JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan bepergian bagi warganya ke 16 negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, menurut Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono, kebijakan baru Saudi ini tidak akan berpengaruh ataupun mengganggu penyelenggaraan haji.

"(Kebijakan itu) nggak ngaruh ke pelaksanaan haji karena yang dilarang kan warga negara Saudi ke Indonesia," ujar Eko melalui pesan singkat kepada Republika, Selasa (24/5).

Ia menyebut, kebijakan itu sudah diambil Saudi sejak Juli 2021. Namun, ia belum mengetahui alasan kebijakan itu ditegaskan kembali pada saat ini.

"Alasan waktu itu adalah merebaknya Covid-19. Namun, dengan perkembangan Covid-19 di Indonesia seperti sekarang, tetap juga belum dicabut," katanya.

Pertemuan antara Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan menteri haji Saudi, beberapa hari lalu menurut Eko juga sama sekali tidak membahas persoalan tersebut. Pertemuan murni membahas persiapan penyelenggaraan haji 1443 H/2022 M.

Hingga saat ini, Eko menyebut, Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi masih mempersiapkan berbagai layanan dan fasilitas untuk pelaksanaan haji tahun ini. Ia pun berharap, ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar.

"Yang jelas paket (haji) yang ditawarkan mahal dan karenanya penting agar janji layanan yang baik, yang dijanjikan Saudi ditepati. Bukan sekadar menaikkan biaya haji, transparansi juga penting," ujar Eko.

Dalam upaya mengecek seluruh layanan haji, Menag Yaqut Cholil Qoumas melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi selama lima hari, yakni 18—22 Mei lalu. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (23/5) siang, seusai lawatan lima hari tersebut, Menag mengatakan, ia sudah mengecek semua layanan haji di Saudi, baik akomodasi, transportasi, katering, maupun layanan kesehatan.

“Dan alhamdulillah semua siap," ujar Menag melalui keterangan tertulis.

Selanjutnya, Menag mengingatkan para calon jamaah haji (calhaj) Indonesia untuk menjaga kesehatan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. "Saya perlu sampaikan, di Saudi sedang musim panas. Jadi, kemarin kami ke sana, itu temperatur kurang lebih 40—44 derajat Celsius," ujar Menag. 

"Menurut informasi yang saya terima di Saudi, itu belum di masa puncak. Nanti saat pelaksanaan ibadah hingga puncak haji diperkirakan bisa mencapai 50 derajat Celsius," kata dia.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meninjau sejumlah sarana prasarana haji di Makkah, Arab Saudi, Jumat (20/5/2022) - (Dok Kemenag)

Menag berharap, jamaah mulai mempersiapkan diri dengan kondisi tersebut. Salah satunya dengan memperhatikan asupan gizi dan kondisi kesehatan. "Kesehatannya dipersiapkan, biasakan diri untuk beradaptasi dengan situasi yang ekstrem, suhu udara yang ekstrem," ujar Menag.

Selain melakukan persiapan fisik, Menag juga berpesan kepada para calhaj untuk memperdalam manasik.

Sementara, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Puskes Haji Kemenkes) sedang melakukan proses kalibrasi seluruh alat kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah dan Madinah. Proses kalibrasi dan penataan ulang ini ditargetkan selesai sebelum kelompok terbang (kloter) pertama tiba di Arab Saudi.

"KKHI, baik Makkah maupun Madinah, sedang dalam proses kalibrasi, setting alat dan penataan kembali ruangan yang sudah dua tahun tidak digunakan. Insya Allah seminggu sebelum kloter pertama, KKHI sudah siap dioperasionalkan," kata Kepala Puskes Haji Kemenkes, Budi Sylvana, saat dihubungi Republika, Senin (23/5).

Selain mempersiapkan peralatan medis di KKHI Makkah dan Madinah, Kemenkes juga mempersiapkan prosedur pengawasan proses penyediaan makanan bagi jamaah haji. Proses penyediaan makanan untuk jamaah ini perlu diawasi agar layak konsumsi.

"Untuk katering, Kemenkes mempersiapkan mekanisme surveilance katering," ujarnya.

Budi menyampaikan, tim surveilance akan secara rutin menilai kebersihan dapur, memeriksa bahan makanan, higienitas penjamah makanan, dan lainnya. "Hasil pemeriksaan kita sampaikan kepada Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti kepada pihak katering," katanya.

Apa yang dilakukan Kemenkes ini, menurut dia, merupakan bagian dari perintah undang-undang untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji selama proses operasional haji.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat