Massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Dalam aksinya, massa menuntut kepada pemerintah untuk melarang eksp | Republika/Thoudy Badai

Ekonomi

Petani Berharap Harga TBS Sawit Kembali Normal

23 May 2022, 06:47 WIB

Konsep cadangan minyak goreng nasional masih dimatangkan pemerintah.

JAKARTA -- Kegiatan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya kembali dapat dijalankan mulai hari ini. Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS) berharap harga tanda buah segar (TBS) sawit yang sempat anjlok kembali naik hingga harga keekonomian.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto, mengatakan, setelah pengumuman pencabutan larangan ekspor CPO pada pekan lalu, belum terdapat kenaikan signifikan pada harga TBS. "Naiknya bervariasi, ada yang hanya Rp 50 per kg ada yang Rp 150 per kg. Masih begitu-begitu saja," kata Darto kepada Republika, Ahad (22/5).

Darto menyampaikan, pabrik CPO yang sebelumnya menyetop pembelian TBS mulai beroperasi kembali. Akan tetapi, kata Darto, antrean masuk TBS sangat panjang karena buah masih melimpah di pabrik.

SPKS berharap, harga TBS bisa kembali naik ke level Rp 3.000 per kg dari saat ini yang masih sekitar Rp 2.000 per kg. Menurut Darto, pemerintah juga perlu menjaga tingkat ekspor agar harga di level internasional tidak langsung menurun.

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). - (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa.)

"Negara lain tahu pasokan CPO kita melimpah sehingga perlu agar keran ekspor tidak jor-joran. Kalau barang banyak biasanya harga jadi murah," katanya.

Harga internasional yang turun secara langsung akan berdampak pada harga TBS. Dikhawatirkan, harga yang sebelumnya tinggi dan menguntungkan petani sulit kembali.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih membeli murah harga TBS petani. Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, harga pembelian TBS semestinya sudah bisa meningkat ke level Rp 2.800 hingga Rp 3.800 per kg dari sebelumnya hingga di bawah Rp 2.000 per kg.

Dia mengatakan, angka penawaran TBS milik petani swadaya di Medan, Sumatra Utara hanya dihargai Rp 2.011 per kg, sementara petani bermitra dihargai Rp 2.548 per kg.

Rendahnya harga ini diakibatkan tidak kuatnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur harga TBS. Dia menjelaskan, Permentan itu hanya mengatur petani yang bermitra baik plasma maupun petani yang bekerja sama dengan pabrik.

Padahal, petani yang bermitra tidak lebih dari 7 persen dari sekitar 2,6 juta kepala keluarga petani sawit. "Artinya, 93 persen petani yang tidak bermitra itu tidak ada yang melindungi," kata Gulat.

Ia menilai, regulasi yang mengatur pembelian TBS perlu direvisi. Di sisi lain, Apkasindo meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas PKS yang masih membeli murah TBS untuk meraup untung besar. Dia menekankan, tidak ada alasan lagi untuk menurunkan harga pembelian karena kegiatan perdagangan sawit sudah berjalan normal.

"Bila perlu cabut langsung izinnya. Ketegasan sangat diperlukan pada masa peralihan seperti sekarang," kata Gulat.

Massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Dalam aksinya, massa menuntut kepada pemerintah untuk melarang ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak pada anjoloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

Penugasan Bulog

Pemerintah akan memiliki cadangan minyak goreng nasional yang akan dikelola melalui Perum Bulog. Keputusan untuk memiliki cadangan nasional diambil setelah masalah harga dan kelangkaan minyak goreng domestik yang berlangsung sejak akhir tahun lalu.

Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, mengatakan, sejauh ini konsep cadangan minyak goreng nasional masih dimatangkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Belum ada konsep final yang disepakati. Informasinya, nanti akan ada peraturan-peraturan menteri yang mengatur penugasan cadangan minyak goreng," kata Febby.

Terkait kesiapan infrastruktur penunjang, Febby mengatakan, opsi Bulog akan fokus pada urusan distribusi. Pasokan minyak goreng yang dikelola bisa bersumber dari dua mekanisme. Pertama, Bulog menerima pasokan minyak goreng dari produsen dalam kondisi sudah dikemas. Kedua, Bulog bekerja sama dengan perusahaan pengemasan.

"Kurang lebih seperti itu karena detailnya kita belum tahu seperti apa. Intinya Bulog siap saja dengan penugasan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, cadangan pasokan milik pemerintah yang dimaksud, yakni minyak goreng curah dan dikemas dalam bentuk kemasan sederhana. Harga yang ditetapkan sebesar Rp 14 ribu per liter.

Volume cadangan sebesar 10 persen dari kebutuhan minyak goreng curah nasional. Diketahui, rata-rata kebutuhan minyak goreng curah bulanan nasional mencapai 200 ribu liter. Berdasarkan tren kebutuhan itu, Bulog harus memiliki cadangan stok 20 ribu liter per bulan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat