Kepuasan publik atas kinerja pemerintah kembali melorot. Ini menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Ahad (15/5). Dalam survei yang melibatkan 1.228 responden itu, angka kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo kini berada di posisi 58,1 persen. Penyebabnya?

Krisis minyak goreng (migor) yang hingga kini belum ada obatnya. Pemerintah, menurut responden, belum berhasil menurunkan harga migor kembali ke harga normal. Sementara pasokan sudah mulai pulih.

Ada dua hal yang menarik kita cermati dari survei kepuasan publik kali ini. Pertama, ini bisa menjadi lampu kuning bagi pemerintah. Secara tren, kepuasan publik yang diukur Indikator Politik Indonesia juga memperlihatkan penurunan. Angka 58,1 persen adalah angka kepuasan publik terendah pada periode dua pemerintahan Jokowi.

Angka ini pun lebih rendah dari angka kepuasan publik pada Juli 2021, yang ketika itu berada di level 59,9 persen. Namun, ketika itu pemerintah dalam puncak krisis pandemi Covid-19 akibat varian delta. Berbagai pembatasan ketat dilakukan.

Bedanya, dalam survei terkini, Indonesia relatif menuju normal. Pembatasan nyaris tidak ada. Mobilitas warga hampir pulih. Geliat ekonomi makin kencang. Dengan kondisi ini, ketidakpuasan bisa dipandang sebagai benar-benar keluhan atas ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan permasalahan warga.

Dalam pengantarnya, Indikator menulis, “Langka dan mahalnya minyak goreng di Tanah Air mengundang tanya dari banyak pihak tentang apa penyebabnya. Karena sifatnya yang masif dan menyangkut hajat hidup orang banyak, banyak pihak juga mulai mempertanyakan dan menghubungkannya dengan kemampuan pemerintah Joko Widodo untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah tampak seolah tak berdaya menanganinya, ditandai dengan berkepanjangannya kasus tersebut.”

 

Secara tren, kepuasan publik yang diukur Indikator Politik Indonesia juga memperlihatkan penurunan. Angka 58,1 persen adalah angka kepuasan publik terendah pada periode dua pemerintahan Jokowi.

 

 

SHARE    

Kita mencatat, pemerintah bukannya tidak melakukan apa-apa menghadapi krisis migor. Sebaliknya malah. Pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan.

Dalam catatan pers, paling tidak, ada delapan kebijakan yang sudah dirilis, baik Menteri Perdagangan M Lutfi maupun Presiden Joko Widodo. Beberapa kebijakan, di antaranya malah bongkar pasang kebijakan dalam waktu pendek. Kebijakan migor ini tidak direspons dan dipatuhi betul oleh para pelaku industri sawit ataupun migor nasional.

Indikator melanjutkan dalam pengantarnya, “Salah satu gebrakan tampak dilakukan oleh Kejaksaan dalam upaya mengungkap kasus ini. (Lalu) dari hulu, Presiden Joko Widodo juga mengambil keputusan melarang ekspor CPO dan turunannya. Diharapkan, keputusan ini mampu mengatasi kelangkaan dan mengendalikan harga minyak goreng.”

Senada dengan aspirasi publik, Indikator menilai, langkah yang dilakukan pemerintah baru bisa mengatasi satu sisi dari persoalan migor, yakni kelangkaan pasokan. Namun, dengan harga migor yang belum kembali normal, kita masih harus mendesak pemerintah untuk melakukan langkah terobosan lain agar bisa mengatasinya. “Kebijakan larangan ekspor dianggap belum berhasil menurunkan harga minyak goreng sehingga kepuasan terhadap presiden menurun.”

 

Senada dengan aspirasi publik, Indikator menilai, langkah yang dilakukan pemerintah baru bisa mengatasi satu sisi dari persoalan migor, yakni kelangkaan pasokan.

 

 

SHARE    

Hal kedua yang menarik dicermati adalah penurunan kepuasan responden ini terjadi di tengah serbuan pemberitaan pencitraan jelang Pemilihan Presiden 2024 oleh para politikus ataupun para pembantu presiden. Para pembantu Presiden dan kepala daerah amat aktif bersilaturahim politik dengan warga ataupun kelompok-kelompok tertentu.

Mereka menyambangi kaum kecil, seperti petani dan nelayan, mendatangi pesantren dan sowan ke ulama dan pemuka agama. Berbagai elemen masyarakat menyatakan dukungannya kepada tokoh-tokoh tertentu.

Ini tentu saja kurang pas dan menggelikan kalau kita melihat dari kacamata krisis minyak goreng. Para tokoh tersebut mencari dan mendapat restu, padahal para pendukungnya tahu, mereka bahkan tidak mampu menuntaskan persoalan hajat hidup masyarakat.

Bagaimana mereka bisa mengelola dan mengurus rakyat banyak, ketika menurunkan harga migor saja tidak mampu? Atau bahkan, menggelar pasar murah migor secara rutin? Pertanyaan ini amat relevan dengan kondisi sosial politik saat ini.

Survei kepuasan responden adalah sebuah cerminan ekspektasi dan harapan masyarakat. Pemerintah seharusnya berhati-hati atas situasi kegalauan warga akibat migor ini. Mereka dipaksa menerima keadaan yang tidak normal selama berbulan-bulan.

Kita mendesak pemerintah merespons persoalan harga migor, dengan kebijakan dan terobosan yang lebih substansial. Bukan sekadar menempel kebijakan serupa pupur dan gincu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat