JAKARTA — Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, mematangkan rencana pembangunan pabrik minyak goreng (migor) bersama BUMD Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan BUMD Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari). Rencananya, pabrik minyak goreng tersebut akan dibangun di Cilegon, Banten, dengan anggaran senilai Rp 150 miliar.

“Iya angka (anggaran) itu buat pembentukan pabrik, tapi saat ini Jawa Timur juga berminat join pabrik ini,” kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo saat ditemui Republika, di Jakarta, Selasa (28/6).

Untuk pembangunan pabrik itu, pendanaan berasal dari BUMD masing-masing daerah. Pamrihadi menyebut, pendanaan bisa dilakukan melalui kredit bank atau skema lainnya. Hal itu, menurut dia, akan dibahas lebih lanjut. 

Realisasi pembangunan pabrik minyak goreng, kata dia, direncanakan mulai pada Januari 2023. Pembangunan pabrik minyak goreng itu ditargetkan rampung pada Juni 2023.

Pedagang mengemas minyak curah di lapaknya di Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Pemerintah berencana akan menerapkan aturan baru terkait penggunaan aplikasi Peduli Lindungi saat transaksi penjualan dan oembelian minyak goreng curah pada 11 Juli mendatang. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Lokasi pabrik, kata dia, dipastikan di Cilegon, karena akan bekerja sama dengan PT Krakatau Jasa Logistik selaku pemilik lahan calon pabrik minyak goreng. Pamrihadi tak memerinci berapa luas dari pabrik itu nantinya. 

Pamrihadi menjelaskan, lokasi pabrik minyak goreng diputuskan di Cilegon setelah ada studi kelayakan sebelumnya. Dia menyebut, dengan lokasi Cilegon yang dekat dermaga akan memudahkan distribusi pengiriman bahan baku minyak dari kapal tongkang atau tanker melalui pipa ke lokasi pabrik.

“Tujuannya untuk cost efficiency,” tutur dia.

Dia membandingkan, jika pabrik dibangun di Jawa Barat atau Jawa Tengah, maka perlu ada proses pemindahan minyak dari tanker menggunakan truk-truk ke lokasi pabrik. Cilegon dinilainya tidak akan membutuhkan proses dan biaya tersebut.

Ke depannya, Tjipinang Jaya akan mengkaji apakah satu pabrik itu bisa mencukupi distribusi ke empat daerah atau tidak. Oleh karena itu, pembangunan pabrik minyak goreng ditargetkan selesai satu di Cilegon.

“Tahap pertama di Cilegon, kita lihat kapasitasnya. Kalau satu pabrik bisa mengover empat provinsi, kenapa harus nambah lagi?” kata Pamrihadi.

Dia meyakinkan, ke depannya, stok minyak goreng di DKI Jakarta akan aman. Terlebih, saat olein atau produk hasil rafinasi CPO untuk minyak goreng Jakarta akan mendapat stok terbaik berdasarkan kerja sama dengan anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Industri Nabati Lestari (INL) yang memproduksi CPO menjadi olein.

“Food Station maunya nanti CP6, kualitas tertinggi,” kata dia.

Terkait pasokan bahan baku minyak goreng untuk pabrik itu, katanya, akan dipasok dari Sumatra Utara dan Kalimantan.

Studi kelayakan

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengapresiasi rencana pembangunan pabrik minyak goreng di Cilegon, Banten. Namun, pihaknya meminta ada studi kelayakan yang baik dari Pemprov DKI dan dijelaskan kepada anggota dewan.

“Karena sejauh ini saya belum tahu loh (wacana pembentukan pabrik) baru tahu dari media,” kata Gembong.

Pedagang merapikan minyak goreng curah yang dijual di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (25/6/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana merubah sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukan NIK yang akan mulai disosialisasikan pada Senin (27/6/2022). Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Gembong menilai, rencana pembangunan pabrik sejauh ini memang baik sehingga akan didukungnya. Namun demikian, dia mengharapkan, pembangunan pabrik minyak goreng itu rampung bukan karena merespons kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

“Bahaya juga kalau itu terjadi,” tuturnya.

 

Harus ada studi kelayakan, jangan sampai duit rakyat digunakan untuk hal tidak produktif.

 

 

SHARE    

Menurut Gembong, pembangunan pabrik minyak goreng harus penuh dengan kesadaran menjaga ketahanan pangan. Meskipun, dia kembali menekankan mengenai studi kelayakan dan untung rugi yang perlu ditilik lebih jauh.

“Kalau untuk ketahanan pangan kita kehendaki, tapi harus ada studi kelayakan, jangan sampai duit rakyat digunakan untuk hal tidak produktif yang akhirnya merugikan keuangan daerah,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memercayakan pembangunan pabrik minyak goreng kepada PT Food Station Tjipinang Jaya, BUMD milik DKI Jakarta tersebut.

"Itu terserah saja, kami berikan kelonggaran seluas-luasnya untuk BUMD DKI dan BUMD provinsi lain baik Jawa Barat, Jawa Tengah, atau daerah lain silakan. Ini kan kerja sama yang baik dan harus saling mendukung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, belum lama ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat