JAKARTA — Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo mengatakan, pihaknya telah memerinci beberapa hasil kesepakatan atas penyelenggaraan Formula E. Utamanya, sebelum dan setelah renegosiasi karena pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, poin pertama untuk periode pelaksanaan Formula E, awalnya untuk lima tahun pada periode 2020-2024. Namun, karena pandemi Covid-19 marak dua tahun terakhir dan Formula E tak digelar, acara dikurangi menjadi hanya tiga musim.

“Kedua, bank garansi awalnya sebelum pandemi senilai 22 juta poundsterling. Namun, setelah renegosiasi menjadi tidak ada,” kata Dede dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemprov DKI 2021, Senin (20/6).

Sementara, poin ketiga yang mencakup commitment fee, kata dia, juga mengalami perubahan. Sebelum renegosiasi dilakukan, pada 2020 DKI diwajibkan membayar 20 juta poundsterling dan itu sudah dibayar. Sedangkan pada 2021, senilai 22 juta poundsterling dan itu sudah dibayar setengahnya.

Khusus pada 2022, 2023, dan 2024 masing-masing senilai 24,2 juta, 26,6 juta, dan 29,3 juta poundsterling, belum dibayarkan. Dengan adanya renegosiasi pada 2021, Pemprov DKI diwajibkan membayar biaya untuk tiga tahun senilai 36 juta poundsterling (Rp 653 miliar). Meski demikian, nilai yang sudah dibayarkan baru sebesar 31 juta poundsterling (Rp 560 miliar).

“Kekurangan lima juta poundsterling (Rp 90 miliar) ditambah 10 persen revenue 2023 akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ketiga dengan dana non-APBD DKI,” ujar dia.

Selanjutnya, poin keempat yang mencakup hak penyiaran, Dede mengatakan, awalnya semua dimiliki FEO. Meski demikian, setelah dilakukan renegosiasi, Jakpro juga memiliki hak atas penyiaran secara nasional meski bukan siaran langsung.

Terakhir, pemanfaatan logo Formula E awalnya tidak dimiliki kewenangannya oleh Jakpro. Namun, setelah renegosiasi, Jakpro memiliki hak untuk memanfaatkan logo selama enam bulan sebelum acara berlangsung.

Adanya poin-poin yang menjadi sorotan BPK itu menjadi pertanyaan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Ia mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta yang terkesan menyembunyikan revisi studi kelayakan terkait penyelenggaraan Formula E (FE). Padahal, kata dia, dokumen itu disebut telah ada dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK sejak lama.

“Pertama, soal revisi studi kelayakan yang sampai sekarang belum diterima DPRD dari permintaan tahun lalu. Padahal, dari situ bisa tahu untung rugi penyelenggaraan, mengapa harus disembunyikan?” kata Anggara dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/6).

Kru tim Mahindra menyiapkan mobil pembalapnya di area paddock Jakarta E-Prix 2022, Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (3/6/2022). Ajang mobil balap listrik Formula E Jakarta E-Prix 2022 akan digelar pada Sabtu (4/6/2022) dan diikuti 22 pembalap yang bernaung di 11 tim balap. Foto: Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Dia menambahkan, tidak ada kejelasan perhitungan pengeluaran terkait Formula E sedari awal. Salah satunya, yang paling disorot adalah fakta bahwa PT Jakpro harus membayar kekurangan commitment fee sebesar Rp 90,7 miliar untuk pelaksanaan tiga tahun. Padahal, PT Jakpro dinilainya sempat menyatakan hasil renegosiasi terakhir untuk tiga tahun sebesar Rp 560 miliar.

"Ada rekam jejak digitalnya PT Jakpro pernah menyatakan commitment fee untuk tiga tahun adalah Rp 560 miliar, sekarang faktanya harus bayar Rp 90,7 miliar lagi,” ujar dia. 

Tak hanya itu, kata dia, saat pembangunan sirkuit dilakukan juga terjadi banyak perubahan yang menyertai. “Ini kan bukan acara amatir. Jadi, harus jelas semuanya. Indikator program berhasil bukan cuma kemeriahan pada hari pelaksanaan, tapi bagaimana eksekusi sesuai dengan perencanaan," katanya.

Oleh sebab itu, dia meminta penjabat gubernur DKI Jakarta nantinya tidak melanjutkan ajang Formula E. Pasalnya, kata dia, ada beberapa catatan yang tak terselesaikan dan dikhawatirkan menjadi masalah pada kemudian hari.

“Berbagai ketidakjelasan ini yang menurut saya akan berisiko bagi penjabat gubernur DKI nanti kalau tetap melanjutkan Formula E. Bisa-bisa terjebak dengan gelapnya program Formula E," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat