BANDUNG - Jaksa Agung ST Bur hanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Meski putusan sudah inkrah, ia mengatakan, Kejaksaan Agung masih menimbang langkah hukum yang bisa ditempuh.

Meski putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Pada hal, kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban. Putusan itu kanjadi masalah, kata Burhanuddin di Bandung, Ahad (17/11).

Dalam perkara tersebut, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara ber sama-sama, serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantas an Tindak Pida na Pencucian Uang.

Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para jamaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui bahwa uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah, ungkap Bur hanud din.

Oleh karena itu, kata Bur ha nud din, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Ia menyebut, kejaksaan sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Justru itu sedang kami bahas, upaya hukum apa yang bisa kembali dilaku kan, ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kor ban gagal berangkat First Travel menyoalkan kembali aset perusahaan itu yang bakal dilelang negara, alih- alih di kembalikan kepada mereka. Kami yang dirugikan, mengapa negara yang diuntungkan? Kami tidak dapat mene rimanya. Hasil lelang mestinya diperuntukkan bagi jamaah, kata salah satu korban, Asro Kamal Rokan.Agen perjalanan First Travel mulai melayani perjalanan umrah pada 2011 lalu. Sekitar enam tahun berjalan, Kementerian Agama mengindikasi kan skema bisnis umrah berbiaya murah First Travel bermasalah.

Pada awal 2017, skema tersebut macet dan ribuan pendaftar di First Travel gagal berangkat. Pendiri perusahaan itu, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari, kemu dian dijadikan tersangka.

Pada Mei 2018, Pengadil an Negeri (PN) Depok memvonis bersalah Andika (20 tahun penjara, denda Rp 10 mi liar), Anniesa (18 tahun penjara, denda Rp 10 miliar), dan petinggi First Travel lainnya, Kiki Hasibuan (15 tahun penjara, denda Rp 5 miliar). Hakim juga memutuskan seluruh aset First Travel dirampas negara. Pada Januari 2019, Mahkamah Agung menguat kan putusan PN Depok tersebut.

Pada penyelidikan kasus ini, Bareskrim Polri menyatakan, aset First Travel yang terlacak mencapai Rp 50 miliar. Sedangkan, kuasa hukum Andika Surachman sempat menuturkan bahwa total aset kliennya yang telah disita mencapai Rp 200 miliar. Pada putusan vonis, taksiran aset menyusut menjadi sekitar Rp 30 miliar.

Sejauh ini, Kepala Kejari Depok Yudi Triadi menyatakan masih akan menjalankan putusan PN Depok tentang aset First Travel. "Saat ini, proses lelang atas putusan hakim untuk barang bukti First Travel sudah dimulai, proses penafsiran juga sudah kami lakukan juga dan lelangnya akan dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," kata dia.

Humas PN Depok Nanang Herjunanto mengiyakan perampasan barang bukti oleh negara. "Apabila ada pihak-pihak yang merasa tak puas atas putusan tersebut, dapat melakukan upaya hukum. Sebab, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum," kata dia. (antara/rusdy nurdiansyah ed:fitriyan zamzami)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat