JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan kolektif kolegial.

Viva mengatakan, KIB akan menentukan paslon capres-cawapres yang akan diusung di Pemilu 2024 pada waktu yang tepat. “Tidak ada voting. Semua akan diputuskan secara musyawarah mufakat, kolektif kolegial, bulat lingkaran, tidak lonjong telur," kata dia, Ahad (5/6).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, keputusan yang diambil dalam KIB memang bersifat kolektif dan kolegial. Namun, ia menambahkan, KIB tidak terburu-buru mengumumkan capres dan cawapres. “Bapak Presiden mengatakan ojo kesusu," kata dia usai penandatangan nota kesepahaman KIB di Jakarta, Sabtu (4/6) malam.

Saat ini, tugas KIB menyukseskan sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Ia mengatakan, kerja sama dalam pemerintahan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. 

Untuk koalisi politik, ia menambahkan, tak boleh dilakukan dengan keterpaksaan. "Kami memiliki komunikasi yang baik dengan parpol pendukung pemerintah lainnya seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ketiga partai tetap sahabat perjuangan untuk kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo," ujar Airlangga.

Jika Golkar tidak mau terburu-buru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyatakan bahwa tak menutup kemungkinan KIB memilih sosok dari luar ketiga partai tersebut untuk menjadi capres. Bahkan, Zulkifli menyinggung nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Semua bisa karena kami memang belum membicarakan soal capres dan cawapres," ujar Zulkifli.

Ia juga menyebut Airlangga juga layak untuk diusung KIB. "Pak Airlangga layak jadi capres, Pak Suharso Ketua Umum PPP layak juga jadi capres atau cawapres," ujar Zulkifli.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan) menandatangani nota kesepahaman dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada acara silaturahmi di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022). - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Suharso mengatakan, KIB memang tak alergi dengan nama lain yang berada di luar Partai Golkar, PAN, dan PPP selama sosok tersebut memenuhi kriteria. KIB memiliki sejumlah kriteria capres yang akan diusung di antaranya adalah mumpuni, memiliki rekam jejak yang baik, dan berkomitmen untuk rakyat.

Kendati demikian, Suharso menegaskan, kader dari Partai Golkar, PAN, dan PPP tak kalah hebat dengan nama lain di luar ketiga partai. Kader ketiga partai merupakan sosok yang dapat mewujudkan Indonesia yang bersatu, makmur, dan berkeadilan. "Karena itu, kenapa kita harus menengok ke seberang sungai?" ujar Suharso.

Sementara itu, Relawan Pro Jokowi tampak hadir di Silaturahim Nasional KIB. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, KIB merupakan koalisi yang cerdas. "PAN mewakili pemilih Muhammadiyah, PPP Nahdliyin, Golkar yang nasionalis, kan ini komponennya bagus, di bawahnya tidak benturan," kata dia.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022). - ( ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Ia mengatakan, Projo siap berdiskusi dengan Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam membangun Indonesia yang lebih baik. "KIB semangatnya sama dengan Projo, bahwa semangatnya dalam membangun negara yang besar ini kan tidak bisa sendirian. Harus seluruh komponen bangsa, bersatu padu, kerja sama, bergotong royong," ujar Budi.

Sementara itu, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional yang menyebutkan tiga nama masih mendominasi, yakni Prabowo Subianto, Anies, dan Ganjar. "Nama Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo tetap menempati posisi teratas kalau dari seluruh skema yang ditawarkan kepada responden, terdapat tiga pasang calon," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat