JAKARTA — Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak-cucu usahanya didorong melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Perusahaan pelat merah diperkirakan mempunyai prospek yang positif dengan berstatus go public.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai, upaya IPO anak usaha BUMN adalah langkah yang tepat sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan negara. "Selama ini, sebagian besar perusahaan negara dan afiliasinya lebih memilih instrumen utang sebagai sumber financing," kata Toto saat dihubungi Republika, akhir pekan lalu.  

Menurut Toto, pendanaan melalui utang berpotensi membebani perusahaan, terutama saat terjadi krisis seperti pandemi yang terjadi dua tahun terakhir ini. Perusahaan tetap harus membayar bunga meski kegiatan bisnis terhenti. Sementara, IPO merupakan instrumen pendanaan yang bersifat ekuitas. "Jadi, dengan go public saya kira bagus buat keseimbangan struktur pembiayaan BUMN dan anak BUMN," kata Toto.

Toto menyampaikan, langkah IPO bisa menjadikan perusahaan negara memiliki tingkat akuntabilitas, transparansi, serta kesetaraan dan kewajaran yang lebih tinggi karena tuntutan good corporate governance (GCG). Menurut dia, aspek-aspek tersebut penting untuk peningkatan kinerja perusahaan. 

Melihat situasi perekonomian yang mulai menggeliat pascatidur panjang akibat pandemi Covid-19, Toto menilai, IPO BUMN dan anak usaha ini memiliki prospek yang positif. "Prospek go public untuk anak usaha BUMN seperti PT Pupuk Kaltim atau PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cukup potensial pada tahun ini,"  ujar Toto. 

Sementara itu, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan, penawaran umum perdana perusahaan pelat merah berpotensi kurang diminati pasar. "Terkait dengan IPO perusahaan BUMN maupun anak usahanya, tidak bisa dimungkiri dalam beberapa tahun terakhir tidak memberikan hasil yang menggembirakan," kata Alfred kepada Republika.

Alfred melihat, banyak IPO BUMN yang terpaksa memangkas jumlah dana himpunan dengan menurunkan jumlah lembar saham yang dilepas atau menurunkan harga saham. Hal ini dilakukan karena melihat minat yang tidak besar dari pasar. 

Turunnya minat pasar juga tecermin dari kinerja saham BUMN maupun anak usaha selepas IPO. Menurut Alfred, keberhasilan emiten BUMN dalam proses IPO masih sangat bergantung pada investor institusi yang memiliki eksposur pemerintah, seperti dana pensiun atau asuransi yang memiliki afiliasi pemerintah.

Alfred menilai, isu terbesar bagi saham emiten-emiten BUMN adalah adanya penugasan yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, yaitu pemerintah dan Kementerian BUMN, seperti penetapan tarif tol, harga gas, hingga pengerjaan proyek penugasan yang membebani cost of fund.

Menurut Alfred, kondisi ini dinilai tidak menguntungkan, bahkan cenderung membebani kinerja perusahaan. Status BUMN yang disandang perusahaan pun menjadi sentimen pemberat. Hal inilah yang menyebabkan emiten BUMN dengan valuasi premium tidak dijumpai.

"Emiten BUMN yang profit di sektor perbankan, telekomunikasi, dan pertambangan tidak mendapatkan valuasi yang optimal dibandingkan emiten swasta atau family business," ujar Alfred.

Selain itu, lanjutnya, proses pergantian pengurus perusahaan, baik direksi dan komisaris yang tinggi juga menjadi persepsi negatif bagi performa perusahaan. Alfred melihat, persepsi pergantian susunan pengurus BUMN lebih kental dilatarbelakangi faktor politis dibandingkan tujuan untuk mencari sosok yang tepat untuk jabatan tersebut.

Salah satu BUMN yang direncakanan melantai di bursa adalah anak usaha PT Pertamina (Persero) di bidang panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, PGE sudah mendaftarkan untuk listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Saat ini progres tahap persiapan dan sudah daftar untuk listing. Timing-nya kapan pada tahun ini, akan kita terus lihat kondisi pasarnya," kata Pahala kepada Republika.

 

Saat ini progres tahap persiapan dan sudah daftar untuk listing. Timing-nya kapan pada tahun ini, akan kita terus lihat kondisi pasarnya.

 

 

SHARE    

Senada dengan Pahala, Corporate Secretary PGE Muhammad Baron menjelaskan, pihaknya terus mempersiapkan diri terkait arahan shareholder terkait melantai di bursa. "Saat ini kami fokus dalam proses pengembangan bisnis geothermal bersamaan dengan arahan yang dilakukan shareholder," kata Baron saat dihubungi Republika.

Meski Baron tak memerinci detail persiapan, PGE melakukan semua arahan dari pemerintah terkait rencana tersebut paralel sesuai proses dan ketentuan yang berlaku. "Semua arahan kami laksanakan melalui proses ketentuan yang berlaku," ujar Baron. 

BEI mencatat, 38 perusahaaan siap masuk pasar modal melalui skema IPO pada tahun ini. Salah satu dari perusahaan tersebut merupakan afiliasi BUMN.

BEI mengharapkan makin banyak BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI. "Diharapkan tahun ini akan bertambah lagi perusahaan BUMN yang sahamnya tercatat di BEI," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna.

Nyoman mengaku, pihaknya menyambut baik perusahaan-perusahaan yang akan melakukan IPO, termasuk perusahaan BUMN dan afiliasinya. BEI bersama OJK mendukung para pengusaha untuk dapat memanfaatkan pasar modal Indonesia sebagai sarana memperoleh pendanaan.

Dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut ke pasar modal, Nyoman berharap, dapat meningkatkan citra perusahaan dan profesionalisme, meningkatkan kinerja perusahaan, meraih insentif pajak, dan mempercepat implementasi GCG.

Terkait dengan nama calon perusahaan tercatat, Nyoman mengungkapkan, BEI belum dapat menyampaikan sampai dengan calon perusahaan tercatat tersebut mendapatkan izin publikasi dari OJK.

Berdasarkan data yang ada, pada 2021 lalu PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) telah mencatatkan sahamnya di BEI. Sedangkan, pada 2022 saham PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) juga sudah tercatat di BEI. 

Beberapa perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN juga telah menemui BEI untuk berdiskusi dan mempersiapkan rencana IPO dalam waktu dekat. "Diharapkan, perusahaan-perusahaan BUMN tersebut dapat menciptakan pasar modal Indonesia semakin semarak," kata Nyoman.

Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyebutkan, sejumlah BUMN yang direncanakan akan melakukan IPO serta rights issue pada tahun ini. Ia berencana melakukan IPO terhadap PGE dan ASDP pada 2022. "Untuk PGE adalah sebagai alternatif kita menjadi juga bagian daripada green electric, ecolifestyle untuk listrik. Ini kita akan go public-kan ke situ," kata Erick.

Menurut Erick, hal itu merupakan bagian rencana dari program 15 gigawatt (GW) yang harus harus ditransformasi dari energi fosil ke energi hijau atau ramah lingkungan oleh PT PLN. Langkah tersebut, ujar Erick, sudah dilakukan di PGE, sedangkan untuk ASDP,  Kementerian BUMN akan mengajukan untuk go public.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat