JAKARTA -- Siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah yang terafiliasi dengan kelompok Khilafatul Muslimin akan diberikan konseling. Mereka akan diberikan penjelasan yang baik alasan sekolahnya ditutup sekaligus mencari solusi bagi kelanjutan pendidikannya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, Senin (20/6), mengatakan, pihaknya akan berupaya melakukan konseling untuk anak-anak yang sempat bersekolah di lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin. Konseling akan dilakukan BNPT bersama pemerintah daerah setempat. 

BNPT sedang menawarkan konsep konseling itu kepada sejumlah pemerintah daerah. "Sehingga mereka dapat kita berikan info subjektif, edukatif dan yang terpenting adalah buat kami dampak psikologis anak yang bersekolah," ujarnya.

Menurut dia, nasib anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan yang terafiliasi Khilafatul Muslimin menjadi urusan negara. "Kementerian di tingkat pusat sampai di pemerintah daerah sedang dalam proses agar mereka yang sekolahnya ditutup dapat dicarikan solusi terbaik," jelas dia.

Sejumlah pengurus pesantren usai melepaskan papan nama pendidikan Khilafatul Muslimin di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/6/2022). Menurut keterangan pengurus pesantren kegiatan pendidikan ditutup sementara usai rapat dengan pihak Kelurahan dan banyaknya penolakan warga terhadap kegiatan pembelajaran di tempat tersebut. - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.)

SHARE    

Menurut penelusuran Polda Metro Jaya ada setidaknya 30 sekolah terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Polda Metro Jaya menyatakan organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dikelola secara mandiri.

Lembaga pendidikan yang dikelola Khilafatul Muslimin itu untuk menyebarkan ideologi khilafah. "Di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tak pernah mengajarkan Pancasila dan UUD 45," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Jakarta, Kamis (16/6).

Hengki menambahkan, peserta didik juga diajarkan untuk taat hanya kepada khalifah. Sedangkan kepada pemerintah resmi tidak wajib. Khilafatul Muslimin bahkan menyatakan sistem pemerintahan di luar khilafah merupakan "thagut" atau iblis (musuh).

Hengki juga mengungkapkan bahwa jenjang pendidikan milik Khilafatul Muslimin dimulai dari sekolah dasar (SD) selama tiga tahun, sekolah menengah pertama (SMP) selama dua tahun, sekolah menengah atas (SMA) selama dua tahun, dan perguruan tinggi selama dua tahun. "Ada dua universitas. Satu di Bekasi dan satu ada di NTB. Di mana setelah menjalani pendidikan di universitas selama dua tahun mendapatkan gelar sarjana kekhalifahan islam," tutur Hengki.

Sosok menteri pendidikan Khilafatul Muslimin, AS, juga telah ditangkap dan ditetapkan tersangka. AS bertugas dalam penyebaran khilafah dan bertanggung jawab untuk melakukan doktrinisasi. Ia melakukan doktrin meyakinkan orang lain khilafah bisa menggantikan ideologi Pancasila atau ideologi bangsa Indonesia Pancasila.

Boy mengumpamakan menyebarluasnya paham ideologi intoleransi radikalisme yang mengarah pada terorisme, seperti virus Covid-19 yang menyebar begitu cepat. "Jadi spread of radicalitation itu seperti bagaimana virus korona itu selama dua tahun ini menghinggap kepada kalangan masyarakat kita. Begitu pulalah virus intoleransi radikalisme yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi tujuannya, telah mempengaruhi perjalanan bangsa kita dan anak bangsa kita. Dan bahkan kita juga tentu pernah melihat beberapa fenomena, anak bangsa menjadi pelaku bom bunuh diri," kata Boy.

Kondisi ini, lanjut dia, tentunya tidak menguntungkan Indonesia. Selain itu, ia mengungkapkan, ada sekitar dua ribu anak bangsa yang pernah berangkat ke Irak dan Syria untuk tujuan yang tidak jelas karena penyebaran propaganda melalui media sosial.

Sejumlah anggota Khilafatul Muslimin mengikuti deklarasi kebangsaan di Bekasi, Jawa Barat, Senin (20/6/2022). Pada deklarasi tersebut anggota Khilafatul Muslimin bertekad mengelola pesantren yang menolak radikalisme serta mengakui kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berlandaskan UUD 1945 dan ideologi Pancasila. - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

SHARE    

Ia menyebut, fenomena radikalisasi nilai-nilai kekerasan bertransformasi dari cara tradisional menjadi modern. Menurutnya, kelompok teror kini tidak ragu menunjukkan eksistensinya melalui media sosial. Sepanjang Januari hingga Desember 2021, BNPT mendeteksi 650 konten propanganda yang mengandung pesan anti NKRI, anti Pancasila, intoleransi, takfiri, konten terkait pendanaan dan pelatihan, termasuk di dalamnya glorifikasi ideologi khilafah.

Boy mengatakan, Khilafatul Muslimin belum dinyatakan sebagai organisasi teroris. Organisasi yang sudah berdiri sejak 1997 silam ini masih tergolong organisasi yang intoleransi. 

"Dia belum dinyatakan sebagai organisasi teroris. Artinya, organisasi ini dalam masih dalam konteks intoleran. Kenapa intoleran? Karena tidak mengakui sistem hukum dan pemerintah," kata Boy.

Ia membantah kecolongan dengan keberadaan Khilafatul Muslimin yang sebenarnya sudah ada sejak 1997. Ia menilai, terungkapnya kelompok tersebut karena era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini.

Polisi menurunkan papan bertulis Khilafatul Muslimin dari rumah warga sekaligus kantor cabang kelompok tersebut di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/6/2022). Kegiatan tersebut sebagai upaya menghentikan penyebaran paham kelompok Khilafatul Muslimin yang membahayakan Ideologi Pancasila. - (ANTARAFOTO/Maulana Surya)

SHARE    

Selain Khilafatul Muslimin, masih banyak ormas-ormas lainnya yang memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk menyebarkan ideologinya. "Jadi apa yang hari ini terjadi, dengan KM (Khilafatul Muslimin) kemungkinan terjadi pada kelompok-kelompok yang belum tersentuh," imbuhnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat, termasuk Khilafatul Muslimin jika mengancam ideologi. “Termasuk Khilafatul Muslimin, kita sikat kalau dia mengancam ideologi tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas negara, melindungi hak asasi manusia,” kata Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (20/6).

Kendati demikian, ia menyebut, pemerintah juga tetap akan memperhatikan hak asasi manusia dalam proses penindakannya, karena penanganan HAM Indonesia dinilai menjadi salah satu sorotan di dunia internasional. Namun, kata Mahfud, justru Indonesia tak masuk dalam daftar negara yang mendapat sorotan terkait penanganan HAM.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat