallah memulai upacara perkawinan mereka di tengah reruntuhan rumah al-Rajbys yang dihancurkan militer Israel di Yerusalem Timur, Sabtu (11/6/2022). - (AP/Mahmoud Illean)

SHARE    

"Warga Muslim dan Kristen Palestina akan tetap tangguh di ibu kota mereka, Yerusalem, dan akan mempertahankannya dengan darah mereka. Mereka juga akan mempertahankan warisan dan sejarah mereka di kota suci itu," kata Komite Kepresidenan Tinggi Urusan Gereja.

Komite menyerukan masyarakat internasional dan pemerintah Arab agar menekan otoritas pendudukan Israel untuk menghentikan kejahatan mereka terhadap Palestina.

Pekan lalu, Kementerian Kehakiman Israel memulai prosedur penyelesaian sertifikat tanah di daerah Abu Thor dan situs Istana Umayyah yang berdekatan dengan dinding seatan Masjid Al-Aqsa.

Prosedurnya menggunakan dana pemerintah yang diduga dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina di kota tersebut.

Namun, menurut pernyataan bersama  kelompok hak asasi Israel, Ir Amim dan Bimkom, dana tersebut telah digunakan  untuk mendaftarkan tanah pemukiman ilegal. Pada akhirnya, hal ini akan mengarah pada perampasan tanah Palestina. 

Sementara, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan kepada anggota Kongres AS yang berkunjung bahwa penting untuk menghapus Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari daftar terorisme AS. Kelompok itu harusnya dianggap sebagai mitra dalam perdamaian.

Shtayyeh yang menerima anggota parlemen AS di kantornya di Ramallah, memberi tahu mereka tentang perkembangan politik terbaru di Palestina. Mereka juga berdiskusi untuk memperkuat kerja sama bilateral langsung antara kedua negara mereka.

Dilansir dari Wafa News, Selasa (28/6/2022), Dia menyerukan untuk mengakui Negara Palestina di perbatasan 1967 untuk melestarikan solusi dua negara dan pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem dan kantor PLO di Washington.

Shtayyeh juga mengatakan AS harus memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan semua tindakan sepihak, entah itu perampasan tanah untuk perluasan permukiman, pembongkaran rumah, dan serangan harian ke wilayah Palestina dan Masjid Al Aqsa.

Israel, katanya, harus menerapkan dan menghormati hukum internasional. “Kita hidup di bawah pendudukan militer langsung dan Israel mengendalikan semua aspek kehidupan. Pendudukan ini harus diakhiri,” katanya,

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat