JAKARTA — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) memastikan jamaah yang berangkat pada musim haji 1443H/2022 memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon jamaah haji (calhaj).

“Tidak boleh ada kecurangan-kecurangan. Saya tidak mau,” ujar Menag Yaqut saat membuka Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1443 H/2022 di Asrama Haji, Jakarta, Selasa (17/5).

Dia menjelaskan, ada beberapa persyaratan baru dari Arab Saudi yang harus dipenuhi calhaj pada musim haji masa pandemi ini. Di antaranya yakni vaksin dosis lengkap, tes PCR 72 jam sebelum tiba di Saudi, dan usia maksimal di bawah 65 tahun. 

Yaqut mencontohkan berbagai bentuk kecurangan yang harus diantisipasi, seperti menyiasati penerbitan sertifikat vaksinasi, menyiasati hasil tes PCR, hingga mengurangi usia dengan mengubah KTP ke pengadilan. Yaqut meminta jaminan agar kecurangan tersebut tidak terjadi.

Menag juga meminta kepada segenap jajaran Ditjen PHU dan petugas haji menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan baru dari Arab Saudi tersebut, terutama pembatasan usia jamaah di bawah 65 tahun. Menurut Yaqut, masyarakat harus memahami bahwa aturan tersebut datang dari Saudi yang berlaku pada tahun ini.

“Tahun depan bisa tetap atau berubah. Jamaah bersabar saja. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan peraturannya sudah berubah. Ini harus dijelaskan dengan clear supaya tidak muncul spekulasi,” ujar dia.

Tidak hanya itu, Yaqut meminta agar semua asrama haji di berbagai daerah untuk disterilkan. Menurut dia, sterilisasi penting dilakukan untuk memastikan asrama tersebut sudah bebas dari Covid-19. Sebab, ujar Yaqut, banyak asrama haji yang pernah digunakan untuk isolasi mandiri atau isolasi terpadu para pasien Covid-19.

Yaqut juga meminta jajaran petugas haji untuk memastikan kesiapan akomodasi di Arab Saudi. Segenap perlengkapan setiap hotel harus diperiksa dengan detail. Dia mencontohkan, setiap hotel harus memiliki mesin cuci agar para jamaah tidak kerepotan saat menginap. “Cek mana mesin cuci yang rusak. Akan sangat merepotkan jika jamaah haji mencuci sendiri di kamar mandi sehingga menimbulkan antrean,” kata dia.

Sejumlah calon jamaah haji melambaikan tangan usai mencoba fasilitas fast track pada acara pelepasan jamaah haji Indonesia asal DKI Jakarta di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Ahad (7/7/2019). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Contoh kelengkapan lain yang mesti dicek, ujar Yaqut, ketersediaan air di setiap hotel. Salah satunya yakni ketersediaan dispenser di setiap lorong hotel. Jangan sampai jamaah keluar hotel untuk mencari air hingga berisiko tersesat.

“Nanti petugasnya cari jamaah, jamaahnya ketemu, petugasnya tersesat. Jangan sampai terjadi seperti itu,” kata dia.

Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut belum semua calhaj yang diberangkatkan tahun ini divaksin dengan dosis lengkap atau dua dosis. Saat ini, berdasarkan data terakhir, baru sekitar 76 persen dari total 100 ribu orang yang akan berangkat tahun ini yang sudah divaksin dosis lengkap.

“Masih ada sebagian jamaah Indonesia calon jamaah ini yang vaksinasi Covid-nya masih belum lengkap. Kalau data kami, ada 76 persen yang sudah lengkap, artinya jamaah inilah yang bisa diberangkatkan,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana.

Budi mengatakan, keberangkatan jamaah haji yang belum lengkap dosis vaksinnya bisa terancam. Sebab, vaksinasi dosis lengkap menjadi syarat utama jamaah haji bisa diberangkatkan.

Untuk itu, kata dia, semua pihak, khususnya petugas kesehatan, punya tugas yang sama, yaitu untuk dapat meyakinkan agar jamaah haji segera mau melakukan vaksinasi lengkap.

Kematian jamaah

Selain mengingatkan jamaah untuk segera divaksin dengan dosis lengkap, pada kesempatan ini, Budi menyampaikan, amanah dari Menkes Budi Gunadi agar petugas kesehatan berusaha menurunkan angka kematian pada jamaah haji. Menurut dia, sudah 10 tahun terakhir ini angka kematian pada jamaah haji tidak turun secara signifikan.

“Tolong diperhatikan untuk menurunkan angka kematian jamaah, karena kematian jamaah kita paling tinggi,” katanya.

Budi menjelaskan, selama 10 tahun terakhir tingkat kematian jamaah cenderung datar pada angka 2 per 1.000 (mil). Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan jamaah meninggal dunia di Tanah Suci. Penyebab di peringkat pertama, ujar dia, yakni kardiovaskuler atau berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. 

Kedua adalah respiratory disease alias penyakit pernapasan. Faktor lain yang juga menyebabkan kematian jamaah adalah faktor kelelahan. Karena itu, ujar dia, petugas kesehatan harus mengetahui jamaah dengan komorbid alias penyakit bawaan. Dia meminta agar petugas haji mengedukasi para jamaah untuk menyesuaikan ibadah mereka dengan kemampuan fisik masing-masing. 

Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana memberikan pengarahan kepada PPIH Kemenkes Arab Saudi, di Lakespra, Selasa (10/5). - (Ali Yusuf/Republika)

SHARE    

Budi pun membandingkan tingkat kematian jamaah haji Indonesia dengan negara lain. Contohnya, ujar dia, pada musim haji 2019, India yang memiliki jamaah haji cukup banyak punya angka kematian 1 per 1.000 (mil). Tingkat kematian jamaah Indonesia pun masih kalah rendah daripada Malaysia yang memiliki angka hanya 0,3 per mil. 

Budi mengatakan, jika melihat fasilitas kesehatan yang dimiliki, seharusnya angka kesakitan dan kematian jamaah haji tidak lebih tinggi dari Malaysia dan India yang jumlah jamaah hajinya sama-sama banyak. Indonesia sendiri memiliki fasilitas klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI) di Makkah, Madinah, dan Jeddah. “Indonesia termasuk negara yang punya fasilitas cukup banyak. Di Saudi kita punya KKHI,” ujar dia.

Transfer Rp 7,5 Triliun

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan mentransfer dana pembiayaan jamaah haji tahun 2022 ke Pemerintah Arab Saudi sebesar Rp 7,5 triliun. Jumlah tersebut dibayarkan untuk melayani semua keperluan jamaah, mulai dari biaya katering hingga penginapan.

Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan seluruh pembiayaan haji dalam bentuk mata uang riyal Saudi, rupiah, ataupun dalam bentuk living cost hingga bentuk bank notes. Jumlah yang disediakan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang juga disetujui oleh DPR.

"Untuk itu, kami sudah siap mentransfer dana tersebut kepada Kerajaan Arab Saudi, melalui pelayanan hotel, katering, dan transportasi, melalui Kementerian Agama,” kata Anggito dalam konferensi persnya usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (17/5).

Anggito mengatakan, Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) telah ditetapkan sebesar Rp 81,7 juta per jamaah. Setiap jamaah membayar Rp 39,9 juta dan sisanya disubsidi melalui dana haji yang dikelola BPKH. Dari kuota yang didapat Indonesia pada tahun ini sebesar kurang lebih 100 ribu jamaah, total Rp 7,5 triliun yang disiapkan Pemerintah Indonesia untuk dibayarkan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah isu yang beredar jika dana haji digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan. Yang ada, menurut dia, justru melalui BPKH, pemerintah memberikan subsidi jamaah haji agar biaya yang harus dikeluarkan jamaah agar bisa ke Tanah Suci bisa lebih ringan.

“Tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu, termasuk keperluan membangun IKN (ibu kota negara), itu sama sekali tidak benar,” kata Yaqut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, jamaah haji Indonesia akan mendapatkan tambahan jatah konsumsi selama di Tanah Suci. Jika sebelumnya jamaah mendapat hanya dua kali konsumsi, pada musim Haji 1443 H/2022 ini akan mendapatkan tambahan menjadi tiga kali.

“Makannya agak berbeda. Sekarang ada tambahan katering hingga tiga kali untuk jamaah,” ujar Hilman.

Untuk itu, Hilman mengungkapkan, hal ini akan menambah beban pekerjaan bagi petugas haji, khususnya bidang konsumsi. Dia pun meminta agar para petugas haji yang menangani katering menyiapkan diri dengan maksimal.

Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag, Arsyad Hidayat menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan petugas katering selama di Tanah Suci, terlebih mengingat beban pekerjaan yang bertambah. Menurut dia, petugas katering harus memastikan ketersediaan bahan pokok yang akan diproduksi. Proses produksi dan distribusi juga harus benar sehingga kondisi makanan bisa dipastikan sampai ke jamaah dalam kondisi baik.

Menurut dia, penting bagi petugas untuk memastikan makanan yang akan dikonsumsi jamaah tidak menyebabkan masalah. Jangan sampai, menurut dia, jamaah mengonsumsi makanan yang basi. “Kita (beban) nambah maka harus dipastikan makanan dikonsumsi bermanfaat dan tidak menyebabkan masalah,” ujar dia.

Sementara itu, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, siap memberikan layanan bagi jamaah. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab, usai melakukan pengecekan kamar dan fasilitas asrama haji.

“Kami sudah melakukan pengecekan kesiapan asrama dalam menerima jamaah haji tahun 1443H/2022M. Alhamdulillah semua sudah siap,” ujar Mujab.

Menurut dia, pengecekan tersebut sengaja dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan di asrama haji. Terlebih, jamaah haji dijadwalkan sudah mulai masuk pada 3 Juni 2022 atau satu hari sebelum keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama.

“Selain pengecekan fisik bangunan dan fasilitas, kita juga melakukan pengecekan kesiapan SDM yang bertugas melayani jamaah,” kata dia.

Nantinya, ia menyebut lima gedung di Asrama Haji Pondok Gede yang akan digunakan jamaah, yaitu gedung D1, D2, D3, D4, dan E. Namun, mereka juga akan menyiapkan gedung cadangan, yaitu gedung A, B, dan C.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat