JAKARTA -- Juru Bicara PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, turunnya tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hingga titik paling rendah dalam enam tahun terakhir adalah cerminan ketidakpuasan kaum ibu dan keluarga dengan penanganan melonjaknya harga-harga pokok, terutama minyak goreng. Karena itu, pemerintah sebaiknya menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. 

"Kami ingatkan jangan pernah bermain-main dan tidak serius yang terkait dengan kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan pokok,” kata Kurniasih dalam keterangan pers, Senin (16/5). 

Politikus Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan, temuan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo turun menjadi 58, merupakan hal biasa. Secara umum, Saan menyatakan, kepuasan pemerintah masih bagus.

“Ada fluktuasi terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan fluktuasi itu tentu dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang," kata dia.

Politikus PDIP Hendrawan Soepratikno mengatakan, hasil survei tersebut bukan hal luar biasa. Namun, ia mengatakan, memberikan sejumlah catatan antara lain koordinasi kebijakan fiskal, moneter, tata niaga (ekspor, impor dan distribusi) harus ditingkatkan. 

Kemudian, kebijakan lintas kementerian/lembaga juga harus disinergikan. "Pemerintah harus satu bahasa. Jangan berbeda-beda, tergantung menterinya dari parpol mana,” kata dia.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah secepatnya menurunkan harga bahan pokok agar bisa memperbaiki tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Apalagi, ia menambahkan, kenaikan harga tidak sejalan dengan ketersedian lapangan kerja. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, penurunan tingkat kepuasaan terhadap Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng. "Mayoritas masih mengalami kesulitan mendapat minyak goreng meski menurun sangat besar, dan mayoritas mengalami kesulitan karena harganya kurang terjangkau," kata dia, Ahad (15/5).

Hasil survei juga menunjukkan dukungan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO). Selain itu, masyarakat cukup percaya bahwa hakim di pengadilan akan menjatuhkan hukuman secara adil dalam kasus dimaksud.

Saat ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka terkait dugaan praktik mafia minyak goreng melalui kongkalikong ekspor crude palm oil (CPO). Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrashari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin memastikan jajarannya bakal menuntaskan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya sampai ke pengadilan, dan menjatuhkan hukuman secara adil. "Hasil survei tersebut tentunya akan dijadikan motivasi untuk berkinerja lebih baik sebagaimana harapan masyarakat," ujar Burhanuddin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat