UNGARAN – Daerah menanti pembagian vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak. Hingga Senin (20/6) sejumlah daerah belum mendapat kepastian kapan akan menerima distribusi vaksin PMK.  

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang masih menunggu instruksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakkeswan) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi PMK pada hewan ternak di daerahnya. "Kalau arahan terkait dengan rencan pencegahan PMK melalui vaksinasi memang sudah, tapi kapan jatah  vaksin dan pelaksanaannya belum," Kata Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha, Senin (20/6).

Prinsipnya, jelas bupati, pemkab terus mengupayakan langkah-langkah penangan dan pencegahan penyebaran PMK di daerahnya dengan melakukan berbagai cara serta melibatkan berbagai pihak. Saat ini penyebaran PMK di Kabupaten Semarang juga masih berlanjut. "Hingga akhir pekan kemarin, total kasus suspek PMK di Kabupaten Semarang sudah tembus angka 2.199 ekor hewan ternak dengan akumulasi angka kematian mencapai 35 ekor.”

Kepala Disnakkeswan Provinsi Jawa Tengah, Agus Wariyanto mengatakan, vaksinasi PMK di Kabupaten Sukoharjo menjadi vaksin PMK perdana di Jawa Tengah. Secara bertahap, vaksinasi akan terus dilakukan dan diperluas cakupannya di daerah lain. Provinsi ini disebutkan akan menerima 125 ribu dosis vaksin.

Peta Sebaran Penyakit Mulut dan Kuku Nasional - (www.siagapmk.id)

Pemkab Bantul jugs masih menunggu vaksin PMK. "Bantul belum ada, Yogya (DIY) belum ada (informasi soal vaksin PMK). Kemarin Hari Sabtu kan launching di Jawa Tengah di Sukoharjo. Yogya belum ada titik-titik mau ada vaksinasi," kata Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan) Kabupaten Bantul, Joko Waluyo.

Padahal, kasus PMK pada hewan ternak di Bantul sudah lebih dari 1.500 kasus. Pihaknya pun masih terus menunggu kepastian terkait vaksinasi PMK ini di Bantul maupun Provinsi DIY dari pemerintah pusat. Ia berharap bisa segera mendapat informasi vaksin untuk 72 ribu hewan ternak berkuku belah di Bantul.

Dari Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan wabah PMK semakin meluas. Kabupaten Cirebon bahkan kekurangan obat-obatan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas, menyebutkan, total hewan ternak yang terpapar PMK di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai 1.196 ekor. Sepekan yang lalu, jumlah hewan ternak yang terpapar PMK mencapai 895 ekor.

Dokter hewan menyiapkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk hewan ternak sapi di Cilembu, Kabupaten Sumedang, Senin (20/6/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pada pekan pertama dapat melaksanakan vaksinasi PMK bagi 2.000 hewan ternak di seluruh Jawa Barat dan lima kawasan sentral sapi seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Kuningan dan Sumedang. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

"Jumlah 1.196 ekor hewan ternak yang terkena PMK itu terdiri dari 127 ekor kerbau dan 1.069 ekor sapi, baik sapi potong maupun sapi perah,’’ ujar Asep.

Asep mengakui, stok obat yang dimiliki instansinya kini sudah habis. Sedangkan bantuan obat-obatan dari pemerintah daerah setempat, hingga kini belum turun. "Untuk vaksinasi, Kabupaten Cirebon belum dapat," katanya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pekan ada 2.000 sapi perah se-Jabar yang akan divaksinasi. Jabar memiliki lima besar sentra sapi. Yakni, Kabupaten Bandung, KBB, Garut, Kuningan dan Sumedang.

"Untuk sapi yang terkena PMK, persis diperlakukan seperti kepada manusia yang sakit dikasih obat. Makanya 40 persen dari yang terpapar itu sudah sembuh," katanya.

Kemudian, kata dia, kepada yang sehat misalnya di Tanjungsari Sumedang diberikan vaksin PMK dalam tiga tahap. "Untuk yang pertama terus kedua seperti Covid-19 juga dan booster, dengan tingkat kesembuhan yang terus membaik diharapkan secepatnya PMK ini bisa kita kendalikan," katanya. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau hewan ternak sapi yang telah disuntik vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) di Cilembu, Kabupaten Sumedang, Senin (20/6/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Sapi dari Sidrap 

PT Berdikari (Persero) anggota Holding ID Food memasok 450 ekor sapi ke wilayah Jabodetabek yang diambil dari sentra peternakan di Sidra, Sulawesi Selatan. Pasokan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha awal Juli mendatang.

Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Perhubungan dan PT Berdikari United Livestock (BULS). "Saat ini stok Berdikari menjadi 1.494 ekor sapi yang tersedia di kandang Jatitujuh, Cikampek dan Subang Jawa Barat," kata Harry dalam pernyataan resminya, Senin (20/6). 

Ia menambahkan, untuk menjaga ketersediaan stok daging sapi, Berdikari juga merealisasikan seluruh kuota impor penugasan pemerintah. Perseroan mendapatkan kuota impor 20 ribu ton sapi beku asal Brasil yang akan masuk bertahap mulai Juni hingga September.

"Daging sapi beku yang didatangkan Berdikari dipastikan sehat dan bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) berdasarkan  hasil PCR yang telah dilakukan oleh Pusat Veteriner Farma Kementan," katanya.

Harry mengatakan, Berdikari sudah melakukan sejumlah upaya pencegahan virus PMK dengan membatasi kegiatan kunjungan dinas dari instansi lain ke kandang sapi dan domba, menerapkan prosedur biosekuriti yang ketat di kawasan peternakan PT Berdikari serta monitoring secara berkala terhadap ternak hidup. Apabila terdapat ternak yang memiliki gejala terindikasi PMK, akan segera dilakukan prosedur isolasi dengan pengetatan terhadap biosekuriti kandang.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menuturkan, pemerintah akan berupaya untuk mendatangkan ketersediaan sapi demi memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Adha khususnya di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya. Dua daerah itu merupakan wilayah dengan konsumsi daging sapi tertinggi.

Arief melanjutkan, NFA akan mengintensifkan mobilisiasi sapi dari sentra produksi ke konsumen sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan daging. Baik itu sapi hidup maupun daging sapi beku. “Mobilisasi ini dilakukan berkelanjutan dan pasokan sapi dari daerah yang aman dan bebas PMK, kami pun juga mengurangi kedatangan sapi dari daerah yang terdampak PMK,”terangnya.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak yang diadakan pada Ahad (19/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar berbagai regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan. Tujuannya guna mencegah semakin meluasnya wabah penyakit PMK ini, serta agar tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.

PMK sebagai Penyakit Hewan Menular (PHM) strategis, penetapan status Darurat PMK bisa diusulkan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur lalu kepada Pemerintah Pusat. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403 dan 404 Tahun 2022 untuk menetapkan di dua Provinsi yakni Aceh dan Jawa Timur.

Upaya pemerintah sekarang yakni secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar, dan segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak. “Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai,” ujar Airlangga.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat