JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah dugaan keterlibatan Istana dalam pembentukan koalisi baru Partai Golkar, PAN, dan PPP menjelang Pemilu 2024.

Ia menegaskan, saat ini Presiden Joko Widodo tengah berkonsentrasi penuh bekerja membenahi berbagai masalah yang hingga kini masih belum selesai, terutama pandemi Covid-19 dan juga penyelesaian program strategis nasional. 

“Tidak ada, yang pasti sekarang Presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai terutama pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada,” ujar Ngabalin di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (23/5).

Terkait pendirian koalisi baru tersebut, Ngabalin pun menyebut hal itu kewenangan partai politik. “Bahwa ketua-ketua umum partai kemudian memainkan peran-peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, it's okay, itu partai politik punya kewenangan,” kata dia.

Sebelumnya, pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP diduga merupakan hasil intervensi dari Istana. Pengamat politik Hendri Satrio pun mempertanyakaan ada-tidaknya peran Istana, karena ketiga partai tersebut merupakan koalisi pemerintah.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran 1443 Hijriah sekaligus membahas tentang koalisi persatuan antara Partai Golkar, PAN dan PPP. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

“Apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Nah, apakah itu untuk menyelamatkan tokoh kemudian parpol. Dan itu tadi pertanyaan terbesar ini ada arahan Istana atau tidak,” kata Hendri dalam diskusi ‘Kasak-Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024’ pada Sabtu (14/5). 

Elite partai yang tergabung dalam KIB pun membantah dugaan keterlibatan istana. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, memastikan kecurigaan tersebut tidak benar.

"Tidak lah," kata Saleh kepada Republika, Senin (23/5).

Saleh mengatakan komunikasi dan diskusi soal pembentukan KIB telah lama dilakukan. Ketua-ketua partai KIB juga sudah sering bertemu. Bahkan pertemuan tidak hanya dilakukan sendiri-sendiri, tetapi juga dengan berbagai pengurus lainnya.

"Ini tidak ujug-ujug jadi koalisi. Sudah ada berkali-kali pertemuan sebelumnya. Di dalam pertemuan itu, yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia ke depan. Ini tentu sangat terkait dengan pemilu 2024," ujarnya.

“Saya tegaskan, tidak ada campur tangan luar. Tidak dibentuk oleh Istana. Ini dibentuk atas kesepakatan tiga partai," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, menuturkan KIB tidak dalam kapasitas menanggapi pikiran atau kecurigaan pihak lain. Dirinya menegaskan, KIB murni kesepakatan PPP, PAN, dan Partai Golkar.

"Koalisi sementara ini fokus pada diskusi internal untuk pengayaan dan pematangan konsep sebagai tindak lanjut kesepakatan," ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono), juga membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tudingan keterlibatan istana dalam pembentukan KIB merupakan pandangan pribadi.

Jurnalis mengambil gambar saat konferensi pers Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

"Enggak, ini masih sangat awal, sangat dini, jadi kalau dibilang arahan istana segala macam itu, lebih kepada pandangan pribadi, akan tetapi ini memang satu kesepakatan dari tiga partai politik nasional ini demi kemaslahatan bangsa," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, juga merespons rumor yang menyatakan bahwa, KIB merupakan bentukan istana. Viva memastikan rumor tersebut tidak benar.

"Hal itu tidak benar dan tidak tepat sama sekali," kata Viva, Senin.

Viva mengatakan, Presiden Jokowi sangat menghormati kemandirian dan eksistensi masing-masing partai politik yang berada di koalisi pemerintahan. Dirinya memastikan tidak ada arahan atau tekanan Istana ihwal pembentukan koalisi tersebut.

"Semuanya dikembalikan kepada sikap dari masing-masing partai politik yang bebas menentukan masa depannya sendiri," ucapnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat