JAKARTA – Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diyakini masih belum tepat sasaran. PT Pertamina kini berupaya untuk mengatur konsumen BBM bersubsidi dengan menggunakan MyPertamina. Aplikasi tersebut akan menjadi syarat pembelian Pertalite dan solar dengan harapan penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, mengatakan, penyaluran BBM subsidi memiliki aturan, baik dari sisi kuota maupun jumlah dan segmentasi penggunanya. Saat ini, segmen pengguna solar subsidi sudah diatur, sedangkan pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas.

Menurutnya, saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite dan solar. Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi. 

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite ke sepeda motor konsumen di Jakarta, Selasa (28/6/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

“Kami menyiapkan website MyPertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokkan data pengguna,” kata Alfian dalam keterangan yang dikutip Republika, Selasa (28/6).

Dia mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak memiliki aplikasi MyPertamina karena pendaftaran dilakukan semua di website MyPertamina, subsiditepat.mypertamina.id.Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya akan mendapatkan notifikasi melalui e-mail yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan kode QR khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan solar.

Menurut Alfian, hal yang terpenting adalah masyarakat memastikan diri menjadi pengguna terdaftar di website MyPertamina. Jika seluruh data sudah cocok, kata dia, konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital.

“Inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan solar, sehingga ke depannya bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi energi bersama pemerintah sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi,” ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat infrastruktur serta kesisteman untuk mendukung program penyaluran Pertalite dan solar secara tepat sasaran. Uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima provinsi, yakni Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan, mengatakan, pada periode 1 juli nanti akan ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokasi uji coba. Percobaan akan dilakukan untuk transaksi Pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat terdaftar. 

“Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis akan menjadi empat kota/kabupaten yang terlebih dahulu mulai dilakukan pendataan bagi pemilik kendaraan roda empat melalui laman subsiditepat.mypertamina.id sebagai website untuk pendaftaran masyarakat,” ujar Eko.

Jika kendaraan dan identitas pengguna sudah terkonfirmasi dan terdaftar, pengguna tersebut akan mendapatkan kode QR yang dapat digunakan melalui aplikasi MyPertamina ataupun dicetak di galeri ponsel masing-masing. Data dalam kode QR tersebut nantinya akan dicocokkan di SPBU sebelum Pertamina melayani transaksi Pertalite dan solar.

“Jadi, untuk pembayaran pun masih sama dengan transaksi seperti biasa. Masyarakat memiliki banyak opsi, mulai dari pembayaran tunai, kartu kredit/debit, ataupun pilihan nontunai lainnya, tidak terbatas hanya menggunakan MyPertamina,” kata Eko.

Respons masyarakat

Kebijakan ini mendapatkan ragam komentar dari masyarakat. Prima (30 tahun) menilai penggunaan aplikasi yang berada di ponsel saat hendak membeli bensin berpotensi menimbulkan antrean yang lebih padat. Apalagi, di beberapa SPBU di wilayah Jakarta saat ini kerap terjadi kelangkaan pasokan Pertalite. “Sekarang aja beli Pertalite antre. Kalau pakai aplikasi, apa enggak bikin antrean lebih panjang? Ribet juga kan,” ujar dia.

Prima juga menyangsikan uji coba menggunakan aplikasi ini akan dipahami masyarakat. Terlebih lagi oleh para orang tua ataupun masyarakat kelas menengah ke bawah yang belum mempunyai ponsel pintar. “Masih banyak loh orang tua yang gaptek pakai ponsel. Banyak orang yang tahunya pakai HP itu hanya untuk Whatsapp,” ujar Prima.

Warga memperlihatkan tampilan aplikasi MyPertamina di Jakarta, Selasa (28/6/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Farah Aldila (29) mengatakan, pemerintah maupun Pertamina mestinya punya solusi yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses Pertalite. Farah tak menampik, penyaluran BBM subsidi memang seharusnya lebih tertib dan tepat sasaran.

“Ada cara lain, enggak, sih selain pakai aplikasi? Misalnya pakai kartu atau yang lebih mudah dipahami sama masyarakat. Kalau kita bicara BBM subsidi kan berarti sasarannya kelas menengah ke bawah. Harusnya lebih aksesibel dengan target pasar ini,” kata Farah.

Sementara itu, Sarah Dwi Cahyani, perempuan yang tengah menyelesaikan studinya, juga mengaku bingung dengan rencana uji coba memakai aplikasi ini. Sebab, setahu dia, saat pembeli tidak diperbolehkan mengoperasikan ponsel di area SPBU.

“Kalau terus mau beli bensin harus scan QR code, gimana tuh jadinya? Kan di pom bensin tidak boleh pakai HP," ujar Sarah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat