Nasional
PDIP Belum Pikirkan Koalisi
PDIP lebih aman mengajukan capres-cawapres tanpa koalisi.
JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi santai terkait pembentukan Koalisi Indonesia Baru (KIB). Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu mengaku belum memikirkan membentuk koalisi untuk pilpres 2024 mendatang.
"Untuk koalisi itu nanti-nanti saja dulu, lebih baik kami berikan pada masyarakat dulu, bukankah PDIP bisa maju sendiri, ya, lebih aman," kata ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/5).
Djarot mengatakan, pesta demokrasi lima tahunan masih cukup panjang dan cukup lama. PDIP masih fokus melakukan konsolidasi dan pendidikan politik partai sambil membantu rakyat mengawal program-program kegiatan pemulihan pandemi.
Karena itu, ia melanjutkan, PDIP sekarang masih memilih memprioritaskan bagaimana bisa membantu rakyat dalam pemulihan ekonomi dan perbaikan kesehatan. "Jadi, kami masih belum berpikir pada koalisi-koalisi seperti itu, kami lebih mementingkan skala prioritas bagaimana membantu rakyat pascapandemi Covid-19," kata dia.
Selain itu, PDIP juga belum memikirkan calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024. Djarot mengatakan, sosok yang akan dicalonkan sebagai capres pada Pemilu 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Tiga partai, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), membentuk Koalisi Indonesia Baru (KIB). Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan, KIB masih membahas gagasan dan belum membahas sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Kalau Golkar sendiri ya kita masih konsisten hasil Munas Partai Golkar di mana Pak Airlangga sebagai capres, tapi tentu kita juga harus mendengarkan pandangan-pandangan parpol lain," ujar Ace.
Ia mengatakan, Golkar merupakan pemilik suara terbanyak di Koalisi Indonesia Bersatu. Meski posisi itu penting, ia menegaskan, KIB belum bicara soal figur.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, pembentukan KIB membuka peluang terbentuknya tiga poros pada Pilpres 2024. "Dugaan saya, blok koalisi Golkar, dua mungkin PDIP atau Gerindra, ketiga koalisi partai menengah seperti Nasdem, PKS, dan Demokrat," kata dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai akan sulit Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa menang dalam Pilpres 2024 jika tetap mengusung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (AH) sebagai calon presiden (capres). Sampai sekarang, elektabilitas Airlangga Hartarto cenderung masih sangat rendah.
"Bahkan, Puan Maharani sudah mengungguli perolehan elektabilitas Airlangga Hartarto," ujarnya.
Hasil survei lembaga Indometer terhadap 13 tokoh terkait Pilpres 2024 menunjukkan bahwa Puan memiliki elektabilitas 1,7 persen berada di posisi 11, sedangkan Airlangga 1,1 persen di posisi ke-12.
Pada survei itu, elektabilitas tertinggi dipegang oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 22,5 persen suara. Namun, ia hanya unggul tipis dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yang mendapatkan 22,1 persen suara.
Pada survei itu, elektabilitas tertinggi dipegang oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 22,5 persen suara. Namun, ia hanya unggul tipis dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yang mendapatkan 22,1 persen suara.
Di urutan ketiga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraup elektabilitas 12,8 persen. Selanjutnya, Ridwan Kamil 8,6 persen, Sandiaga Uno 5,3 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,5 persen, Erick Thohir 4,0 persen, Khofifah Indar Parawansa 3,1 persen, dan Tri Rismaharini 2,3 persen.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Kejakgung: LCW Perantara Izin Ekspor CPO
LCW merupakan pihak yang menginisiasi pertemuan.
SELENGKAPNYAASEAN Perkuat Kerja Sama Ekonomi
Pertemuan itu membahas konsolidasi antarnegara untuk kembali memperkuat kerja sama ekonomi.
SELENGKAPNYAKPK Sita Dokumen Keuangan Wali Kota Ambon
KPK telah menetapkan Richard sebagai tersangka suap izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020.
SELENGKAPNYA